Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Hutan Mendesak Diwujudkan

“Refleksi 10 Tahun Kerjasama Indonesia - Norwegia

dalam Perlindungan Hutan dan Iklim”


[Jakarta, 28 Mei 2020] Pembayaran pertama sebesar 56 juta dollar AS atau Rp 840 miliar dari Norwegia untuk keberhasilan Indonesia dalam menekan angka deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia ini harus menjadi penyemangat bagi semua pihak untuk lebih serius lagi  mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia tanpa merusak hutan. Arahan Presiden Joko Widodo agar dana ini digunakan untuk program-program pemulihan hutan dan lingkungan hidup berbasis masyarakat sangatlah tepat. Program perhutanan sosial, misalnya, berpotensi berkontribusi hingga 34,6 persen terhadap pencapaian target NDC Indonesia dari pengurangan deforestasi jika difokuskan pada wilayah-wilayah dengan risiko deforestasi tinggi dan diberi pendampingan maksimal untuk pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang diberi mandat untuk mengelola dana tersebut pun harus segera memastikan adanya perwakilan multi pihak dalam struktur tata kelolanya -  termasuk masyarakat sipil dan masyarakat adat/lokal -  agar program-program pengurangan deforestasi dan degradasi yang dijalankan betul-betul tepat sasaran dan bermanfaat bagi komunitas.

 

Demikian disampaikan oleh Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan dalam menanggapi satu dekade kerja sama pemerintah Indonesia dan Norwegia dalam pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.


BACA JUGA:  Karhutla 2019 dan Potensi Area Terbakar di 2020


Setelah satu dekade melalui fase persiapan dan transformasi, tahun ini Indonesia memasuki fase pembayaran berbasis hasil yang ditandai dengan pembayaran pertama sebesar 56 juta dollar AS dari Pemerintah Norwegia atas keberhasilan Indonesia mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada periode tahun 2016-2017 sebesar 11,2 juta ton CO2e. Dana tersebut akan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang resmi diluncurkan pada Oktober tahun lalu.

 

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengumumkan angka deforestasi kotor (bruto) Indonesia tahun 2018-2019 yaitu 465,5 ribu hektare dan angka deforestasi bersih (netto) sebesar 462,4 ribu hektare.

 

Madani mengapresiasi penurunan angka deforestasi Indonesia meskipun tidak terlalu signifikan sebagai hasil dari berbagai kebijakan korektif yang dikeluarkan pemerintah serta kerja sama internasional yang baik dengan berbagai negara sahabat, termasuk Norwegia. Kemitraan yang setara dan saling menghormati ini harus dilanjutkan dan diperkuat dengan lebih menekankan pada aspek keterbukaan data dan informasi, partisipasi, serta penghormatan terhadap dan hak-hak masyarakat adat dan lokal terhadap hutan dan sumber daya alam,” tambah M. Teguh Surya.

 

Untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam Kemitraan tersebut, berbagai kebijakan korektif yang sangat penting seperti penghentian pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut, penundaan dan evaluasi izin perkebunan kelapa sawit, perhutanan sosial - termasuk pengakuan hutan adat -, penyusunan peta jalan untuk mencapai komitmen iklim (Roadmap NDC), serta implementasi peraturan perlindungan ekosistem gambut harus dilanjutkan dan lebih diperkuat lagi karena meskipun deforestasi Indonesia telah berkurang, angka tersebut masih berada di atas ambang batas untuk mencapai komitmen iklim Indonesia, yakni maksimal 450 ribu hektare/tahun sebelum tahun 2020 dan maksimal 325 ribu hektare per tahun dalam periode 2020-2030. Artinya, Indonesia masih memiliki PR cukup besar untuk memenuhi komitmen dan target yang telah ditetapkannya sendiri. Belum lagi tantangan atau bahkan ancaman yang datang dari upaya legislasi yang berisiko melemahkan aturan perlindungan hutan dan lingkungan untuk kepentingan investasi, yakni RUU Cipta Kerja, yang berpotensi membuat Indonesia gagal mencapai komitmen iklimnya,” tutur Anggalia Putri Permatasari, Manajer Pengelolaan Pengetahuan Yayasan Madani Berkelanjutan


BACA JUGA: Diserbu Titik Api: Ulasan Kebakaran Hutan dan Lahan 2019 serta Area Rawan Terbakar 2020


Berdasarkan analisis Madani terhadap data deforestasi KLHK, angka deforestasi bruto Indonesia menunjukkan tren penurunan selama periode 2003-2018, namun terdapat lonjakan besar pada periode 2014-2015, yakni saat momentum politik Pemilihan Umum.

 

Secara kumulatif, deforestasi bruto tertinggi pada periode 2003-2018 terjadi di Provinsi Riau (1,8 juta hektare), disusul Kalimantan Tengah (1,4 juta hektare), Kalimantan Timur (1,2 juta hektare), dan Kalimantan Barat (1,16) juta hektare). Sementara itu, hutan alam tersisa Indonesia pada 2018 paling luas terdapat di Provinsi Papua (24,9 juta hektare), Papua Barat (8,8 juta hektare), Kalimantan Tengah (7,2 juta hektare), Kalimantan Timur (6,5 juta hektare), Kalimantan Utara (5,6 juta hektare), dan Kalimantan Barat (5,4 juta hektare). Meskipun hutan alam yang tersisa terlihat luas, hutan alam di luar PIPPIB dan PIAPS yang belum dibebani izin/konsesi (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan sawit, migas, dan minerba) sesungguhnya sangat kecil, yakni hanya 9,5 juta (10,7%) dari 88,7 juta hektar hutan alam tersisa di tahun 2018 , yang terluas berada di Papua (1,3 juta hektare), Maluku (912 ribu hektare), NTT (857 ribu hektare), Kalimantan Tengah (855 ribu hektare), Sulawesi Tengah (821 ribu hektare), Kalimantan Timur (586 ribu hektare), dan Maluku Utara (581 ribu hektare),” terang Fadli Ahmad Naufal, GIS Specialist Yayasan Madani Berkelanjutan.

 

Hutan alam dengan luas mencapai 9,5 juta hektare ini perlu segera dilindungi oleh kebijakan penghentian izin baru yang diperluas cakupannya agar tidak lenyap akibat perluasan izin/konsesi skala besar, yang akan menggagalkan pencapaian komitmen iklim Indonesia dan kebijakan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit yang dijadwalkan berakhir tahun depan harus diperpanjang serta diperluas cakupannya menjadi penghentian izin sawit ke seluruh area yang masih memiliki hutan alam, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Hal ini sangat penting agar sawit Indonesia dapat terlepas dari stigma deforestasi yang mencoreng citranya di pasar global,” tutup M. Teguh Surya. [ ]

 

oooOOOooo

 

  • Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, +62 812-9480-1453
  • Anggalia Putri Permatasari, Manajer Pengelolaan Pengetahuan Yayasan Madani Berkelanjutan, +62 856-2118-997
  • Luluk Uliyah, Senior Communication Officer Yayasan Madani Berkelanjutan, +628 151-986 -8887



The Urgent Need for Economic Development without Destroying Forests

Reflection on 10 Years of Indonesia-Norway Cooperation

to Protect Forest and Climate


[Jakarta, 28 May 2020] The first payment of USD 56 million or IDR 840 billion from the Government of Norway for Indonesia’s success in reducing deforestation and forest degradation should be a morale boost for all parties to achieve Indonesia’s economic development without having to destroy forests. President Joko Widodo’s order to use the fund for community-based forest and environment recovery programs is spot on. Social Forestry, for example, has the potential to contribute up to 34.6 percent to Indonesia’s NDC target from reduction of deforestation if focused on areas with high deforestation risk and coupled with adequate assistance to develop local economies in line with climate mitigation and adaptation efforts. In line with the President’s order, the Environment Fund Management Agency (BPDLH) mandated to manage the fund must include representatives of civil society, indigenous people and local communities in its governance structure to ensure that its programs hit the right targets and are beneficial for communities.

 

Thus stated by Muhammad Teguh Surya, Executive Director of Yayasan Madani Berkelanjutan as a response to one decade anniversary of Indonesia-Norway partnership in reducing emissions from deforestation and forest degradation.

 

After one decade of preparatory and transformation phases, Indonesia is entering the results-based payment phase this year, marked with the first payment of USD 56 million dollar from the Government of Norway for Indonesia’s success in reducing emissions from deforestation and forest degradation in the period of 2016-2017 of 11.2 million ton CO2e. The fund will be channeled through the Environment Fund Management Agency (BPDLH) launched October last year.

 

Previously, the Government of Indonesia announced Indonesia’s gross deforestation rate for 2018-2019, namely 465.5 thousand hectares and net deforestation rate of 472.4 thousand hectares.

 

Madani appreciates the reduction of Indonesia’s deforestation rate, albeit not too significant, as a result of various corrective actions implemented by the government and good international cooperation with development partners, including Norway. The Partnership, which is based on equality and mutual respect, must be continued and strengthened with more emphasis on transparency of data and information, broader participation, and respect for the rights of indigenous people and local communities to forest and natural resources,” added M. Teguh Surya.

 

To strengthen Indonesia’s position in the Partnership, critical corrective actions such as the policy to stop issuance of new permits in primary forests and peatland, suspension and evaluation of palm oil permits, social forestry - including recognition of customary forests, development of NDC roadmap to achieve Indonesia’s climate commitment, and implementation of regulations to protect peatland ecosystem must be continued and strengthened even further because although Indonesia’s deforestation rate has declined, it is still above the threshold to reach Indonesia’s climate commitment, that has a  maximum limit of 450 thousand hectares/year in the period up to 2020 and maximum of 325 thousand hectares/year in the period of 2020-2030. It means that Indonesia still has much homework to meet its own commitments and targets. Not to mention the huge challenge - even threat - from the legislation efforts that risk weakening forest and environmental protection in the name of boosting investment, such as the Job Creation Bill,” said Anggalia Putri Permatasari, Knowledge Management Manager of Yayasan Madani Berkelanjutan.

 

Based on Madani’s analysis of data released by the Ministry of Environment and Forestry, Indonesia’s gross deforestation shows a declining trend in the period of 2003-2018, but skyrocketed in the 2014-2015 period - during the political moments of the General Election.


Cumulatively, the highest gross deforestation rate in 2003-2008 occurred in Riau Province (1.8 million hectares), followed by Central Kalimantan (1.4 million hectares), East Kalimantan (1.2 million hectares), and West Kalimantan (1.16 million hectares). Meanwhile, the largest remaining natural forests in Indonesia in 2018 exist in Papua Province (24.9 million hectares), West Papua (8.8 million hectares), Central Kalimantan (7.2 million hectares), East Kalimantan (6.5 million hectares), North Kalimantan (5.6 million hectares), and West Kalimantan (5.4 million hectares). Although seemingly vast, the remaining natural forests outside the moratorium protected area (PIPPIB) and Indicative Social Forestry Area (PIAPS) that have not been burdened with permits or licenses are actually small, only 9.5 million hectares (10.7 percent) out of the 88.7 million hectares of natural forests in Indonesia in 2018. The largest of such forests exist in Papua (1.3 million hectares), Maluku (912 thousand hectares), East Nusa Tenggara (857 thousand hectares), Central Kalimantan (855 thousand hectares), Central Sulawesi (821 thousand hectares), East Kalimantan (586 thousand hectares), and North Maluku (581 thousand hectares),” explained Fadli Ahmad Naufal, GIS Specialist of Yayasan Madani Berkelanjutan.


 “These 9.5 million hectares of intact natural forests must immediately be protected by the policy to stop issuance of new permits - broadened in scope - to prevent their destruction by expansion of large-scale permits/concessions, which will lead to Indonesia’s failure in reaching its climate commitment. Furthermore, the policy to suspend and evaluate palm oil permits - scheduled to end next year - must be extended and broadened to stop new permits in all forested areas, both inside and outside the forest zone. This step is critical for Indonesia’s palm oil to break free from the stigma of deforestation ruining its image in the global market,” said M. Teguh Surya in his closing statement. []


 

oooOOOooo

 

Muhammad Teguh Surya, Executive Director of Yayasan Madani Berkelanjutan, +62 812-9480-1453

Anggalia Putri Permatasari, Knowledge Management Manager of Yayasan Madani Berkelanjutan, +62 856-2118-997

Luluk Uliyah, Senior Communication Officer of Yayasan Madani Berkelanjutan, +628 151-986 -8887