1000 Gagasan: Mubariq Ahmad

Dr. Mubariq Ahmad dikenal sebagai seorang konsultan, ahli ekonomi dan lingkungan hidup Indonesia. Ia merupakan Konsultan Senior/Penasihat Kebijakan Perubahan Iklim Bank Dunia, pendiri dan sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia dari tahun 1997 hingga 2000, dan pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif WWF Indonesia dari tahun 2003 sampai 2009.


Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, Januari 1960 ini menyumbangkan gagasannya dalam terkait dengan pembangunan ekonomi tanpa merusak lingkungan dengan judul “Menghentikan Deforestasi Dengan Mencegah Karhutla Melalui Pembenahan Sistem Insentif”.


Menurut Mubariq Ahmad, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan tanpa deforestasi dengan dua hal penting. Pertama, pemerintah dan pemangku kepentingan mengenali dengan baik tipologi dan sebab musabab terjadinya deforestasi dari berbagai aspek, plus komitmen yang serius dan konsisten untuk mencegahnya. Kedua, mungkin setelah 2045. Mengapa setelah 2045 ? Karena di sebagian tempat, Indonesia masih perlu mengkonversi hutan secara terencana menjadi lahan produktif lain untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.


Kemudian, solusi untuk mencegah kebakaran dan mencegah deforestasi yang diakibatkannya, bertumpu pada dua hal yakni, keberadaan satuan kerja pencegah kebakaran (dedicated prevention unit with dedicated resources) dan  sistem atau struktur insentif yang seluruh komponennya mengarahkan pada satu tujuan, yaitu mencegah munculnya api.


Kunjungi Juga: 1000 Gagasan: Joko Tri Haryanto


Sedangkan terkait dengan pembenahan sistem insentif secara total pemerintah dapat menerapkan hal-hal berikut. Pertama, pelaksanaan hukuman pengadilan dalam bentuk denda finansial atas korporasi pelaku pembakaran akan menggeser keseimbang untung-rugi perusahaan sehingga mengarahkan perilakunya dari membakar ke penggunaan alat mekanik untuk membuka lahan. Tanpa enforcement yang serius, efek jera tidak akan pernah terwujud.


Perusahaan yang terbukti melanggar hukum harus dihukum dan hukumannya harus dieksekusi. Jika perusahaan seperti GAR atau Wilmar harus bangkrut karena membayar denda yang dikenakan pada anak perusahaan mereka, biarlah mereka bangkrut. Kehidupan orang-orang di sekitar hutan dan layanan ekosistem yang mendukungnya jauh lebih berharga daripada keuntungan perusahaan-perusahaan asing itu. Meskipun mungkin dimiliki oleh individu WNI, perusahaan-perusahaan seperti itu dimiliki oleh perusahaan induknya yang terdaftar secara hukum milik negara lain. Pejabat pemerintah harus dididik untuk tahu ini dan berpihak pada masyarakat luas.


Kedua, pemerintah perlu secara sistematis mengadopsi kebijakan anggaran anti- kebakaran, yaitu memastikan ketersediaan anggaran untuk pencegahan dan menghapus semua insentif buruk salah kaprah yang bersifat perverse incentives, yaitu mendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan.


Kadang-kadang sulit bagi pemerintah untuk mengakui bahwa ada insentif buruk dalam sistem anggaran, yaitu pengeluaran yang menciptakan/mendorong hasil yang persis bertentangan dengan niat awal untuk menciptakan mata anggaran itu. Pemerintah mengabaikan, atau orang-orang pemerintah seolah tidak peduli ketika pengeluaran untuk api sebenarnya mendorong terjadinya kebakaran.