Dua tahun terakhir ini Provinsi Papua Barat dan KPK melakukan evaluasi tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi ini bagian dari program R... Selengkapnya

Potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di provinsi kaya perkebunan kelapa sawit mencapai puluhan miliar per tahun. Menurut kajian Yayasan Madani Berkelanjutan, rata-rata PBB per hektare (ha)... Selengkapnya

Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (INPRES Moratorium Sawit) yang akan berakhir tahun in... Selengkapnya

Sawit merupakan komoditas yang turut berkontribusi meningkatkan devisa negara. Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 2/PMK.05/2007, pungutan ekspor sawit hanya masuk ke dalam pajak... Selengkapnya

Terbitnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi perkebunan sawit untuk terus mengekspansi di atas hutan alam yang tersisa. Komitmen perbaikan tata kelola sawit berkelanjut... Selengkapnya

Perkebunan sawit berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Budidaya tanaman monokultur ini tidak hanya menggerakan perekonomian masyarakat, tapi juga memberikan sumbangan bagi penerimaan daerah. Sala... Selengkapnya

Sawit dinilai sebagai salah satu komoditas yang menopang perekonomian Indonesia lantaran besarnya devisa dari komoditas ini yakni sebesar US$18,9 miliar atau setara dengan Rp265 triliun pada 2018. Sel... Selengkapnya

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih membayangi masyarakat di provinsi kaya sawit. Selengkapnya

Industri sawit berkontribusi meningkatkan nilai devisa negara. Namun di sisi lain juga turut menyumbang terjadinya konflik agrarian. Selengkapnya

Persentase Pengeluaran Per Kapita Selama Sebulan di Daerah Perdesaan Menurut 10 Provinsi dengan Luas Sawit Terbesar (2010-2018). Selengkapnya