[1000 gagasan] MENGINISIASI RUANG TERBUKA HIJAU KOTA YANG BERKELANJUTAN

“Feeling good, like I should” lirik lagu dari Band Surfaces ini sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Bukan hanya karena lagunya yang easy listening, tetapi karena jadi latar sebuah video dengan pemandangan alam yang hijau nan segar dengan latar gunung yang indah yang berada di Ranu Manduro, Mojokerto. Setelah viral, lokasi objek wisata dadakan itu lalu dibanjiri wisatawan yang berburu keindahannya dan menyandingkannya dengan pemandangan ala-ala New Zealand.

Bila ditilik, menjadi menarik mengapa orang rela dari tempat yang jauh antri bermacet-ria untuk dapat bisa mengunjungi area tersebut, atau mengapa di akhir pekan, jalur puncak, Bogor selalu dipadati oleh wisatawan asal Kota Jakarta dan sekitarnya, atau mengapa harus berlibur ke Raja Ampat dan Bali untuk dapat menikmati pemandangan alam nan hijau dan masih asri.

Penelitian dari Universitas Warwick dan Universitas Sheffield tahun 2018 sedikit memberikan gambaran tentang hal ini, bahwa interaksi manusia dengan alam sekitarnya bisa menimbulkan nyaman sehingga kesehatan mental membaik. “Lari” dari kepenatan kota dan menuju daerah suburban menjadi jawaban karena kota-kota besar kini dipenuhi gedung tinggi bertingkat, permukiman, perkantoran dan minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersedia.

Tantangan Penyediaan RTH

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan, sampai saat ini, baru 13 dari 174 kota di Indonesia yang mengikuti Program Kota Hijau dan memiliki Porsi RTH sebanyak 30% atau lebih. Padahal ketentuan pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 sudah jelas mengatur proporsi setiap kota, yakni paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota.

Tapi, menyediakan Ruang Terbuka Hijau di tengah peningkatan pertumbuhan kawasan permukiman, dan perkantoran tak semudah membalikkan tangan. Persoalan pertama terletak pada minimnya ruang terbuka hijau yang tersisa. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah pasti akan diikuti dengan laju pertumbuhan kawasan terbangun seperti pemukiman, dan perkantoran. Alih fungsi lahan menjadi hal yang tak terelakkan dan akibatnya ruang terbuka hijau menjadi minim.

Kedua, persoalan kesulitan pemerintah kota untuk mengalokasikan anggaran untuk penyediaan RTH di wilayah perkotaan. Jamak diketahui, harga pasaran tanah per meter di kawasan perkotaaan semisal Jakarta begitu mahal, sedangkan di satu sisi alokasi anggaran untuk pembebasan tanah tentu terbatas. Belum lagi proses pengadaan tanah juga memakan waktu yang tidak sebentar.

Persoalan ketiga, alasan pragmatis pemilik lahan untuk membangun menjadi permukiman atau pertokoan karena lebih menguntungkan ketimbang sekedar menjadi ruang terbuka hijau. Apalagi bila tanah tersebut berada di wilayah yang strategis.

Padahal, sejatinya tata ruang kota tidak hanya untuk kawasan budidaya atau terbangun, fungsi RTH diperlukan untuk menyeimbangkan kondisi ekologis kota karena pohon dan tanaman akan membantu dalam penyerapan karbon dioksida sekaligus menyimpan air, dan parahnya fungsi ini makin menurun di kota-kota besar dan makin jauh dari kesan teduh. Pada akhirnya, persoalan dan bencana seperti: banjir, longsor, dan kekeringan menjadi mudah dirasakan oleh masyarakat kota.

Di sisi yang lain, Analisa Bank Dunia perlu jadi perhatian serius di mana diproyeksikan bahwa 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2045. Ini artinya urbanisasi akan terus meningkat dari 56% menjadi 70% dari total populasi secara keseluruhan. Dan ini mengartikan juga bahwa kebutuhan akan lahan terbangun semakin tahun akan semakin meningkat.

Peluang Penyediaan RTH

Di tengah tantangan masalah kota yang makin kompleks, sebenarnya masih ada secercah harapan yang bisa diinisiasi untuk melihat kemungkinan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Setidaknya, ada tiga skema menurut hemat penulis yang dapat diinisiasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau. Pertama, pemberian insentif pajak pada lahan yang belum terbangun atau lahan tidur. Pembebanan pajak tinggi pada lahan tidur kerap membuat pemilik lahan mengambil jalan pintas untuk segera menjual ke pihak lain untuk menjadikan kawasan terbangun. Padahal, bila tetap dibiarkan tidak terbangun, kota terbantu untuk tetap menghadirkan daerah resapan dari lahan tidur tersebut. Oleh karena itu, insentif ini diharapkan membantu pemilik lahan untuk tidak mengalihfungsikan lahannya. Dari skema ini, pemerintah kota sejatinya akan terbantu dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau karena tidak perlu membebaskan tanah, tapi cukup dengan memberikan insentif pajak.

BACA JUGA: Ekonomi Martabak

Kedua, skema pemanfaatan lahan tidur untuk pengelolaan kewirausahaan kecil menengah. Bila sebelumnya, pemilik lahan hanya mendapatkan insentif keringanan pajak atas lahan tidak terbangun, pada skema ini, pemilik lahan mendapatkan keuntungan ekonomis dari lahan yang dibiarkan tidur. Dengan bekerjasama dengan pihak lain, seperti Event Organizer, lahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai lokasi sentra UMKM nonpermanen dengan tetap memberikan porsi besar pada lahan terbuka. Praktek ini akrab dijumpai seperti pada kegiatan pasar malam, atau pasar pagi dadakan, di mana pemilik lahan mendapatkan keuntungan dari peminjam lahan dari penyewa usaha.

Ketiga, pengembangan potensi ekowisata. Bila pada dua skema sebelumnya, pemanfaatan ruang terbuka dari lahan tidur hanya bersifat sementara, pada skema ini pemanfaatan lahan bisa berkelanjutan. Kebutuhan ruang untuk rekreasi hijau yang dekat menjadi peluang investasi jangka panjang. Terlebih di kondisi pandemi yang belum memungkinkan orang untuk pergi jauh dan masih khawatir tertular virus. Lahan tidur dapat dikelola sebagai sarana rekreasi yang menarik. Penyediaan danau, kebun buah, mini zoo, labirin dan fasilitas gazebo menjadi tempat yang tepat untuk membebaskan diri dari tekanan kerja dan tentunya minim resiko dari kemacetan bila dibandingkan harus ke daerah suburban seperti kawasan puncak, dll.

Pada akhirnya, skema pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan ini menjadi alternatif bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan fungsi ekologis suatu kawasan dan dapat memberdayakan masyarakat sekitar.