Mengupas Status Hutan Indonesia 2018, Mempertegas Langkah Koreksi Pengelolaan Hutan Indonesia

Laporan Terkini: Mengupas Status Hutan Indonesia 2018
September 4, 2018
Moratorium Sawit Perlu Dukungan dan Pengawalan Para Pihak
September 21, 2018

A peat swamp in Sumatra smolders during the 2015 haze crisis. The drainage canals were dug in order to prepare the land for planting with oil palm, but the practice renders the land vulnerable to catching fire. Photo by Rhett A. Butler/Mongabay.

Terbitnya buku status hutan Indonesia (SoIFO) tahun 2018 sebagai satu landasan baru dalam mewujudkan tata kelola hutan Indonesia yang berkelanjutan layak diapresiasi. Buku tersebut dengan jujur memaparkan kondisi kekinian tentang bagaimana hutan kita dikelola dengan berbagai ketimpangan yang dimanja dari zaman ke zaman. Langkah koreksi (corrective action) yang dikomandoi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan awal yang baik, namun belum cukup kuat jika menekankan pada bagi-bagi pengelolaan lahan hutan semata. Kontradiksi pembangunan kehutanan sebagai penopang ekonomi dengan komitmen perlindungan lingkungan harus bisa diselesaikan dengan mempertegas langkah koreksi pengelolaan hutan Indonesia melalui transparansi data dan informasi pengelolaan hutan, perumusan kebijakan yang inklusif dan akuntabel, perketat pengawasan dan penegakkan hukum yang proporsional, serta penyelesaian konflik. Hal ini diungkapkan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan (Madani) dalam temu jurnalis pagi ini di Tjikinii Lima, Jakarta Pusat.

Direktur Program Hutan dan Perubahan Iklim Madani, Anggalia Putri Permatasari menyatakan SoIFO memperlihatkan masih adanya celah yang cukup lebar bagi terjadinya deforestasi dan perlu mendapat koreksi lebih lanjut dari KLHK. Celah deforestasi dimungkinkan setidaknya oleh lima hal, yakni alokasi izin pemanfaatan hutan baru seluas 5 juta hektare, penetapan 2,5 juta hektare hutan primer dan 3,8 juta hektare hutan sekunder sebagai Hutan Produksi Konversi yang dapat dilepaskan untuk pembangunan nonkehutanan, kebijakan moratorium yang tidak melindungi hutan alam sekunder yang masih tidak berizin, adanya hutan alam yang berada di Area Penggunaan Lain (APL) seluas 6,9 juta hektare, dan kebijakan land-swap yang meliputi hutan alam seluas 362.390 hektare, sebagaimana dikutip dari kajian Koalisi Anti Mafia Hutan.”

“Kawasan konservasi dan lindung pun belum aman, mengingat terdapat 10,8 juta hektare hutan konservasi telah berubah menjadi kawasan tidak berhutan. Bahkan pada tahun 2016-2017, sebanyak 20 persen dari deforestasi terjadi di kawasan konservasi dan lindung.” tambah Anggalia.

Madani turut menerangkan bahwa dalam SoIFO pemerintah menyebutkan langkah-langkah untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan, salah satunya berupa kebijakan moratorium yang melindungi 66,2 juta hektare hutan primer dan lahan gambut yang belum dibebani izin. Namun, kebijakan ini masih berupa perlindungan sementara dalam bentuk Instruksi Presiden yang telah diperpanjang tiga kali tanpa adanya penguatan substansi, mengandung banyak pengecualian, dan akan berakhir Juli 2019. Jika Presiden terpilih nantinya tidak memberikan perhatian pada kebijakan ini, nasib jutaan hektare hutan primer dan lahan gambut semakin dipertaruhkan.

Untuk mempertegas langkah koreksi pengelolaan hutan yang sedang dijalankan oleh KLHK, Madani kembali menyerukan kepada pemerintah untuk: (i) melindungi hutan alam (primer dan sekunder) dari penerbitan izin baru yang dapat mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan; (ii) meningkatkan status perlindungan sementara moratorium menjadi perlindungan permanen sehingga dapat bertahan dari pergantian rezim pemerintah; dan (iii) menyusun peta jalan terpadu menuju Indonesia bebas deforestasi yang dapat mengintegrasikan upaya-upaya yang telah ada saat ini untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, ungkap Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Madani. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga diharapkan memiliki sistem pengawasan yang efektif dan aktif melakukan penegakkan hukum, mengingat masih terdapat banyak konsesi yang melanggar aturan dan masih beroperasi di lapangan.“

Komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia sangat dibutuhkan, mengingat silang sengkarut pengelolaan yang terjadi hari ini. Harapannya, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden berani memiliki visi dan misi yang jelas terkait pengelolaan dan perlindungan hutan dan gambut, sebab 63 persen dari luas daratan Indonesia adalah hutan.
Narahubung:

Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan
teguh.surya@madaniberkelanjutan.id / +62 819-1519-1979

Anggalia Putri Permatasari, Direktur Program Hutan dan Perubahan Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan
anggalia.putri@madaniberkelanjutan.id / +62 856-2118-997

Melodya Apriliana, Juru Kampanye Komunikasi Digital Yayasan Madani Berkelanjutan
melodya.a@madaniberkelanjutan.id / +62 838-4227-2452

YAYASAN MADANI BERKELANJUTAN
Satu lembaga nirlaba yang bertujuan untuk memperkuat berbagai inisiatif nasional dan lokal dalam menyelamatkan hutan Indonesia dengan strategi menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.
Situs web: www.madaniberkelanjutan.id
Facebook: Madani Berkelanjutan
Twitter: @yayasanmadani
Instagram: @madaniberkelanjutan.id
Baca laporan 'Mengupas Status Hutan Indonesia 2018' di sini.

Simpan siaran pers dari Madani Berkelanjutan mengunduh di bawah ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *