SIARAN PERS
Katowice, Polandia 5 Desember 2018
Dapat disiarkan segera Yayasan EcoNusa Indonesia, Yayasan Madani Berkelanjutan
dan KKI-Warsi menilai tujuan dari Kesepakatan Paris untuk perubahan iklim yang dirumuskan pada
2015 lalu terancam gagal. Deforestasi yang terus terjadi tiap tahun dan diperkirakan akan terus
berlangsung hingga 2030 menjadi salah satu penyebabnya.
Sayangnya, negara-negara pemilik tutupan hutan alam yang luas, seperti Indonesia, Brasil, Republik
Demokratik Kongo, Peru, Kolombia, dan Myanmar tidak memiliki rencana untuk sepenuhnya
menghentikan deforestasi dan degradasi hutan dalam NDC (Kontribusi yang Ditetapkan Secara
Nasional) mereka. Rencana pengurangan emisi yang tercantum dalam NDC keenam negara tersebut
pada kenyataanya masih mengandung deforestasi terencana yang tinggi. Di beberapa negara, tingkat
deforestasi bahkan direncanakan akan terus meningkat hingga 2030.
Hal ini terungkap dalam kajian terbaru yang dilakukan oleh Rainforest Foundation Norway (RFN)
beserta mitranya di keenam negara tersebut. Dalam kajian tersebut, NDC Indonesia dipandang
sebagai yang paling jelas dibandingkan kelima negara lainnya karena telah memuat target spesifik
yang terkuantifikasi terkait pengurangan emisi dari deforestasi. Meskipun demikian, NDC Indonesia
masih memuat deforestasi terencana seluas Belgia pada peride 2021 hingga 2030 atau mencapai 3,25
juta hektare.
“Kami meminta agar dilakukan pengkajian kembali terhadap dokumen NDC Indonesia, terutama
terkait sektor Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Pembiaran terhadap masih adanya
deforestasi bukan hanya berdampak pada upaya global menahan laju perubahan iklim, tapi juga pada
ekosistem hutan yang mengandung keanekaragaman hayati yang kaya di dalamnya,” ucap Direktur
Yayasan EcoNusa Melda Wita Sitompul dari kawasan penyelenggaran COP 24 di Katowice, Polandia,
Selasa (4/12) waktu setempat.
Yayasan EcoNusa memandang penting adanya upaya menahan laju pengurangan tutupan hutan,
terutama di wilayah Papua yang saat ini menjadi benteng terakhir hutan alam Indonesia yang
menduduki posisi hutan terluas ketiga di dunia. Senada dengan semangat menjadikan Papua Barat
sebagai Provinsi Konservasi dengan pembangunan berkelanjutan, Yayasan EcoNusa meminta
keterlibatan seluruh pihak dalam mewujudkan Indonesia bebas dari deforestasi yang sekarang
mengarah ke Tanah Papua.
“Mengacu pada semangat Deklarasi Manokwari, tanggung jawab ini bukan hanya ada di pundak
Pemerintah saja. Diperlukan kerja sama dari seluruh pihak, akademisi, sektor swasta hingga negara-negara Donor untuk menciptakan sistem pembiayaan/insentif untuk para pihak yang menjaga hutan
mereka,” tambah dia.
Upaya mengurangi deforestasi dan menghentikan degradasi sebetulnya menjadi salah satu tujuan
dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2020. Selain itu, The New York Declaration on
Forests (NYDF) yang turut ditandatangani Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan
deforestasi hingga separuhnya pada 2020 dan menghentikannya sepenuhnya pada 2030. Inisiatif
Bonn Challenge juga berambisi untuk melakukan restorasi pada 150 juta hektare kawasan
terdegradasi dunia pada 2020 dan 350 juta hektare pada 2030, namun Pemerintah Indonesia tidak
menjadi salah satu penandatangan.
Emmy Primadona, Koordinator Program KKI-WARSI, mendesak pemerintah Indonesia agar
menjadikan perlindungan hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan sebagaistrategi
utama dalam pengurangan emisi di Indonesia. Program pemberdayaan dan pendanaan kepada
masyarakat menjadi suatu hal yang penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
agar mampu mengelola hutan secara berkelanjutan sekaligus mencegah deforestasi.
“Pencegahan deforestasi juga bisa dilakukan melalui percepatan perhutanan sosial, memperkuat
komitmen moratorium izin baru, dan juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan
ekstraktif terkait kawasan hutan dan yang berkonflik dengan wilayah masyarakat adat dan lokal,
termasuk di lahan gambut yang merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di sektor lahan,”
ujar Emmy.
“Untuk mencapai target NDC, berbagai langkah korektif yang telah diinisiasi pemerintah harus
dilaksanakan secara lebih serius dan tidak boleh hanya menjadi crowd-pleaser atau upaya
menyenangkan publik belaka,” ujar Anggalia Putri, Manajer Program Yayasan Madani Berkelanjutan.
Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memperkuat upaya penurunan emisi di sektor hutan
dan lahan adalah memenuhi komitmen transparansi terkait perizinan, memperkuat sinergi
pemerintah dan masyarakat sipil dalam memberantas korupsi sumber daya alam, meningkatkan rasa
kepemilikan pemerintah daerah dengan meningkatkan insentif finansial, dan meninjau kembali
target-target sektoral yang beresiko membalik arah penurunan emisi, salah satunya alokasi 5 juta
hektar kawasan hutan untuk ekspansi konsesi hutan skala besar yang juga berpotensi meningkatkan
konflik dengan komunitas.
RFN beserta mitra-mitranya meminta keenam negara yang dikaji untuk meninjau ulang NDC mereka
dan menggunakan kesempatan dari saat ini hingga 2020 untuk memperjelas ambisi untuk mengurangi
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, penting bagi tiap pemerintah untuk
meningkatkan ambisi penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sebelum 2030.
Pemerintah juga diminta agar mencantumkan restorasi hutan dan ekosistem sebagai bagian dari
upaya mitigasi dan menjaga keanekaragaman hayati.
Di sisi lain, negara-negara maju didesak untuk segera meningkatkan pendanaan iklim mereka secara
signifikan untuk membantu upaya mitigasi dan adaptasi negara-negara hutan tropis, termasuk
transparan dalam memberikan informasi mengenai pendanaan di muka. “Tanpa pendanaan yang
memadai, transparan, dan dapat diprediksi, sulit bagi negara-negara hutan tropis untuk meningkatkan
ambisi penurunan emisi dari hutan dan lahan mereka,” tutup Anggalia Putri.
Emmy Primadona, Koordinator Program KKI-Warsi
+628117453700 [email protected]
Anggalia Putri, Manajer Program Pengelolaan Pengetahuan, Yayasan Madani Berkelanjutan
+628562118997 [email protected]Dapatkan siaran pers dan laporan Approaching the Point of No Return dari Rainforest Foundation Norway dengan mengunduh di bawah ini.
Silahkan download file yang berkaitan dibawah ini: