Kebijakan Satu Peta, Cegah Tumpang Tindih Lahan

Koalisi moratorium sawit menemukan lebih dari satu juta hektare perkebunan sawit tumpang tindih dengan lahan gambut dan hutan alam primer.


Koalisi moratorium sawit menemukan lebih dari satu juta hektare perkebunan sawit tumpang tindih dengan lahan gambut dan hutan alam primer. Untuk memperbaikinya, pemerintah membuat geoportal kebijakan satu peta.


Publik bisa mengaksesnya di laman portalksp.ina-sdi.or.id. Geoportal tersebut berisi 85 peta tematik yang telah disinkronisasi dengan skala mulai dari 1:10.000 sampai 1:1.000.000. Pembuatannya melibatkan 18 kementerian dan lembaga.


BACA JUGA : 1.253 PERUSAHAAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP GAS BERACUN KARHUTLA

 

Satu peta ini digunakan sebagai landasan perencanaan tata ruang, mengidentifikasi area konflik dan mitigasi perubahan iklim. Di antaranya, tumpang tindih lebih dari 1 juta hektare lahan perkebunan sawit dengan lahan gambut, hutan primer dan kawasan hutan berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Revisi V. Persoalan lainnya, 822 konflik antara komunitas dengan perkebunan sesuai catatan Sawit Watch.


Geoportal yang sudah diluncurkan masih perlu pembenahan. Publik masih sulit mengakses data di geoportal secara langsung. Ada prosedur pengajuan data ke kementerian/Lembaga terkait untuk bisa mengakses peta tertentu. Skala peta juga perlu diperbesar menjadi 1:1000 sampai 1:10.000 untuk memperjelas batas wilayah.


Riset ini merupakan hasil kerja sama Madani Berkelanjutan dan Katadata Insight.


Silahkan download file yang berkaitan dibawah ini:

 Kebijakan Satu Peta Cegah Tumpang Tindih Lahan.jpg