Perhutanan Sosial Dapat Berkontribusi Signifikan Untuk Mencapai Komitmen Iklim Indonesia

[Kabar dari Madrid] Nadia Hadad, Strategic Development Director Yayasan Madani Berkelanjutan pada 5 Desember 2019 memaparkan kontribusi Perhutanan Sosial dalam mencapai komitmen iklim Pemerintah Indonesia. Paparan ini disampaikan dalam sesi “Strengthening the Contribution of Non State Actors – including Communities – through Improved Access to Finance” di Paviliun Indonesia pada COP 25 di Madrid, Spanyol


Paparan ini didasarkan pada pembelajaran dari 3 wilayah Perhutanan Sosial di KPH Bukit Barisan di Sumatera Barat, yaitu KTH Putra Amdam Dewi, LPHN Sungai Buluh, dan LPHN Gamaran yang mengalami penurunan illegal logging sebesar 83,68% dengan penurunan emisi sebesar 483.941 tCO2/tahun. Setelah mendapatkan izin Perhutanan Sosial, masyarakat beralih ke komoditas hasil hutan bukan kayu dan ekowisata. Dan karenanya berkontribusi pada penurunan emisi di sektor kehutanan melalui pengurangan deforestasi dan degradasi. 


Potensi penurunan emisi dari deforestasi pada ketiga wilayah ini mencapai 235.254 tCO2 atau 0,025% dari target NDC, dan potensi penurunan emisi dari degradasi sebesar 0.05% (483.941 tCO2/tahun) serta dari rehabilitasi sebesar 0.024% (226.246 tCO2/tahun).


BACA JUGA : COP25 ADALAH AKSI KONKRET MENGURANGI EMISI GAS RUMAH KACA DUNIA 


Nadia juga memaparkan tentang praktik terbaik perhutanan sosial dalam menjaga iklim bumi. Seperti di Hutan Desa Lanskap Bujang Raba, Bungo, Jambi yang mampu menghentikan penurunan tutupan hutan dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kalibiru di Kulonprogo, Yogyakarta yang mampu melakukan rehabilitasi dan restorasi.


Akselerasi target Perhutanan Sosial pada wilayah-wilayah PIAPS dengan risiko deforestasi sedang sampai tinggi dapat berkontribusi hingga 34,6% terhadap pemenuhan target NDC dari pengurangan deforestasi. Kuncinya adalah pendampingan yang kuat dan manfaat nyata untuk masyarakat.


BACA JUGA : STRATEGI PEMERINTAH TINGKATKAN PRODUKTIVITAS SAWIT


Selain itu, akses kepada LH-Fund juga diperlukan untuk memperkuat kontribusi masyarakat dalam komitmen iklim Indonesia.


Ini saatnya membuka akses pendanaan untuk seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai iklim,” kata Laksmi Dhewanti, Kepala Sekretariat Komite Pengarah BPDLH yang turut menjadi narasumber dalam sesi tersebut. “Aktor non-negara sangat penting untuk pencapaitan komitmen iklim Indonesia. Kami membuka peluang besar bagi aktor non-negara untuk mengakses dana BPDLH,” tambahnya.


Narasumber lain dalam sesi ini adalah Dewi Rizki (Kemitraan/Partnership for Governance Reform) dan Ane Auxiliado Costa Alencar (IPAM Brazil) dan dimoderatori oleh Eka Melisa (Kemitraan/Partnership for Governance Reform).





Silahkan download file yang berkaitan dibawah ini:

 Madani PPT 5 Dec 2019 Indonesia Pavilion New.pdf