Gambut Benteng Terakhir Perlindungan Hutan

[MadaniNews, Jakarta 23/01/2019] Gambut adalah benteng terakhir perlindungan hutan. Upaya perlindungan ini membutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporasi dan masyarakat. Demikian benang merah dari Diskusi Publik : “Empat Tahun Merawat Gambut” yang dilaksanakan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan pada 22 Januari 2020.


Narasumber dalam diskusi ini antara lain Johny Sumbung (Direktur Kesiapsiagaan BNPB), Myrna A Safitri (Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG), Susan Lusiana (Project Coordinator Partner for Resilience Wetlands International Indonesia), M. Teguh Surya (Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan). Turun juga berdiskusi adalah M. Habibi (Manager Program Save Our Borneo) dan Wideni (Ketua MPA Desa Henda, Kalimantan Tengah) yang hadir via telepon.


BACA JUGA : Melihat Perang Dagang Uni Eropa-Indonesia


Diskusi ini juga dihadiri oleh jurnalis, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi anak muda. Pada diskusi ini juga diluncurkan Film Dokumenter “Merawat Hutan Tersisa – Nurturing the Hope”.


Kita patut memberikan apresiasi bahwa pemerintah sedang berupaya keras untuk menggenjot perekonomian Indonesia, namun juga perlu adanya perbaikan, dengan mengakomodir kepentingan lingkungan di dalamnya,”, ujar Teguh Surya, Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan.


Sementara itu, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Myrna A. Safitri mengatakan jika untuk memulihkan gambut yang rusak, butuh waktu yang tidak sedikit, sedangkan BRG sendiri hanya memiliki waktu tidak lebih dari 5 tahun.


BACA JUGA : Komitmen Provinsi Laksanakan Moratorium Sawit


Jika kita bandingkan dengan Jepang, kerusakan gambut di sana 300 hektar dengan masa pemulihan sekitar 10 tahun. Seharusnya Indonesia yang memiliki 2,67 juta hektar gambut yang rusak membutuhkan waktu yang lebih” ujar Myrna.


Terkait dengan kebakaran lahan gambut, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Johny Sumbung menyampaikan bahwa BNPB melakukan langkah-langkah mitigasi, seperti penaksiran wilayah yang pernah mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla), untuk mencegah kebakaran seperti 2019. “BNPB akan melakukan upaya semaksimal mungkin, namun tetap dukungan dan sinergi dari banyak pihak,” kata Johny. [ ]