1000 Gagasan: Hakimul Batih

Hakimul Batih yang kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institut Ekonomi Energi Indonesia (IIEE) ikut memberikan pemikirannya pada rencana besar 1000 Gagasan Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan.


Pria kelahiran, Gresik 6 Juni 1979 ini menyumbangkan buah pemikirannya yang berjudul Disrupsi Perencanaan Energi dalam Mendukung Pembangunan Rendah Karbon. Menurut Hakimul Batih, tidak konsisten, kurang realistis, serta implementasi rencana yang lamban menjadi penyebab utama banyak perencanaan tidak sesuai dengan implementasi di lapangan. 


Ketidakkonsistenan tersebut terlihat antara target dan program/kegiatan, misal di suatu dokumen rencana energi daerah terdapat kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) pada tahun tertentu, pada dukumen yang sama tidak terdapat kegiatan yang mendukung tercapainya kegiatan tersebut seperti Feseability Study (FS) untuk kegiatan pembangunan PLTMH tersebut pada tahun-tahun sebelumnya.


Sering juga tidak ada kegiatan untuk keberlangsungan PLTMH tersebut, seperti capacity building kepada masyarakat penerima manfaat untuk peningkatan kegiatan ekonomi serta kegiatan konservasi hutan untuk menjamin bahwa hutan di hulu PLTMH akan tetap memberikan layanan lingkungan berupa tersedianya air untuk PLTMH tersebut.


Tidak adanya kewajiban untuk memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan juga dapat menjadi alasan terdapat perbedaan yang jauh antara target dan realisasi. Perbedaan tersebut bisa jadi semata-mata karena perkembangan capaian tidak termonitor dan dilaporkan dengan baik. Capaian ini tentunya juga dapat digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan pada putaran berikutnya.


KUNJUNGI JUGA: 1000 Gagasan: Joko Tri Haryanto


Oleh karena itu di perlukan suatu platform Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) perencanaan energi untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya target dalam perencanaan. PEP harus memberikan kemudahan dan memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan baik di pusat maupun daerah. Bukan hanya sekedar memberikan beban tambahan kepada pemerintah daerah.


Keterbatasan jumlah personel sarta kapasitas yang dimilikinya sering menjadi alasan dari banyaknya keluhan dari dinas-dinas tingkat provinsi terkait kewajiban pelaporan implementasi kebijakan beserta kegiatan-kegiatan terkait lainnya. Setiap kementerian/lembaga bisa saja mempunyai produk perencanaan yang harus dimonitor dan dievaluasi implemantasinya.


Di sektor energi misalnya, berapa perencaan yang terkait energi misalnya RUED-P, RUKD, RAD-GRK, dan RAD-TPB. Sebuah kegiatan, misalnya pembangunan PLTMH disebuah provinsi, pada dasarnya kegiatannya hanya satu tetapi dilaporkan ke banyak sistem perencanaan. Hal inilah yang menjadi masalah dan harus di cari jalan keluarnya. Common Reporting Format (CRF) dipandang sebagai sebagai solusi yang dapat ditawarkan. Dengan mengisi satu form yang telah disepakati isinya, staf pada dinas-dinas terkait di provinsi dapat melaporkan sebuah kegiatan secara serentak untuk masing-masing sistem PEP perencanaan.


Untuk mewujudkan hal ini tentunya diperlukan koordinasi setiap kementerian/lembaga dalam mempersiapkan sistem PEP perencanaan masing-masing. Setidaknya ada fasilitas export-import CRF pada setiap PEP. Dengan adanya CRF maka akan mengurangi kemungkinan terlewatkannya kegiatan untuk tidak dilaporkan atau tumpang-tindihnya pelaporan.