1000 Gagasan: Joko Tri Haryanto

Joko Tri Haryanto atau yang akrab dipanggil Joko kini menjabat sebagai  Kepala Seksi Industri, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.


Nama Joko Tri Haryanto juga tak asing lagi bagi banyak surat kabar, pasalnya, pria kelahiran Surakarta, 06 Januari 1978 ini terbilang sangat aktif menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan yang mengisi kolom opini banyak media massa.


Dalam inisiatif 1000 Gagasan Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan ini, Joko Tri Haryanto menyumbangkan tiga gagasannya kepada Madani Berkelanjutan. Gagasannya tersebut berjudul “Mendorong Ekosistem Pasar Karbon Nusantara” , “Peluang Industri Syariah Hijau”, dan “Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan Upaya Menciptakan Keadilan Lingkungan”.


Dalam tulisannya yang berjudul "Mendorong Eksistem Pasar Karbon Nusantara", Joko Tri Haryanto menyebut bahwa BPDLH akan menandai era baru pengelolaan dana lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai fund manager, BPDLH akan berfungsi sebagai pool of funds dari berbagai dana lingkungan hidup yang selama ini datang dari banyak sumber baik dana publik, swasta dan internasional.


Era baru juga diwarnai dari sisi fleksibilitas penggunaan dana. Sistem penganggaran APBN terkadang memilki pakem dan birokrasi yang tidak mendukung penganggaran model swasta karena memang rejim yang dianut berbeda. Ambil contoh misalnya kesulitan yang dialami oleh skema APBN ketika harus memberikan mekanisme subsidi input bagi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) kepada pengembang swasta. Secara regulasi, definisi subsidi APBN hanya diperbolehkan kepada konsumen akhir bukan kepada pengusaha. Tak heran jika subsidi EBT akhirnya selalu terkendala. 


Ketika stok karbon yang dicatatkan BPDLH sudah memenuhi target pemenuhan NDC, maka BPDLH kemudian layak memperdagangkan karbon di pasar internasional maupun domestik dengan tetap mengedepankan aspek yuridiksi. Pendekatan yang digunakan adalah yurisdiction approach dengan meneguhkan batas-batas wilayah administrasi sektoral. Ketika mencapai tahapan ini, BPDLH mulai memperhitungkan selisih harga beli dan harga jual (trading) demi memupuk laba yang dikembalikan sebagai operasional membesarkan bisnis BPDLH sekaligus memperbaiki harga dasar pembelian karbon. Manajemen BPDLH juga wajib mengupdate harga rujukan harga karbon ini setiap periode tertentu.


Alternatif metode lainnya adalah mekanisme cap and trade yang akan dilakukan BPDLH dengan melihat potensi berbagai sektor yang sekiranya siap menjalankan perdagangan ini. Sektor industri baja dan semen, sektor penerbangan, food and beverage dan fast moving goods dipercaya sebagai sektor-sektor unggulan yang siap menjadi pionir implementasi. Seluruh sektor tersebut akan difasilitasi oleh BPDLH yang sudah memiliki etalase karbon.


Kemudian, tulisan berikutnya dari Joko Tri Haryanto yang berjudul "Peluang Industri Syariah Hijau" mengungkap setelah reformasi penganggaran melalui mekanisme budget tagging berhasil dijalankan, pemerintah merasa memiliki level of confidence yang relatif tinggi untuk kemudian secara resmi menerbitkan the 1st Sovereign Green Sukuk di dunia dengan nilai transaksi mencapai USD1,250 mm untuk tenor 5 tahun dan USD1,750 mm untuk tenor 10 tahun.


Green sukuk yang lebih dikenal dengan sukuk hijau pemerintah ini, menggunakan joint lead managers Abu Dhabi Islamic Bank, CIMB, Citibank, Dubai Islamic Bank serta HSBC yang sudah memiliki reputasi internasional dalam industri syariah hijau ini. Sebelum menerbitkan sukuk hijau, pemerintah menyusun green framework terlebih dahulu. Green framework Indonesia sendiri mendapatkan review dari CICERO (Center for Climate International Research) yang berbasis di Oslo, Norwegia. CICERO sendiri di tahun 2017  tercatat sebagai the best external reviewer untuk penerbitan Green Bond dan Sukuk negara. Secara keseluruhan, CICERO memberikan penilaian medium green atas green framework Indonesia.


Sukuk hijau Indonesia, disusun berdasarkan komitmen pemerintah terkait dengan upaya mengatasi dampak perubahan iklim secara global. Dimulai sejak tahun 2009, ketika Presiden SBY mengeluarkan janji penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga tahun 2020 sebesar 26% dengan pendanaan internal dan 41% jika mendapatkan bantuan dari internasional. Janji tersebut kemudian diregulasikan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK) Nomor 61 Tahun 2011 yang direvisi oleh pemerintahan Jokowi dengan menaikkan target penurunan emisi menjadi 29% dan 41% hingga tahun 2030.


Sementara itu, tulisan Joko Tri Haryanto yang berjudul Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan Upaya Menciptakan Keadilan Lingkungan mewacanakan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) khususnya dari provinsi ke kabupaten/kota. Penelitian mengenai mekanisme EFT di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh peneliti.


Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan fakta bahwa sebuah wilayah konservasi lingkungan di daerah yang menghasilkan banyak manfaat ekologi, biasanya memiliki kebutuhan fiskal yang relatif lebih tinggi karena menanggung biaya konservasi lingkungan.


Demi mengakomodasi hal tersebut, ada sejumlah pilihan kebijakan yang dapat digunakan misalnya melalui sistem transfer fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa contoh negara yang sukses mengimplementasikan diantaranya Brasil dan Portugal yang secara eksplisit memasukkan indikator ekologi di dalam perhitungan distribusi transfer fiskal ke daerah. Beberapa negara lain seperti Jerman, Swiss dan India, juga memakai metode EFT ini sebagai instrumen yang cocok untuk memperhitungkan biaya lokal dan manfaat spillover dari konservasi keanekaragaman hayati.


Terkait dengan kasus di Indonesia, penulis justru yakin konsep EFT yang lebih mudah dijalankan adalah konsep EFT dari provinsi ke kabupaten/kota dengan sebutan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE). Kondisi ini didasari fakta bahwa setiap tahunnya, pemerintah provinsi mengalokasikan dana fiskal ke kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan (Bankeu), Bantuan Sosial (Bansos), Hibah dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Sayangnya, keseluruhan mekanisme tersebut belum menggunakan indikator kinerja sebagai dasar pembagian alokasi dana.


Padahal dengan menggunakan skema TAPE sebagai bentuk alokasi Bankeu/Hibah, ke depannya akan memberikan banyak manfaat kepada provinsi dan kabupaten/kota khususnya terkait dengan koordinasi pencapaian target-target pembangunan daerah. TAPE akan didasarkan kepada sebuah formulasi menggunakan indikator capaian kinerja utama tertentu baik luas tutupan hutan (forest cover), penurunan tingkat kebakaran hutan ataupun indikator terpilih lainnya. Kabupaten/kota yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian indikator tersebut akan mendapatkan alokasi Bankeu/Hibah lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang tidak berkinerja.