Webinar Nasib Hutan di Tengah Pilkada
Nasib Hutan di Tengah Pilkada

Riset Center for International Forestry Research (CIFOR) yang dipublikasikan pada jurnal Forestry Review menunjukkan, hingga 2017 atau sebelum pilkada, izin untuk kepemilikan lahan cenderung meningkat. Izin tersebut dikeluarkan oleh kepala daerah petahana maupun calon kandidat bupati maupun wali kota, di kawasan konservasi, hutan lindung maupun konsesi korporasi.


Kajian Yayasan Madani Berkelanjutan pada September 2020 juga menemukan adanya pola penerbitan izin lokasi sawit yang cenderung terkumpul di tahun penyelenggaraan pilkada. Dari 9 provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada serentak, terdapat 3 provinsi yang memiliki hutan alam terluas yang berada di fungsi produksi dan APL


Bagaimana nasib hutan alam Indonesia di tengah pilkada? Simak Katadata Forum Virtual Series bertajuk "Nasib Hutan Di Tengah Pilkada", pada:


Kamis, 26 November 2020

14:00 - 15:30 WIB


Bersama:

1. Hari Nur Cahya Murni - Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

2. Habib Ismail bin Yahya - Plt Gubernur Kalimantan Tengah

3. Nurul Ghufron - Wakil Ketua KPK

4. M. Teguh Surya - Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan


Daftarkan diri anda melalui tautan ini https://bit.ly/NasibHutan