1000 Gagasan: Tiza Mafira

Semenjak kelulusannya dari Universitas Indonesia dan Harvard University dari jurusan hukum, Tiza Mafira telah menggeluti pekerjaan di bidang hukum dan kebijakan publik di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, sektor privat, serta lembaga swadaya masyarakat selama lebih dari 10 tahun. Keahlian Tiza dalam bidang kebijakan publik di Indonesia meliputi isu perubahan iklim, pendanana iklim, Sumber Daya Alam, penggunaan lahan, energi terbarukan, serta pengolahan limbah. Saat ini Tiza bekerja sebagai Associate Director bidang Pendanaan Iklim di Climate Policy Initiative. 

 

Dalam 1000 Gagasan Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan, Tiza memberikan alternatif solusi permasalahan ketersediaan pangan di Indonesia yang mengindahkan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan dalam tulisannya yang berjudul Pertahanan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Keseimbangan Ekosistem


Menurut Tiza, solusi Indonesia mencapai ketahanan pangan tidak serta merta memerlukan pembukaan lahan secara masif dan pembangunan lumbung pangan sebagaimana yang berulang kali telah diimplementasikan oleh era pemerintahan yang berbeda seperti pada era Soeharto, era Megawati Soekarnoputri dengan proyek Mega Rice Project maupun era Jokowi dengan kebijakan Food Estate terbarunya. 


BACA JUGA:  Pertumbuhan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Keseimbangan Ekosistem

 

Baginya, ketahanan pangan di Indonesia dapat tercapai karena terciptanya ketahanan ekosistem. Untuk  mencapai ketahanan ekosistem itu sendiri, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain adalah dengan memprioritaskan diversifikasi lahan pangan. Prioritas kebijakan pembukaan lahan yang diperuntukkan sebagai lumbung pangan perlu diubah menjadi penggunaan lahan terbatas dengan menjaga keanekaragaman hayati dan ketahanan ekosistem. Upaya-upaya yang berfokus pada membangun sentra-sentra pertanian atau “lumbung pangan” di lahan berskala besar, perlu ditinggalkan menuju pengembangan pertanian dan perkebunan skala kecil secara terdesentralisasi dengan tanaman yang beragam.

 

Selanjutnya, fokus pembangunan infrastruktur pertanian juga perlu berubah, untuk tidak melulu berfokus pada saluran irigasi dan subsidi pupuk, melainkan pada pembangunan yang menjaga sumber mata air dan kualitas tanah (top soil). Tiza menegaskan, hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah untuk membebaskan tiap-tiap daerah menanam tanaman endemik yang dikenal oleh masyarakat lokal, dan bukan berdasarkan penentuan strategis dari pemerintah pusat.

 

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut guna menentukan kebijakan untuk mencapai ketahanan pangan, Indonesia tidak perlu lagi memilih untuk mengorbankan hutan yang berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem atau membiarkan rakyatnya dilanda krisis pangan.