Update Ekonomi Politik, dari BMKG Ingatkan Dampak Perubahan Iklim Hingga Pinjaman Internasional untuk Penutupan PLTU
Konferensi Pers BMKG. Tempo/Dias Prasongko

Yayasan Madani Berkelanjutan merangkum beberapa peristiwa penting terkait dengan kondisi ekonomi-politik yang terjadi dalam sepekan terakhir (3 Agustus 2021 - 9 Agustus 2021), berikut cuplikannya:


1. BMKG Ingatkan Dampak Perubahan Iklim: Badai Topis-Cairnya Es di Jaya Wijaya

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati membeberkan kemungkinan terburuk akibat perubahan iklim. Mulai dari badai tropis, longsor hingga banjir bandang hingga mencairnya es di puncak Jayawijaya, Papua. Pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dari bencana alam serta dampak perubahan iklim, seperti kejadian badai tropis, banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang dan kekeringan, yang diprediksi akan lebih sering terjadi dengan intensitas yang lebih kuat, atau pun mencairnya es di puncak Jaya Wijaya, Papua, yang diprediksi oleh BMKG akan punah di tahun 2025 dan naiknya muka air laut.

Dwikorita mendesak pemda untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal itu untuk mencegah risiko dan kerugian yang lebih besar. Dwikorita membeberkan sejumlah fakta yang dirilis World Meteorological Organization (WMO) di mana suhu tahun 2020 menjadi salah satu dari tiga tahun terpanas yang pernah tercatat meski terjadi La Nina. Selain itu, temperatur rata-rata global permukaan bumi saat ini sudah mencapai 1,2 derajat celcius lebih tinggi dari pada tahun 1850-an.


BACA JUGA: Update Ekonomi Politik, dari Evaluasi Moratorium Sawit Hingga Beban Utang Pemerintah Bisa Capai 55 Persen PDB 


Di Indonesia sendiri, berdasarkan pengamatan BMKG, tahun 2020 merupakan tahun terpanas kedua dalam catatan. Pengamatan dari 91 stasiun BMKG menunjukkan suhu rata-rata permukaan pada tahun 2020 lebih tinggi 0,7°C dari rata-rata periode referensi tahun 1981-2010.

2. Pertumbuhan Ekonomi RI Melesat 7,07 Persen di Kuartal II 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat 7,07 persen pada kuartal II 2021. Perekonomian tanah air akhirnya lepas dari resesi yang menjerat pada beberapa kuartal terakhir akibat dampak pandemi virus corona atau covid-19. Bila dibandingkan secara kuartalan maupun tahunan, pertumbuhan ini lebih tinggi dari minus 0,74 persen pada kuartal I 2021 dan minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Sementara secara akumulatif, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,1 persen pada semester I 2021 dari semester I 2020.

Realisasi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekspor yang meningkat sebesar 10,36 persen dari kuartal I 2021 dan tumbuh 55,89 persen dari kuartal II 2020. Peningkatan ekspor terjadi karena pulihnya perdagangan global dan meningkatnya permintaan dari sejumlah negara mitra dagang. Selain itu juga didukung oleh peningkatan impor yang mengkonfirmasi pertumbuhan industri di dalam negeri, di mana impor naik 50,12 persen dari kuartal II 2020 dan meningkat 9,88 persen dari kuartal I 2021.

Dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat di kuartal II 2021. Hal ini tercermin dari peningkatan mobilitas masyarakat ke tempat berbelanja hingga ke luar kota yang terpantau melalui perjalanan menggunakan berbagai moda transportasi.

3. Survei LSI: 75 Persen Setuju Pemerintah Dapat Dipercaya Untuk Menjaga Lingkungan

Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, mayoritas masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam. Mayoritas responden menyatakan setuju bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan antara upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan.

Mayoritas responden alias 76 persen menyatakan setuju bahwa pemerintah sedang melakukan yang terbaik untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan. Hanya ada 16 persen yang menyatakan tidak setuju. Sebanyak 75 persen responden juga setuju bahwa pemerintah dapat dipercaya untuk menjaga lingkungan. Sebanyak 17 persen saja yang tidak setuju.

Di sisi lain, sebagian besar responden menilai potensi korupsi cukup luas terjadi di sektor sumber daya alam. bidang-bidang sumber daya alam yang dianggap berpotensi luas terjadi korupsi ialah sektor penangkapan ikan luas terjadi (48 persen), pertambangan yang dikelola oleh perusahaan asing (49 persen), pertambangan yang dikelola oleh BUMN/BUMD (45 persen), perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan asing (44 persen), kemudian perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan Indonesia (40 persen).

LSI mencatat, secara umum responden juga menilai terjadi peningkatan korupsi di Indonesia. Sebanyak 60 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia naik dalam dua tahun terakhir. Tren meningkatnya persepsi korupsi ini terlihat jelas sejak November 2020. Ketika itu, sebanyak 40 persen responden menilai korupsi meningkat. Angkanya bertambah menjadi 56 persen pada Desember 2020, turun menjadi 53 persen pada sigi Juni 2021, dan menjadi 60 persen dalam survei teranyar ini.

4. Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi Lewat Perpanjangan Diskon Pajak

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah akan tetap memberikan berbagai stimulus di sektor keuangan. Instrumen APBN bakal terus dimanfaatkan untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi. Salah satunya penggunaan APBN untuk membiayai berbagai insentif pajak yang diperpanjang sampai akhir 2021.

Bagi dunia usaha, pemerintah akan memberikan bantuan kepada UMKM dan korporasi. Mulai dari subsidi bunga , penempatan dana, penjaminan kredit hingga bantuan produktif bagi usaha mikro. Peningkatan gerak ekonomi masyarakat diharapkan terus konsisten seiring dengan akselerasi vaksinasi yang dilakukan pemerintah.

5. Indonesia jadi calon penerima pertama skema pinjaman internasional untuk percepat penutupan PLTU

Indonesia dicanangkan menjadi salah satu negara pertama yang menerima skema bantuan internasional untuk mempercepat penutupan pembangkit listrik berbasis batubara. Skema itu digagas lembaga asuransi yang berbasis di Inggris, Prudential. Beberapa lembaga keuangan mendukung usul tersebut, antara lain Bank Pembangunan Asia (ADB), HSBC, dan Citibank.


BACA JUGA: Update Ekonomi Politik, dari Hambatan Komitmen G20 Hingga Temuan Ombusman dari TWK KPK


Pemerintah Indonesia selama ini berjanji mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap hingga 60% sampai tahun 2050. Jika skema ini berjalan, Indonesia akan didorong lebih cepat menutup pembangkit listrik berenergi batu bara. Tujuannya adalah eliminasi emisi karbon di tengah pemanasan global.

ADB berharap usulan ini akan dibahas dalam konferensi iklim COP 26 yang diadakan di Skotlandia, November mendatang. Usulan ini, merujuk kantor berita Reuters yang pertama kali melaporkan ini, akan berbentuk kerjasama pemerintah dan badan usaha (public-private partnership). Modal yang terkumpul dalam kerjasama itu akan digunakan untuk membeli pembangkit listrik tenaga batu bara, lalu menutupnya jauh lebih cepat dari umur operasinya.

Strategi utama dalam inisiatif yang diusulkan ADB ini adalah mengumpulkan pinjaman dari lembaga keuangan untuk membeli pembangkit listrik tenaga batu bara jauh di bawah biaya normal. Utang itu lalu dapat dikembalikan kepada investor dengan suku bunga pinjaman yang lebih rendah dari biasanya.

Namun usulan ini belum tuntas membahas bagaimana meyakinkan pemilik untuk menjual pembangkit listrik bertenaga batubara. Belum jelas juga apa yang harus dilakukan terhadap pembangkit itu setelah ditutup dan bagaimana usulan ini berpengaruh terhadap kredit karbon.

Usulan ADB ini muncul saat banyak lembaga keuangan besar semakin enggan meminjamkan modal untuk proyek pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Mereka disebut tengah berupaya memenuhi target iklim di tengah tantangan pemanasan global.