[Madani News, 02/11/2021] Yayasan Madani Berkelanjutan menggelar kegiatan Pelatihan Green Budget Tagging dan Scoring System pada Kamis sampai Jumat, 28-29 Oktober di Provinsi Kalimantan Barat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas OPD Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan manajemen penganggaran dan penentuan program prioritas hijau agar daerah dapat berperan dalam memobilisasi sumber-sumber pendanaan baik publik dan non-publik.


Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sangat penting sebagai upaya non state aktor untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam mencapai target komitmen iklim Indonesia.


Kolaborasi antar stakeholder sangat penting di tengah kondisi krisis iklim saat ini. Kita harus berlaku adil, tidak hanya adil terhadap diri sendiri, tapi juga terhadap lingkungan dan juga iklim”, ujar Nadia Hadad.


BACA JUGA: Yayasan Madani Berkelanjutan Menyampaikan Hasil Studi Kelayakan Implementasi NDC sub Nasional di Bappeda Provinsi Kalimantan Barat


Sependapat dengan hal itu, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat , Ir.Sukaliman,MT juga menyebut pentingnya keadilan terhadap iklim. 


Sependapat dengan Ibu Nadia Hadad tadi, Kita perlu adil terhadap lingkungan, bukan kepada diri kita sendiri. Karena lingkungan ini bukan hanya milik kita tapi juga milik anak cucu kita nantinya”, ujar Sukaliman. 


Sukaliman juga menyampaikan pentingnya pelatihan Green Budget Tagging dan System Scoring yang diselenggarakan Yayasan Madani Berkelanjutan ini. “Sangat urgent kawan-kawan dari sekian OPD ini untuk mengetahui persoalan tagging untuk membiayai apa yang akan kita lakukan”, tambah Sukaliman. 


Diskusi Green Budget Tagging dan Scoring System di Provinsi Kalimanta Barat


Dalam pelatihan ini, hadir beberapa narasumber seperti Joko Tri Haryanto dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Rico Arya Radestya, S.E., M, Si., Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, dan Doddy Afianto, Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri. 


BACA JUGA: Pak Jokowi, Mari Bersama Cegah Darurat Emisi


Dalam pelatihan, Joko Tri Haryanto menyampaikan bahwa fungsi budget tagging itu adalah konsolidasi pendanaan. “Perlu kita pahami bahwa dana publik itu tidak cukup. Kalau di daerah menggantungkan dana publik, itu berat. Budget tagging ini juga memberikan perubahan paradigma karena jangan sampai kita menggunakan dana publik yang 30%. Kita harus gunakan dana dari 70% dari non state aktor,” ujar Joko. 


Rico Arya Radestya mengatakan Tugas kita mentagging ini adalah untuk mempertegas komitmen kita dalam peningkatan ekonomi hijau. 


Apa yang kita rencanakan itu harus menjadi dasar perumusan penganggaran. Gak mungkin ingin menurunkan emisi GRK 29% secara mandiri tapi tidak muncul di dokumen perencanaan dan penganggaran,” tegas Rico. [ ]