Madani

Tentang Kami

Media Briefing Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia

Media Briefing Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia

Global Stocktake (GST) pertama, yang dilaksanakan pada saat COP-28 di Dubai tahun lalu, menyatakan bahwa kebijakan serta aksi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia masih belum dapat menahan kenaikan rata-rata suhu bumi sebanyak 1.5 derajat Celcius–sejalan dengan Perjanjian Paris.

Hasil dari The First Technical Dialogue of Global Stocktake telah menunjukkan gap of action. Hal ini akan menjadi landasan negosiasi dan peningkatan ambisi penurunan emisi global sesuai Persetujuan Paris.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia, melalui KLHK, juga akan melakukan pembaharuan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) menjadi Second NDC (SNDC) pada tahun 2024 untuk penurunan emisi pada 2030 dan 2035 (KLHK, 2024).

Merespon hal tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR), MADANI Berkelanjutan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil telah menyusun rekomendasi sektoral agar SNDC dapat memutakhirkan skenario yang digunakan, menetapkan target yang selaras dengan tujuan pencapaian pembatasan pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius dan berusaha mencapai 1,5 derajat Celcius sebagaimana target Persetujuan Paris, yang juga dikukuhkan oleh keputusan Global Stocktake di COP 28.

MADANI Berkelanjutan, IESR dan organisasi masyarakat sipil lainya juga mendesak pemerintah agar melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyiapan SNDC. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk menjalankan prinsip Article 4 Line 13 dalam Persetujuan Paris dan ketentuan-ketentuan dalam rangkaian COP dalam menyusun SNDC. Juga memandang dokumen ENDC lalai dalam memasukkan prinsip keadilan iklim.

Masyarakat sipil mendorong agar penyusunan SNDC dapat mengakomodasi partisipasi yang lebih luas, memberikan perlindungan iklim bagi kelompok masyarakat rentan, serta berlangsung transparan.

Secara khusus, MADANI Berkelanjutan, IESR dan organisasi masyarakat sipil lainnya memberikan enam rekomendasi terhadap penyusunan SNDC.

Untuk menyampaikan perkembangan SNDC dan komitmen perubahan iklim lainnya, MADANI Berkelanjutan dan IESR mengundang para jurnalis untuk hadir dalam media briefing untuk mendiskusikan tren perkembangan komitmen perubahan iklim (NDC, ENDC, dan SNDC), proyeksi kenaikan emisi dan dampak sektoral, serta kritik dan rekomendasi masyarakat sipil terhadap perkembangan SNDC terkini.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada:

Selasa, 25 Juni 2024

Jam: 12.00 – 14.30 WIB

Lokasi: Online

Daftar di  s.id/MediabriefSNDC

Pemapar:

  1. Delima Ramadhani – Koordinator Proyek Kebijakan Iklim, IESR
  2. Akbar Bagaskara – Analis Sistem Ketenagalistrikan, IESR
  3. Yosi Amelia – Program Officer-Hutan dan Iklim, Yayasan Madani Berkelanjutan

Related Article

Diskusi: Siapa Diuntungkan di “Proyek Raksasa” Proyek Strategis Nasional Perkebunan Tebu dan Bioetanol di Merauke?

Diskusi: Siapa Diuntungkan di “Proyek Raksasa” Proyek Strategis Nasional Perkebunan Tebu dan Bioetanol di Merauke?

Pada April 2024, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 19 April 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Satuan Tugas (Satgas) tersebut dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioethanol dan pembangkit listrik biomassa. 

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2023, tanggal 14 November 2023, tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN, diketahui adanya dalam daftar PSN Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, sebagai Ketua Satgas bergerak cepat dan mengidentifikasi sekitar dua juga hektar lahan di Merauke, Provinsi Papua Selatan, dialokasikan untuk kebun tebu dalam rangka mempercepat swasembada gula. 

Luas lahan dua juta hektar dimaksud jauh lebih besar dari rencana Program Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai bahan bakar nabati yakni penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektar yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat dan lahan kawasan hutan. 

Dalam roadmap Perpres 20/2023 disebutkan proyek raksasa berskala luas ini mempunyai tujuan dan target peningkatan produksi bioethanol 1.200.000 kilo liter. Pemerintah Indonesia juga mengtargetkan import gula sebesar 5 juta ton untuk permintaan dan pertumbuhan industri makanan dan minuman.  

Saat ini, PSN Merauke sedang menjadi perhatian publik baik di tingkat lokal dan nasional. Momentum politik Pilkada sebentar lagi akan dilakukan. Yayasan Madani Berkelanjutan, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Greenpeace Indonesia mengadakan Diskusi: Siapa Diuntungkan di “Proyek Raksasa” Proyek Strategis Nasional Perkebunan Tebu dan Bioetanol di Merauke? yang dilaksanakan pada:

Kamis, 27 Juni 2024

Pukul 09.oo – 13.00 WIB

Di kantor YLBHI, Jl. Diponegoro No 74 Jakarta Puat

Live di Youtube Bentala Rakyat 

Narasumber:

  1. Dian Patria: Kasatgas Koordinasi & Supervisi Wilayah IV KPK
  2. Federika Korain, West Papuan Human Right Lawyer & Peace Activist
  3. Faisal Basri, Ekonom Senior FEB UI

Moderator:

Wiko Saputra

Related Article

Karhutla 2023 Tembus 1 Juta Ha, Benarkah Pemilu Penyebabnya?

Karhutla 2023 Tembus 1 Juta Ha, Benarkah Pemilu Penyebabnya?

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali menghanguskan lebih dari 1 juta hektare lahan di Indonesia pada tahun 2023. Menurut data SIPONGI tahun 2023, lahan seluas 1.161.193 hektare terbakar sepanjang tahun ini.

Fenomena karhutla yang makin parah menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai penyebab utama di balik lonjakan kebakaran ini. Salah satu dugaan yang mencuat adalah keterkaitan dengan atmosfer politik menjelang Pemilu 2024. Apakah benar pemilu menjadi pemantik utama karhutla? Mari kita telusuri lebih lanjut.

Lonjakan Karhutla 2023

Berdasarkan model Area Indikatif Terbakar (AIT) Yayasan MADANI Berkelanjutan menunjukkan bahwa AIT di 2023 mencapai 1,34 juta ha dan mulai melonjak sejak Juli, mencapai puncaknya di Oktober. Pada Januari 2023, area yang terbakar hanya sekitar 2 ribu hektare, namun, angka ini melonjak menjadi 58 ribu hektare pada Juli, dan kemudian meledak menjadi lebih dari 500 ribu hektare di Oktober 2023.

Peningkatan drastis ini lantas menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan lantaran pada Oktober, sekitar 40% dari total AIT 2023 terjadi bertepatan dengan memanasnya situasi politik karena masuk pada tahapan pencalonan dan penetapan calon presiden dan wakil presiden menjelang kampanye Pemilu 2024. Pola ini seakan mengulangi sejarah, di mana karhutla sering kali meningkat pada tahun-tahun yang bersinggungan dengan pemilu.

Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2023), karhutla di Indonesia telah membakar 9.623.042 hektare hutan. Pola karhutla yang terjadi di lebih dari 1 juta hektare terdeteksi pada tahun-tahun pemilu, yaitu 2014, 2015, 2019, dan 2023.

Pada 2014, bertepatan dengan Pilpres yang mempertemukan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, karhutla menghanguskan 1.777.577 hektare hutan. Tahun 2015, yang juga merupakan tahun pemilihan kepala daerah serentak di berbagai daerah, mencatatkan luas kebakaran sebesar 2.611.411 hektare, menjadikannya salah satu bencana karhutla terparah dalam sejarah Indonesia. Pada 2019, bersamaan dengan Pilpres yang mempertemukan Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi, karhutla menghanguskan 1.649.258 hektare.

Apa Iya, Pemilu Pantik Karhutla?

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menyoroti pola keterkaitan antara karhutla dan pemilu. Menurut Uli, satu tahun sebelum dan sesudah pemilu merupakan periode yang rentan terhadap karhutla. Berdasarkan catatan Walhi, pada periode ini terjadi transaksi izin, yang sering kali dibayarkan sebagai bentuk upeti dari modal yang telah masuk ke para kandidat yang berpartisipasi dalam kontestasi politik.

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan bahwa menjelang pemilu selalu muncul gejala green financial crime atau kejahatan finansial di bidang kehutanan, lingkungan hidup, serta perikanan dan kelautan. Polanya hampir sama setiap periode pemilu. Temuan terbaru PPATK mengungkap adanya aliran dana sebesar Rp45 triliun yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan diduga digunakan untuk membiayai pemenangan para politikus pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 .

Mengapa Pemilu Bisa Memantik Karhutla?

Ada beberapa hal yang membuat karhutla sering kali terjadi di momen yang berkaitan dengan pemilu.

  1. Distraksi Pemerintah, Di tahun pemilu, perhatian pemerintah seringkali teralihkan ke aktivitas politik, mengurangi fokus pada pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan.
  2. Transaksi Izin dan Korupsi. Seperti yang disinggung oleh Uli Arta Siagian, periode sebelum dan sesudah pemilu sering diwarnai oleh transaksi izin yang tidak sah, di mana perusahaan dan kandidat politik melakukan praktik korupsi untuk mendapatkan izin pembukaan lahan yang lebih luas.
  1. Ketidakstabilan Politik. Ketidakstabilan politik dan perubahan dalam struktur pemerintahan dapat melemahkan mekanisme pengendalian karhutla, karena ada pergantian pejabat dan peraturan yang belum stabil.

Untuk mengatasi keterkaitan pemilu dan karhutla secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan penegakan hukum, edukasi publik, serta transparansi dalam proses politik dan izin. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat mencegah karhutla yang terus berulang setiap periode pemilu dan menjaga kelestarian hutan dan lahan untuk generasi mendatang.

Related Article

Konferensi Perubahan Iklim Bonn 2024: Jalan Terjal Menuju COP 29

Konferensi Perubahan Iklim Bonn 2024: Jalan Terjal Menuju COP 29

Konferensi Perubahan Iklim yang berlangsung pada 3-13 Juni 2024 di Bonn, Jerman, merupakan sesi negosiasi antarsesi di bawah SBSTA 60 dan SBI 60, yang bersama-sama disebut sebagai SB60. Pertemuan ini penting untuk mempersiapkan perundingan iklim COP 29 yang akan dilangsungkan di Baku, Azerbaijan, pada 11-22 November 2024.

Isu Kunci yang Dinegosiasikan di SB60

Ada tiga isu utama yang dinegosiasikan di SB60. Yang pertama adalah implementasi hasil penilaian global atau Global Stocktake (GST) untuk menahan laju pemanasan global agar tidak melampaui 1,5 derajat Celcius di akhir abad ini. Yang kedua adalah target pendanaan iklim pasca-2025 yang lazim disebut sebagai NCQG (New Collective Quantified Goal). Yang ketiga adalah operasionalisasi Loss & Damage Fund untuk mengatasi kerusakan dan kerugian akibat dampak perubahan iklim. 

Jalan Terjal Mengakhiri Bahan Bakar Fosil

Konferensi Perubahan Iklim ke-28 (COP 28) di Dubai tahun lalu menghasilkan keputusan penting mengenai Global Stocktake (GST), yang mencakup seruan bagi semua negara untuk beralih dari bahan bakar fosil dalam dekade ini. Sayangnya, pertemuan di Bonn tidak menghasilkan kemajuan berarti dalam isu ini. Menurut IISD, negara-negara gagal menyepakati modalitas dialog baru untuk mengimplementasikan hasil GST dan tidak mencapai kesepakatan terkait program kerja mitigasi perubahan iklim. Menurut Carbon Brief, negara-negara dalam kelompok Like-Minded Group of Developing Countries (LMDCs), terutama China dan Arab Saudi, memblokir negosiasi terkait transisi dari bahan bakar fosil.

Ketiadaan kemajuan ini sangat disayangkan karena batas aman 1,5°C hampir terlampaui. Dengan kata lain, nasib generasi mendatang berada di ujung tanduk karena perubahan iklim telah berubah menjadi krisis.

Dalam tuntutan bersama di COP 28, masyarakat sipil Indonesia menyerukan diadopsinya target global untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan. Penggunaan semua jenis bahan bakar fosil harus diakhiri secara bertahap tanpa pengecualian, baik on-grid maupun off-grid, termasuk captive. Selain itu, upaya ini harus dilakukan secara berkeadilan dengan melindungi hak-hak masyarakat yang paling terdampak, termasuk nasib buruh, kesetaraan gender, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Masyarakat sipil Indonesia juga menyerukan diadopsinya target global untuk menghentikan kerusakan ekosistem dan memulihkan seluruh ekosistem alam termasuk hutan, pesisir, mangrove, dan laut pada 2030. Hal ini sangat penting karena enam dari sembilan ambang batas aman planet bumi (planetary boundaries) yang menyokong kehidupan dan kesejahteraan  manusia sudah terlampaui, termasuk perubahan sistem lahan akibat rusaknya hutan serta perubahan sistem air tawar. 

BACA JUGA: Tuntutan Masyarakat Sipil dalam COP 28

Tingkatkan Ambisi NDC Sesuai Hasil Global Stocktake

Hasil GST mendorong negara-negara untuk menyerahkan komitmen iklim atau Nationally Determined Contributions (NDCs) yang lebih ambisius dan selaras dengan target 1,5°C paling lambat bulan Februari 2025. 

Agar tidak melampaui 1,5°C, emisi global harus turun 43% pada 2030 dan 65% pada 2035 dibandingkan tahun 2019. NDC pada putaran selanjutnya (Second NDC) harus bisa menutup kekurangan ambisi (emissions gap) sebesar 20,3–23,9 Gt CO2e pada tahun 2030 tanpa menurunkan kemampuan adaptasi di negara lain, khususnya di negara-negara berkembang dan miskin, serta dengan tetap melindungi hak asasi manusia. 

Momen pembaruan NDC ini juga perlu diambil untuk menjadikan proses penyusunan Second NDC lebih partisipatif dan inklusif, yakni dengan melibatkan masyarakat sipil, termasuk kelompok rentan, secara bermakna.

Akankah Ada Jalan Keluar untuk Isu Pendanaan?

Negara-negara maju dan berkembang masih berdebat sengit soal pendanaan iklim global pasca-2025. Target ini, yang disebut sebagai NCQG  atau New Collective Quantified Goal, harus disepakati di COP 29 bulan November mendatang. Beberapa isu yang menjadi ganjalan adalah negara-negara maju yang dianggap belum memenuhi komitmen mereka untuk menyalurkan pendanaan sebesar 100 miliar dollar AS per tahun untuk membantu negara-negara berkembang. Meski negara-negara maju mengklaim telah memenuhi target tersebut, negara-negara berkembang mengeluhkan banyaknya pendanaan dalam bentuk pinjaman. Mereka juga mengeluhkan tindakan negara maju yang melabeli ulang bantuan mereka sebagai pendanaan iklim.

Negara-negara maju dan berkembang masih berdebat soal siapa yang harus membayar, apakah hanya negara maju atau termasuk juga negara-negara berkembang yang mampu. Mereka juga berdebat terkait besaran dana. Kelompok Arab, LMDCs termasuk China, India, dan negara-negara pulau kecil (AOSIS) menuntut pendanaan dari negara-negara maju sebesar 1,1-1,3 triliun dollar AS per tahun. Perdebatan soal penggunaan dana juga tidak kalah sengit, di mana negara-negara maju menolak pendanaan iklim digunakan untuk mendanai Loss and Damage. Menurut Carbon Brief, isu pendanaan ini tampaknya masih akan “menyandera” perundingan iklim ke depan.

Masyarakat sipil Indonesia menuntut pengalihan aliran pendanaan global dari sektor-sektor yang intensif emisi atau “kotor” ke sektor-sektor yang berfokus pada pemulihan dan restorasi lingkungan atau “hijau”. Pendanaan iklim juga harus mudah diakses oleh masyarakat terdampak, termasuk orang muda yang ingin berpartisipasi dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Pendanaan iklim tidak boleh menambah beban hutang negara-negara berkembang (“debt trap“).

Menurut Madani, fokus kewajiban membayar pendanaan iklim harus tetap berada pada negara-negara maju, yang dikenal sebagai negara-negara Annex I. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan distributif dalam keadilan iklim yang menekankan peran negara-negara maju dalam menyebabkan perubahan iklim (hutang historis). Namun, negara-negara selain Annex I juga dapat didorong untuk berkontribusi berdasarkan indikator seperti tingkat kemampuan membayar dan tanggung jawab historis (emisi).

Besaran pendanaan iklim global harus dihitung berdasarkan kebutuhan dan prioritas negara berkembang untuk mengatasi krisis iklim, terutama dampaknya. Yang perlu ditekankan adalah keseimbangan antara porsi pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Saat ini, adaptasi perubahan iklim masih menerima porsi pendanaan jauh lebih sedikit dibandingkan mitigasi. Pendanaan iklim harus dibuka juga untuk mendanai Loss and Damage. Bisa dibuat sub-goals untuk target adaptasi dan Loss and Damage untuk memastikan bahwa keduanya mendapatkan pendanaan yang cukup. Selain itu, harus ada kerangka dan mekanisme yang transparan untuk mengukur kemajuan penyaluran pendanaan iklim global.

Operasionalisasi Pendanaan Loss and Damage

Operasionalisasi pendanaan untuk mengatasi kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim (Loss and Damage) sangat penting bagi negara-negara miskin dan berkembang.

Ada beberapa isu penting yang masih harus diselesaikan untuk dapat sepenuhnya mengoperasionalkan pendanaan Loss and Damage. Yang utama adalah sumber pendanaan. Negara-negara maju menolak pendanaan iklim global pasca-2025 (NCQG) digunakan untuk mendanai Loss and Damage sementara negara-negara berkembang ingin ada target khusus untuk Loss and Damage. Isu lain adalah siapa yang berhak mengakses pendanaan tersebut dan cara mengaksesnya.

Untuk sementara (selama dua tahun), Bank Dunia akan menjadi wali (trustee) dan tuan rumah sekretariat pendanaan Loss and Damage. Sementara itu, Dewan Independen akan menentukan kriteria kelayakan dan kebijakan manajemen risiko. Langkah selanjutnya untuk operasionalisasi pendanaan Loss and Damage adalah membentuk sekretariat dan memilih Direktur Eksekutif.

Masyarakat sipil Indonesia menekankan pentingnya asistensi bagi negara-negara dan komunitas yang paling terdampak serta memiliki kapasitas terendah dalam menangani perubahan iklim. Enam tuntutan masyarakat sipil terkait Loss and Damage adalah:

 

  1. COP harus menyepakati target besaran dana yang dibutuhkan untuk mengatasi kerusakan dan kerugian akibat krisis iklim.
  2. Negara-negara maju berdasarkan prinsip CBDR (Common But Differentiated Responsibility) harus segera memberikan porsi pendanaan yang adil, memadai, serta baru.
  3. Operasionalisasi mekanisme pendanaan Loss and Damage yang dialokasikan bagi negara dan komunitas yang paling membutuhkan harus didasarkan pada penilaian kerentanan dan kapasitas dengan mempertimbangkan batasan-batasan adaptasi.
  4. Mekanisme pendanaan harus didesain secara sederhana tanpa terjebak dalam proses birokrasi yang rumit dan segera dapat diakses oleh masyarakat terdampak secara efektif dan efisien.
  5. Loss and Damage harus berfokus pada rekonstruksi, restorasi, dan rehabilitasi serta memberikan dukungan finansial bagi komunitas yang kehilangan tempat tinggal baik sementara maupun permanen.
  6. Loss and Damage harus memberikan dukungan finansial bagi kerugian ekonomi maupun non-ekonomi seperti hilangnya warisan budaya dan keanekaragaman hayati.

 

Konferensi Perubahan Iklim Bonn 2024 menunjukkan banyak  tantangan besar yang masih harus diatasi dalam upaya global melawan perubahan iklim. Meskipun kemajuan dalam beberapa isu kunci sangat terbatas, harapan tetap ada seiring dengan semakin kuatnya seruan dari masyarakat sipil dan berbagai negara untuk aksi yang lebih ambisius dan inklusif. Dengan COP 29 yang semakin mendekat, penting bagi semua pihak untuk terus berkomitmen dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan demi masa depan bumi dan generasi mendatang. Kesepakatan yang konkret dan ambisius diharapkan dapat membawa perubahan nyata dalam menjaga batas aman 1,5°C dan memastikan pendanaan iklim yang adil serta efektif, khususnya bagi mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Related Article

Position Paper Bersama CSO Indonesia: Siapkah Indonesia untuk EUDR?

Position Paper Bersama CSO Indonesia: Siapkah Indonesia untuk EUDR?

Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EUDR akan segera diimplementasikan pada tahun depan. Proses ini diawali dengan pemeringkatan negara atau benchmarking yang akan berpengaruh pada seberapa panjang proses uji tuntas komoditas yang masuk ke Uni Eropa. Pemerintah Indonesia, pelaku usaha, dan seluruh pihak terus bersiap, mengingat pasar Eropa adalah salah satu destinasi utama beberapa komoditas andalan, seperti kayu, sawit, kakao, dan karet. 

Paper ini menggambarkan bagaimana kondisi eksisting regulasi dan fakta pada komoditas sawit di Indonesia terkait beberapa hal yang dipertimbangkan dalam proses benchmarking. Masyarakat sipil melihat masih banyak masalah baik terkait tren deforestasi oleh komoditas sawit, maupun masalah di luar tutupan hutan (kami menyebutnya beyond the canopy). Masalah-masalah tersebut tergambar pada masih banyaknya permasalahan terkait legalitas, korupsi, konflik dengan masyarakat adat, dan transparansi data. Masalah-masalah ini disebabkan oleh regulasi yang masih memberikan banyak akses terhadap pelanggaran, politik hukum pemerintah yang belum berpihak pada penyelesaian masalah tersebut, dan penegakan hukum bagi pelanggar yang masih lemah.

Melalui paper ini, masyarakat sipil mendorong Uni Eropa untuk melakukan beberapa hal, antara lain: memasukkan metodologi benchmarking sub-nasional dan per-komoditas; tidak hanya mewajibkan Indonesia untuk membangun rantai pasokan yang bersih tetapi juga membantu Indonesia dalam mencapai tujuan ini melalui mekanisme yang melibatkan masyarakat sipil; terus terlibat dengan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) Indonesia dan Serikat Petani sebagai bagian integral dari peningkatan tata kelola komoditas; dan mempertimbangkan faktor-faktor di luar beyond the canopy (seperti persoalan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan transparansi data) dalam proses benchmarking dan uji tuntas.

Related Article

40 Ribu Hektare Karhutla Diindikasi Terjadi di Indonesia selama Januari – April 2024, Terbesar di Kalimantan Timur

40 Ribu Hektare Karhutla Diindikasi Terjadi di Indonesia selama Januari – April 2024, Terbesar di Kalimantan Timur

[MADANI News, 12 Juni 2024] – Data analisis Area Indikatif Terbakar (AIT) MADANI Berkelanjutan menunjukkan fakta mengkhawatirkan. Data tersebut memperlihatkan indikasi bahwa pada periode Januari hingga April 2024, seluas 40 ribu hektare hutan dan lahan di Indonesia terbakar. Kalimantan Timur menjadi wilayah terdampak terbesar dengan 18,4 ribu hektare atau 46% dari total luas yang terbakar.

Luas area yang terindikasi terbakar pada periode Januari hingga April tahun ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Padahal, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebanyak 78% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan hingga 14 Maret 2024 lalu.

Lebih memprihatinkan lagi, dari 40 ribu hektare hutan dan lahan yang terindikasi terbakar, 38,5 ribu hektare (92%) merupakan area baru atau bukan area yang terbakar berulang. Hal ini menunjukkan bahwa karhutla terus meluas selama periode tersebut, memperparah kerusakan hutan dan lahan.

 

Kalimantan Timur Terluas

Provinsi Kalimantan Timur mencatat luas indikatif kebakaran hutan dan lahan terbesar pada periode Januari sampai April 2024 dengan 18.451 hektare. Disusul oleh Riau dengan 4.560 hektare, dan Aceh dengan 3.017 hektare. Provinsi Kalimantan Barat menempati urutan keempat dengan 1.767 hektare.

Provinsi Sulawesi Tengah berada di posisi kelima dengan luas indikatif terbakar 1.656 hektare, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di posisi keenam dengan 1.149 hektare. Kepulauan Riau di posisi ketujuh dengan 1.065 hektare, diikuti oleh Sumatera Utara dengan 1.510 hektare. Sumatera Barat dan Kalimantan Utara melengkapi sepuluh besar dengan masing-masing 1.020 hektare dan 906 hektare.

Meluasnya area karhutla dari bulan per bulan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada bulan Maret, karhutla di Riau sempat naik ke posisi tertinggi, namun turun drastis pada bulan April. Sementara itu, luas karhutla di Kaltim meroket dari bulan Maret ke April.

 

Jika dilihat luas akumulatif dari bulan ke bulan, peringkat beberapa provinsi sempat berubah dari Januari hingga April, kecuali Kalimantan Timur yang terus berada di posisi puncak dari Januari hingga April.



Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dini Penting

Pencegahan emisi Gas Rumah Kaca akibat kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu kunci dalam mencapai komitmen iklim Indonesia. Kesiapsiagaan dan pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan sangat penting, termasuk melibatkan berbagai pihak dalam pemantauan dan pengawasan. Terlebih, pemerintah telah berkomitmen untuk menekan karhutla hingga nol untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 dan komitmen iklim dalam Enhanced NDC.

Dalam momentum pembaharuan komitmen iklim Indonesia dalam Second NDC (SNDC), penting bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pihak terkait untuk mengantisipasi meluasnya area hutan dan lahan yang terbakar agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin parah di tahun 2024.

Catatan Model Area Indikatif Terbakar (AIT)

MADANI Berkelanjutan mengembangkan Model Area Indikatif Terbakar (AIT) sejak tahun 2019. Model ini memanfaatkan pola hotspot (titik panas) dengan ciri khas tertentu untuk mengidentifikasi area yang patut diduga terbakar. Kelebihan AIT adalah kemampuannya memilah mana hotspot karhutla dan mana yang bukan, sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat.

Hasil pemantauan model AIT MADANI Berkelanjutan di empat bulan pertama 2024 memiliki koefisien korelasi sebesar 97,37% serta nilai R2 mencapai 94,81% dengan data SIPONGI KLHK. Ini menunjukkan kesesuaian signifikan antara kedua metode dalam mengidentifikasi area indikatif terbakar. Meskipun metode AIT dan SIPONGI berbeda, perhitungan area indikatif terbakar menunjukkan tren dan lokasi yang relatif sama.

Model Areal Indikatif Terbakar (AIT) MADANI Berkelanjutan dapat menjadi sumber informasi dini pergerakan karhutla bagi berbagai pihak, seperti pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan masyarakat di lokasi terbakar.

MADANI Berkelanjutan terus menyempurnakan model AIT untuk memberikan informasi perkembangan dini karhutla yang lebih representatif dan kredibel. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Indonesia menjadi lebih efektif. [ ]

Related Article

Arah Kebijakan Pencapaian FOLU Net Sink 2030 dalam Kerangka Result Based Payment

Arah Kebijakan Pencapaian FOLU Net Sink 2030 dalam Kerangka Result Based Payment

Di 2023, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia menandatangani kesepakatan pembayaran berbasis hasil (results-based payment – RBP) dalam rangka kerja sama kedua negara dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU). 

Kesepakatan ini memberikan harapan baru bagi upaya Indonesia dalam mencapai target FOLU Net Sink pada 2030. Dalam kesepakatan pembayaran pertama, Norwegia telah membayar sebesar US$56 juta atau sekitar Rp840 miliar (dengan asumsi kurs 1 USD = 15.000 IDR) juta. 

Pendanaan ini dapat dikatakan sebagai langkah positif dalam upaya Indonesia mengurangi emisi GRK. Meskipun terbilang kecil, dana yang mengalir dari Norwegia ini ibarat pintu masuk bagi pendanaan lainnya untuk berdatangan ke negeri ini. 

BACA JUGA: Policy Brief: Memperkuat Inpres Moratorium Hutan Untuk Mendukung Indonesia FOLU Net Sink 2030

Tidak dapat dimungkiri, untuk mencapai target Indonesia ini, pemerintah butuh dana yang tidak sedikit. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Indonesia butuh setidaknya Rp204 triliun dengan alokasi melalui berbagai sumber pendanaan (Antara, 2023).

Timpangnya Proporsi Pendanaan 

Dalam rencana operasional FOLU Net Sink 2030 yang ditetapkan melalui SK MenLHK No. 168/2022, pemerintah menargetkan sektor FOLU mencapai kondisi net sink pada tahun 2030 dengan tingkat emisi minus 140 juta ton CO2e.

Akan tetapi, Yayasan MADANI Berkelanjutan melihat bahwa arah kebijakan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 (Renops) masih sangat menekankan industri Hutan Tanaman. Dalam dokumen ini, proyeksi kebutuhan pendanaan terbesar adalah untuk  pembangunan hutan tanaman industri (HTI) sebesar Rp76,56 triliun atau 37% dari  total kegiatan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).  

Kemudian, dana untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di lahan mineral  masing-masing mendapat porsi 33% dan 14%. Terkait dengan hal ini, MADANI menilai bahwa Renops lebih mengutamakan pengembangan HTI dibanding untuk pengurangan deforestasi  dan degradasi hutan (Renops FOLU Net Sink, 2022). Belum lagi, alokasi dana untuk konservasi keanekaragaman hayati dan restorasi gambut hanya 4% dan 1%.

Sangat jelas, keputusan untuk mengalokasikan sebagian besar dana untuk HTI menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Sejatinya, HTI dapat berkontribusi pada penyerapan karbon, akan tetapi model ini seringkali tidak sejalan dengan upaya konservasi hutan alam. Alhasil, menjadi wajar jika banyak pihak yang mempertanyakan manfaat jangka panjang yang setara dengan upaya konservasi hutan alami yang lebih fokus pada keberlanjutan dan keanekaragaman hayati dari HTI.

Selain itu, rencana alokasi dana Norwegia tahap saja juga harus dibuat lebih berpihak pada masyarakat adat dan lokal. Hal ini mengingat alokasi dana untuk rehabilitasi hutan dan lahan, yang diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan cadangan karbon, belum memprioritaskan agroforestri yang porsi pendanaannya sangat kecil. 

Dari rencana tersebut, sebagian besar dana dialokasikan untuk rehabilitasi dengan rotasi (7,1 juta ha) dibandingkan tanpa rotasi (2,9 juta ha). Artinya pohon yang ditanam akan ditebang kembali di masa depan. Model ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi tidak mendukung keberlanjutan jangka panjang. 

Penerima Manfaat Utama: Masyarakat atau Perusahaan?

Dalam konteks ini, masyarakat adat dan lokal tampak belum menjadi prioritas. Rencana investasi Norwegia hanya mengalokasikan 13% untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, salah satunya untuk perhutanan sosial. Tanpa dukungan yang memadai, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tidak akan mampu berperan maksimal dalam menjaga dan mengelola hutan secara berkelanjutan.

BACA JUGA: Lembar Fakta FOLU Net Sink 2030

Sejatinya, rencana investasi harus secara eksplisit menyebutkan masyarakat adat dan lokal  yang diakui maupun belum diakui sebagai penerima manfaat. Temuan di lapangan terlihat bahwa hingga saat ini, capaian perhutanan sosial masih rendah. Padahal, penetapan masyarakat adat membutuhkan biaya dan proses panjang, sekitar Rp500-700 juta dengan waktu paling singkat dalam tiga tahun (Arman, 2023). 

Oleh karena itu, alokasi dana Norwegia seharusnya digunakan untuk mengakselerasi perhutanan sosial dan pengakuan masyarakat adat serta memperkuat pelaksanaannya di lapangan.

Lagi-Lagi Timpang di Wilayah Timur

Renops FOLU Net Sink 2030 mengidentifikasi wilayah intervensi berdasarkan Indeks Prioritas Lokasi (IPL), dengan fokus utama pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan, Papua, Maluku, dan Sulawesi masuk kategori IPL sedang, padahal wilayah ini memiliki hutan alam yang masih rentan terdeforestasi, terutama karena aktivitas pertambangan yang masif.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi khusus dan penyaluran dana yang lebih besar bagi wilayah-wilayah tersebut untuk mencapai target net sink. Sejatinya, untuk mencapai target FOLU Net Sink, penting untuk menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan deforestasi di area ini dengan jelas dengan kerja sama dan koordinasi  yang kuat lintas pemangku kepentingan.

Untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030, Yayasan MADANI Berkelanjutan mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan yakni; 1) Memprioritaskan perlindungan hutan alam tersisa dalam rencana investasi, 2) Tidak memprioritaskan penanaman HTI, 3) Tidak lagi memberikan izin hutan tanaman dan pembalakan hutan di hutan alam, 4) Melakukan PADIATAPA ulang izin berusaha kehutanan yang beralih ke multi usaha kehutanan, 5) Mempertahankan skema pemberian manfaat tidak langsung untuk sektor swasta, 6) Mengalokasikan pendanaan khusus untuk masyarakat adat, 7) Memastikan inklusi masyarakat adat, termasuk yang belum diakui secara formal, 8) Intervensi khusus dan pendistribusian dana ke wilayah Papua, Maluku, dan Sulawesi, 9) Mempertegas bentuk instrumen kebijakan pencegahan deforestasi di luar kawasan hutan, 10) Mempertegas pelibatan K/L terkait untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan alam.

Dapatkan Policy Brief Arah Kebijakan Pencapaian FOLU Net Sink 2030 dalam Kerangka Result Based Payment dengan mengunduh dokumen yang tersedia di bawah ini: 

Related Article

5 Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang Harus Diperhatikan Pemerintah dalam Menyusun Second NDC

5 Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang Harus Diperhatikan Pemerintah dalam Menyusun Second NDC

Dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, masyarakat adat memainkan peran penting terutama di negara-negara seperti Indonesia yang memiliki beragam komunitas adat dan keanekaragaman hayati tinggi.

Mereka seolah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari alam itu sendiri. Mereka hidup, tumbuh, dan berkembang, dekat dengan alam bahkan alam sudah menjadi rumah bagi mereka.

Akan tetapi, kenyataan sangat ironis. Laporan Reconciling Conservation and Global Biodiversity Goals with Community Land Rights in Asia menyebutkan hanya 10% dari lahan masyarakat adat dan komunitas lokal yang diakui oleh pemerintah nasional. Padahal masyarakat adat dan komunitas lokal berkontribusi besar bagi penanggulangan krisis iklim.

Pemenuhan keadilan iklim belum tegas dan eksplisit dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Padahal, dalam konteks mitigasi perubahan iklim, masyarakat adat dan komunitas lokal dapat disebut sebagai garda terdepan perlindungan alam khusus hutan alam yang tersisa.

Misal, melalui tata kelola berbasis pengetahuan lokal dan budaya setempat, masyarakat mampu menjaga kelangsungan ekosistem, memenuhi penghidupannya secara berkelanjutan sekaligus berkontribusi pada pencegahan kehilangan hutan.

BACA JUGA: RUU Masyarakat Adat Menyatukan Keberagaman, Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat, dan Memperkuat Prinsip-prinsip Kebangsaan

Berdasarkan data RRI, masyarakat adat dan komunitas lokal menempati dan mengelola lebih dari 50% lahan dunia, di mana satu pertiga hutan alam yang tersisa di dunia berada di tanah adat tersebut. Hutan yang dikelola masyarakat adat diketahui memiliki 80% keanekaragaman hayati dunia.

Sementara itu, berdasarkan analisis bersama Forest Watch Indonesia (FWI) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) setidaknya 70% hutan alam yang tersisa di wilayah adat memiliki kondisi tutupan hutan yang baik dan 72% wilayah adat merupakan ekosistem penting (mangrove, karst, key biodiversity area hotspot, koridor satwa, dan lainnya).

Urgensi Keberpihakan Second NDC

Sebagai kelompok yang rentan, masyarakat adat dan lokal harus dijamin dan diperhatikan hak-haknya dalam SNDC, mulai dari hak atas tanah hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yayasan MADANI Berkelanjutan, merangkum 5 hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang setidaknya harus diprioritaskan, yakni:

1. Hak Atas Tanah dan Wilayah

Pengakuan hak tanah dan wilayah adalah prasyarat bagi keterlibatan masyarakat adat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tanah dan wilayah adat menjadi sumber kehidupan dan identitas budaya bagi masyarakat adat. Per Juni (2024), KLHK mencatat hanya 286 ribu ha hutan adat yang sudah terekognisi. Padahal BRWA setidaknya telah menginventarisasi sekitar 28,2 juta ha wilayah adat tersebar di Indonesia. Maka, untuk mencapai target mitigasi dan adaptasi, SNDC harus memastikan percepatan pengakuan dan penjaminan hak atas tanah bagi masyarakat adat dan lokal.

2. Hak untuk Mempertahankan Budaya dan Tradisi Lokal dalam Aksi Adaptasi dan Mitigasi

Proyek adaptasi dan mitigasi yang dikembangkan perlu mengakomodasi nilai dan budaya kearifan lokal setempat. Hal ini dapat memastikan proyek adaptasi dan mitigasi yang dilakukan tepat sasaran. Budaya dan tradisi masyarakat adat seringkali berkaitan erat dengan cara mereka mengelola lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk itu, SNDC harus menghormati hak masyarakat adat untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi mereka, yang mencakup praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan hutan, pertanian, dan pengumpulan hasil hutan non-kayu sebagai bagian dari upaya adaptasi dan mitigasi berbasis lokal.

BACA JUGA: Madani’s Insight: Hutan, Perubahan Iklim, dan Hak Masyarakat Adat dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022

3. Hak untuk Terlibat dalam Pengambilan Keputusan

Masyarakat adat dan komunitas lokal harus dijamin haknya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi tanah dan wilayah mereka. Partisipasi aktif ini memastikan bahwa rencana dan kebijakan di SNDC mencerminkan kebutuhan serta nilai-nilai yang ada di masyarakat adat itu sendiri.

4. Hak atas Keberlanjutan Ekonomi

SNDC harus mendukung hak masyarakat adat untuk mengembangkan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ini dapat mencakup dukungan untuk usaha kecil, akses ke pasar, dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan ekonomi hijau. Dengan cara ini, masyarakat adat dapat menjadi bagian dari solusi iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

5. Penjaminan Pemulihan Hak Masyarakat dari Dampak Proyek Pembangunan

Proyek pembangunan nasional, contohnya proyek transisi energi melalui pembangunan PLTA dan elektrifikasi, seringkali memperparah kerentanan masyarakat lokal dan adat. Mestinya, proyek mitigasi dan adaptasi tidak hanya memastikan terjadinya penurunan emisi tetapi juga memastikan keselamatan sosial. Oleh karena itu, SNDC harus menjamin pemulihan hak masyarakat terdampak proyek pembangunan, terutama proyek yang dicanangkan untuk aksi adaptasi dan mitigasi.

Dengan memastikan hak-hak ini, harapannya SNDC tidak hanya dapat mencapai target mitigasi dan adaptasi iklim, tetapi juga membangun pondasi bagi keadilan sosial dan lingkungan. Hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal adalah bagian integral dari solusi iklim yang adil dan berkelanjutan.

***

Related Article

Penuhi Ambisi Sektor Energi, Second NDC Jangan Sampai Korbankan Hutan dan Lahan

Penuhi Ambisi Sektor Energi, Second NDC Jangan Sampai Korbankan Hutan dan Lahan

Menurut laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) atau Biennial Update Report (BUR3) yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada UNFCCC pada 2021, sumber emisi GRK utama di Indonesia berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan lahan (AFOLU) serta sektor energi, masing-masing berkontribusi sebesar 50,13% dan 34,49%. Meski demikian, emisi GRK dari sektor energi diprediksi akan melebihi sektor kehutanan pada 2030.

Penurunan emisi dari kedua sektor ini merupakan kunci pencapaian komitmen iklim Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa rencana aksi mitigasi sektor energi dalam Second NDC tidak mengorbankan upaya mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.

Menilik aksi mitigasi sektor energi pada Enhanced NDC (ENDC), ada beberapa rencana yang perlu ditinjau kembali untuk melihat keterkaitannya dengan sektor hutan dan lahan, yaitu (1) pemanfaatan biofuel, (2) pemanfaatan biomassa untuk co-firing PLTU, serta (3) elektrifikasi.

Tantangan dan Risiko dari Pemanfaatan Biofuel

Target pemanfaatan biofuel dalam ENDC cukup besar, yaitu B40 dengan target pemanfaatan 18 juta kiloliter FAME pada 2030.

Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada minyak sawit sebagai bahan baku utama biofuel karena pengembangan kelapa sawit masih terkait erat dengan deforestasi hutan alam dan kebakaran hutan.

Pada 2023, lebih dari 27 ribu hektar hutan primer hilang di area izin perkebunan sawit (GFW 2023, dianalisis MADANI Berkelanjutan). Selain itu, sejumlah besar lahan (128 ribu ha) juga terindikasi terbakar di area izin sawit (Area Indikatif Terbakar 2023, Madani Berkelanjutan).

Risiko Pemanfaatan Biomassa

Rencana pemanfaatan biomassa juga dikhawatirkan akan meningkatkan tekanan terhadap hutan alam Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan biomassa pada 107 unit PLTU dengan tingkat co-firing 10 persen, Trend Asia mengestimasi bahwa diperlukan setidaknya 2,33 juta hektar lahan Hutan Tanaman Energi (HTE). 

Pembangunan HTE secara besar-besaran ini berpotensi menyebabkan deforestasi, mengingat sejarahnya 38 persen dari total tutupan hutan tanaman industri pada 2019 berasal dari pembukaan hutan alam.

Dampak Ekspansi Energi Terbarukan

Pengembangan energi terbarukan yang mendorong ekspansi tambang dan industri nikel juga memiliki potensi untuk menyebabkan deforestasi dan alih fungsi lahan.

Sejak 2001, lebih dari 117 ribu hektar hutan primer hilang di area konsesi nikel (GFW 2023, dianalisis MADANI Berkelanjutan).

Indonesia belum memiliki peta jalan penggunaan lahan terintegrasi dalam kebijakan transisi energi yang mensyaratkan bebas deforestasi dan lahan gambut. Oleh karena itu, pemanfaatan bioenergi dan elektrifikasi masih berisiko menyebabkan alih fungsi hutan dan ekosistem gambut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, ENDC juga belum mencantumkan komitmen untuk mengatasi potensi trade-off antara penggunaan biofuel dan ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, serta upaya menekan deforestasi dan kebakaran hutan.

Rekomendasi untuk Menguatkan Komitmen Iklim Indonesia dalam SNDC

Yayasan MADANI Berkelanjutan mengajukan beberapa rekomendasi untuk memperkuat komitmen iklim Indonesia dalam SNDC:tikan

  1. Jaminan Bebas Deforestasi. SNDC harus memastikan bahwa transisi energi, baik elektrifikasi maupun pemanfaatan biofuel dan biomassa, dilakukan tanpa merusak hutan alam dan ekosistem gambut. Peta jalan SNDC perlu mencakup rencana penggunaan lahan terintegrasi yang mensyaratkan bebas deforestasi hutan alam dan eksploitasi lahan gambut.
  1. Diversifikasi Bahan Baku Biofuel. Pemerintah perlu mengadopsi strategi diversifikasi bahan baku biofuel yang berkelanjutan yang tidak berkompetisi dengan kebutuhan pangan. Bahan baku yang berasal dari limbah dan residu, seperti minyak jelantah (Used Cooking Oil) perlu diutamakan agar tidak menambah tekanan kepada lahan. Hal ini perlu disertai demokratisasi dan desentralisasi pengembangan biofuel berbasis potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan lokal terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah perlu menyusun rencana penggunaan lahan terintegrasi berbasis hak untuk mencegah risiko deforestasi, degradasi hutan, berkurangnya lahan pangan, hilangnya ekosistem keanekaragaman hayati, dan perampasan hak masyarakat adat dan lokal.
  1. Keadilan Iklim. Pemerintah perlu meningkatkan sinergi aksi mitigasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi keadilan iklim sebagai strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ini termasuk penghormatan HAM, pengakuan hak, dan pelibatan bermakna kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat dan lokal, petani dan nelayan tradisional, perempuan marjinal, masyarakat miskin perkotaan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mencapai target iklimnya tanpa mengorbankan hutan dan lahan yang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat adat dan lokal.

***

Related Article

Penting Gak Sih Pemerintah Susun Second NDC?

Penting Gak Sih Pemerintah Susun Second NDC?

Sobat Madani, setelah melakukan pembaruan dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) atau dikenal dengan dokumen Enhanced NDC, sekarang pemerintah kembali menyusun Second NDC. Nah, menurut Sobat Madani, penting gak sih pemerintah susun Second NDC?

Baca juga: Mengenal Nationally Determined Contribution

Logika sederhana untuk menjawab soal penting atau tidak penting dalam hal ini adalah dengan melihat kembali esensi dari dokumen sebelumnya. Banyak pihak sudah mengatakan bahwa NDC sendiri masih belum ambisius. 

Climate Action Tracker menemukan bahwa NDC Indonesia belum cukup ambisius menahan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) juga menguatkan temuan bahwa Komitmen NDC seluruh negara pihak termasuk Indonesia justru akan mengarah pada meningkatnya suhu bumi mencapai 3-4 derajat Celcius. Atas dasar tersebut, NDC Indonesia layak untuk ditingkatkan sehingga menyusun Second NDC sangat penting. 

Selain itu, apa saja sih alasan yang membuat langkah untuk menyusun Second NDC menjadi sangat penting dan relevan? Berikut alasannya:

  1. Komitmen Terhadap Persetujuan Paris

Persetujuan Paris menetapkan target global untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celsius di atas level pra-industri, dengan upaya maksimal untuk menjaga kenaikan suhu di 1,5 derajat Celsius. Setiap negara yang meratifikasi persetujuan tersebut diharapkan untuk menyampaikan NDC sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, dengan menyusun Second NDC dapat menunjukkan komitmen yang kuat terhadap persetujuan global ini.

  1. Perlunya Tindakan Mitigasi Iklim yang Lebih Ambisius

Pada 2023, dalam laporan Global Stocktake, negara-negara dunia baru saja menerima rapor merah atas kegagalannya dalam mengurangi emisi untuk memperlambat laju pemanasan global. Rapor merah ini menunjukkan bahwa komitmen iklim negara-negara yang ada sekarang hanya akan mengurangi emisi GRK sebesar 2% pada 2030 dibandingkan level emisi tahun 2019. Padahal, untuk memastikan laju peningkatan suhu global tidak lebih dari batas aman 1,5 Celcius, emisi GRK global harus turun sebesar 50% pada 2030 dan mencapai net zero emissions pada 2050. Hasil keluaran Global Stocktake ini harus menjadi acuan bagi setiap negara termasuk Indonesia untuk meningkatkan target pengurangan emisi GRK dengan lebih ambisius dan berkeadilan dengan implementasi yang lebih transparan, akuntabel, inklusif, dan partisipatif. 

  1. Peningkatan Ketahanan Terhadap Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah menyebabkan berbagai dampak yang merugikan, seperti banjir, kekeringan, cuaca panas ekstrem, badai, peningkatan muka air laut, hingga hilangnya tempat tinggal, mata pencaharian dan bahkan situs budaya. Dampak tersebut paling parah dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan. Second NDC Indonesia harus mampu menjawab kerentanan yang dialami oleh masyarakat terhadap dampak perubahan iklim tersebut bukan hanya fokus pada menetapkan target penurunan emisi GRK. 

Rencana dan implementasi aksi mitigasi harus terintegrasi dengan aksi adaptasi sehingga tidak semakin memperlemah kemampuan masyarakat untuk mempertahankan diri mereka dalam menghadapi dampak perubahan iklim. 

  1. Pendorong Pembangunan Berkelanjutan

Penyusunan Second NDC bukan hanya tentang mengurangi emisi, tetapi juga berdampak pada rencana pembangunan masa mendatang. Dengan mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan, transportasi massal, dan pertanian berkelanjutan, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial seraya berkontribusi terhadap penurunan emisi.

  1. Pengaruh Global dan Reputasi Internasional

Tindakan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim tidak hanya akan berdampak secara domestik, tetapi juga akan mempengaruhi posisi dan reputasinya di dunia internasional. Secara domestik, target Second NDC Indonesia yang ambisius dan terukur akan melindungi kepentingan jangka panjang negara dan masyarakatnya. Sementara itu, di mata global, hal ini dapat memperkuat peran dan pengaruh Indonesia sebagai pemimpin regional dalam isu-isu lingkungan dan iklim.

Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat sekarang, Indonesia dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih hijau, berkelanjutan, dan adil bagi semua.

Related Article

id_IDID