Publikasi
May 23, 2019
Peraturan Menteri P.10/2019 yang seharusnya hanya mengatur masalah teknis penetapan puncak kubah gambut untuk menentukan area fungsi lindung ekosistem gambut ini justru ‘menyelipkan’ norma baru yang secara keseluruhan melemahkan perlindungan ekosistem gambut.
May 20, 2019
Riset World Resources Institute pada 2017 menunjukkan bahwa moratorium hutan adalah kebijakan
mitigasi kehutanan dengan potensi penurunan emisi paling tinggi.
May 9, 2019
Mayoritas anggota DPR RI terlibat menunjukkan sikap setuju untuk mengundangkan RUU ini, meskipun urgensi RUU ini sangat layak untuk dipertanyakan dan telah mendapatkan penolakan dari pemerintah demi kepentingan nasional.
May 9, 2019
Madani Berkelanjutan mengkaji implikasi potensial Permentan 5/2019 tentang Tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertanian yang dikeluarkan pada Januari 2019 terhadap tata kelola
perizinan sawit, hutan, gambut, smallholder, hak masyarakat, dan pelaksanaan kebijakan
moratorium sawit.
April 30, 2019
Madani Berkelanjutan mengulas emisi GRK nasional terkini, capaian target
penurunan emisi terkini, potensi peningkatan ambisi NDC, kebijakan dan langkah
mitigasi yang dilakukan, dan update terkait pelaksanaan strategi implementasi NDC.
April 23, 2019
Saat ini, telah banyak pembelajaran dari pengelolaan hutan oleh masyarakat yang sangat berharga untuk memperkuat kontribusi perhutanan sosial terhadap pencapaian komitmen iklim Indonesia.
April 12, 2019
Meski kelapa sawit menjadi penyumbang devisa, namun kelapa sawit juga turut mendorong ledakan konflik.
April 2, 2019
#Vote4Forest mengkaji proses pembahasan RUU KSDAHE dan sikap perspektif anggota DPR RI yang terlibat di dalamnya terhadap kawasan konservasi.
March 26, 2019
Madani Berkelanjutan menyoroti poin-poin mendasar dalam Perhutanan Sosial yang meliputi subjek, kewenangan, hak dan kewajiban, sinergi antarpihak, mekanisme pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasinya.