Madani

Tentang Kami

PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU TAHUN 2020 PERIODE I TELAH DITETAPKAN

PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU TAHUN 2020 PERIODE I TELAH DITETAPKAN

Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Alam Primer dan lahan gambut 2020 Periode I telah ditetapkan lewat SK Menteri LHK. Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Ada penambahan luas areal PIPPIB sebesar 314.300 ha. Sementara hutan alam primer dan lahan gambut yang dijaga dan tidak boleh ditransfer untuk kegiatan lain menjadi 66,3 juta ha.

Di sisi lain, luas lahan berhutan Indonesia 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan, dengan 86,9 juta ha (92,3%) berada di dalam kawasan hutan. Tren deforestasi relatif lebih rendah dan cenderung stabil, dengan deforestasi netto tahun 2018-2019 baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sekitar 462.400 ha. Berkurangnya tutupan hutan ini karena adanya konversi hingga terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Berita terkait NDC, Kementerian Keuangan menawarkan konsep anggaran baru untuk mengatasi perubahan iklim dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, yaitu melalui kerangka Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).

Kemudian, Kebakaran Hutan dan Lahan sendiri masih tetap menjadi prioritas KLHK meski pandemi COVID-19 terjadi. Di Riau, Karhutla mencapai 19,7 ha. Propinsi-propinsi lain saat ini sedang memetakan daerah yang tergolong rawan karhutla di wilayahnya, seperti di Sumsel dan Kalsel. Pemberitaan lain terkait KLHK yang mengajukan sita eksekusi atas PT RKK di Jambi atas kasus karhutla 2015.

Untuk pemberitaan media di Minggu IV April 2020 selengkapnya dapat dilihat di lampiran.

Related Article

Madani Political Updates: ISPO, SVLK, Ombinus Law, dan RUU Masyarakat Adat

Madani Political Updates: ISPO, SVLK, Ombinus Law, dan RUU Masyarakat Adat

Dinamika konstelasi politik merupakan salah satu hal yang patut ditinjau oleh para penggiat sosial lingkungan hidup mengingat politik merupakan alat konfigurasi distribusi sumber daya serta perilaku publik. Oleh karenanya, Madani secara berkala membuat update dan analisis terkait dinamika politik lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang diterbitkan setiap bulannya.

Dalam Madani Monthly Political Updates edisi Maret 2020, terdapat beberapa peristiwa politik yang patut menjadi perhatian. Peristiwa politik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pemerintah Terbitkan Perpres tentang ISPO. Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO) pada 13 Maret 2020. Beberapa kritik terhadap Perpres ini antara lain kekhawatiran adanya upaya penyingkiran sawit rakyat secara sistemik hingga prospek keterlibatan masyarakat sipil yang minim terhadap penentuan Kriteria dan Indikator ISPO. Selain itu, penolakan kebijakan ini pun datang dari dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia dikarenakan Perpres ISPO berpotensi merugikan petani sawit.

Menteri Perdagangan Terbitkan Permendag tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Kementerian Perdagangan membuat peraturan terkait dengan penghapusan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk industri furniture di sektor hilir yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Namun, kebijakan ini menuai kritikan karena berpotensi mendorong ekspor hasil kayu yang berasal dari pembalakan liar dan pengerusakan hutan

Strategi Penanganan Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19. Untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, Pemerintah pada 31 Maret 2020 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, dimana diputuskan pemerintah menambah belanja dan pembiayaan anggaran untuk menangani dampak Covid-19, yaitu sebesar Rp 405,1 triliun. Selain itu, Pemerintah melakukan antisipasi penurunan ekspor yang terjadi belakangan akibat Covid-19 dan salah satu upayanya adalah dengan menyederhanakan aturan larangan pembatasan tata niaga ekspor seperti Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Kebijakan mengenai penyederhanaan SVLK menuai kritik dikarenakan berpotensi mendorong ekspor hasil kayu yang berasal dari pembalakan liar dan pengerusakan hutan.

Pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU Masyarakat Adat di Tengah Pandemi Covid-19. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap melakukan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) pada masa sidang ketiga di tengah pandemi Covid19, salah satunya yaitu RUU Cipta Kerja dan RUU Masyarakat Adat. Pembahasan RUU Cipta Kerja menuai kritik dari berbagai pihak dikarenakan pembahasannya yang tidak memperhatikan kondisi nasional saat ini. Selain itu, DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) yang akan melakukan uji publik RUU Cipta Kerja dan menampung saran serta kritik dari publik.

Untuk mengetahui lebih lengkapnya terkait dengan updates ini, silakan unduh laporan yang tersedia di tautan di bawah ini. Semoga bermanfaat.

Related Article

ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2018 MENCAPAI RP 109,7 TRILIUN

ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2018 MENCAPAI RP 109,7 TRILIUN

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) baru saja meluncurkan Buku Pendaanaan Publik untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Tahun 2016-2018. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa anggaran untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tahun 2018 mencapai Rp. 109,7 Triliun, atau sekitar 4,9% dari total anggaran pemerintah. 

Anggaran tersebut beririsan dengan agenda pemerintah lainnya, seperti ketahanan pangan dan energi, penyediaan infrastruktur transportasi publik dan bendungan, serta pemukiman mandiri dan rumah susun.


Sementara itu, Indonesia memiliki kerentanan yang relatif tinggi ats dampak perubahan iklim dan estimasi kerugian ekonominya akan mencapai Rp. 132 Triliun di tahun 2050. Dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai target menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Indonesia ternyata tidak sedikit. Diestimasi dana yang dibutuhkan adalah Rp. 3.461 Triliun di tahun 2030.

Untuk update NDC (Nationally Determined Contribution) saat ini telah selesai disusun, namun masih menunggu proses lebih lanjut di kementerian terkait, sebelum disampaikan ke Sekretariat UNFCCC.

Untuk pemberitaan media di Minggu III April 2020 selengkapnya dapat dilihat di lampiran.

Related Article

RUU Cipta Kerja “Blunder” Pertumbuhan Ekonomi dan Berisiko Gagalkan Komitmen Iklim Indonesia

RUU Cipta Kerja “Blunder” Pertumbuhan Ekonomi dan Berisiko Gagalkan Komitmen Iklim Indonesia

[Jakarta, 15 April 2020] RUU Cipta Kerja yang saat ini dipaksakan untuk dibahas oleh Pemerintah dan DPR justru berisiko menjadi blunder bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berisiko menggagalkan pencapaian komitmen iklim Indonesia. “RUU tersebut tidak memiliki urgensi yang tinggi karena tidak relevan dengan kompleksitas kondisi ekonomi maupun sosial masyarakat sehingga pembahasannya selayaknya dihentikan. Mereformasi tata kelola di sektor sumber daya alam melalui pembentukan UU Pokok Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta penguatan KPK harusnya menjadi prioritas pemerintah dan DPR untuk meningkatkan perekonomian nasional, mengingat model ekonomi kita masih bergantung pada ekstraksi sumber daya alam dan miskin inovasi,” kata M. Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan dalam Diskusi Online “RUU Cipta Kerja dan risiko terhadap hutan dan iklim Indonesia” pada 15 April 2020.

Dari sisi investasi Indonesia masuk peringkat ketiga di Asia sebagai negara yang paling diminati. Hanya saja korupsi masih menjadi penghambat nomor wahid, inilah akar masalah yang seharusnya dibersihkan terlebih dahulu. Langkah riil yang dapat dilakukan pemerintah bersama dengan wakil rakyat setidaknya dengan menindaklanjuti hasil kajian harmonisasi regulasi untuk reformasi tata kelola sektor sumber daya alam yang disusun KPK, tahun 2018. Hasil kajian tersebut kemudian dapat dirumuskan menjadi Omnibus Law Pengelolaan SDA. Urgensinya lebih tinggi dibandingkan dengan RUU Cipta Kerja sebab terdapat tumpang tindih pengaturan pada 26 undang-undang,” tambah Teguh.

Di sisi lain, M. Arief Virgy, Insight Analyst Yayasan Madani Berkelanjutan menyampaikan bahwa RUU Cipta Kerja berisiko menghambat, bahkan menggagalkan komitmen Iklim Indonesia, khususnya di sektor Kehutanan.

Dari hasil kajian Madani, ada lima temuan penting mengapa RUU Cipta Kerja dapat menghambat dan menggagalkan komitmen iklim Indonesia. Jika pasal-pasal yang melemahkan aturan perlindungan hutan alam dan lingkungan hidup dalam RUU Cipta Kerja diterapkan, risiko hilangnya hutan alam akan meningkat lebih cepat. Pertama, ada lima provinsi yang terancam kehilangan seluruh hutan alamnya akibat deforestasi. Kedua, ada empat provinsi terancam  kehilangan hutan alam di luar PIPPIB (baca; diluar hutan yang telah dilindungi). Ketiga, kuota deforestasi sebesar 3,25 juta hektare yang tidak boleh terlampaui untuk mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution) di sektor kehutanan akan terlampaui pada tahun 2025. Keempat, kesempatan menyelamatkan hutan alam seluas 3,4 juta hektare yang terlanjur berada dalam dalam perkebunan sawit akan hilang. Kelima, tutupan hutan alam di 45 DAS di Papua Barat pada tahun 2058 terancam turun hingga 0%-20% jika PIAPS dan PIPPIB tidak berhasil dilindungi,” ungkap M. Arief Virgy.

RUU Cipta Kerja berisiko melemahkan aturan perlindungan hutan dan lingkungan hidup Mengingat aturan yang ada pada saat ini saja belum cukup kuat dan masih banyak dilanggar, dilemahkannya aturan perlindungan lingkungan hidup atas nama peningkatan investasi adalah blunder pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan risiko bencana,” tambah M. Arief Virgy.

Atas dasar temuan itu, DPR hendaknya menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Diskusi yang diselenggarakan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan ini bukanlah bagian dari konsultasi publik DPR RI, tapi lebih kepada upaya masyarakat sipil untuk terus kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. [ ]

ooo

Kontak Narasumber:

M. Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, HP. 0812 9480 1453, email: teguh@madaniberkelanjutan.id

M. Arief Virgy, Insight Analyst Yayasan Madani Berkelanjutan  HP. 0859 2614 0003, email: virgy@madaniberkelanjutan.id

Luluk Uliyah, Senior Media Communication Yayasan Madani Berkelanjutan, HP. 0815 1986 8887, email: luluk@madaniberkelanjutan.id

Related Article

RUU Cipta Kerja dan Risiko Terhadap Hutan dan Iklim Indonesia

RUU Cipta Kerja dan Risiko Terhadap Hutan dan Iklim Indonesia

Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang ditujukan untuk menyederhanakan kendala regulasi dalam upaya menggenjot investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi, dinilai sangat tidak berpihak pada kepentingan lingkungan. Banyak pakar menyebut RUU ini malah melemahkan aturan perlindungan hutan alam dan lingkungan hidup dan juga berpotensi meningkatkan risiko deforestasi, degradasi hutan, serta kebakaran hutan dan lahan di tanah air.

Insight Analyst Madani Berkelanjutan, M. Arief Virgy mendorong pemerintah untuk mencapai komitmen penurunan emisi dengan menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Virgy sendiri menilai substansi dari RUU Cipta Kerja ini dapat mempercepat terjadinya deforestasi. Hal tersebut disampaikan Virgy dalam diskusi seru hari rabu dengan tema “RUU Cipta Kerja dan Risiko Terhadap Hutan dan Iklim Indonesia” yang dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2020 dengan mekanisme webinar.

Virgy juga menyebut bahwa sedikitnya ada 4 hal yang berpotensi akan terjadi jika RUU Cipta Kerja disahkan. Pertama, sampai tahun 2056 akan ada 5 provinsi yang kehilangan hutan alam karena pelaksanaan RUU Cipta Kerja. Kedua, 4 provinsi kehilangan kesempatan menyelamatkan hutan alam yang berada di luar area moratorium perizinan.

Ketiga, target penurunan emisi atau Nationally Determined Contribution (NDC) tahun 2030 di sektor kehutanan berpotensi tidak tercapai karena laju deforestasi sangat tinggi. Keempat, upaya penyelematan hutan alam seluas 3,4 juta hektar yang berada dalam kawasan perizinan kelapa sawit tidak dapat dilakukan.

Dalam diskusi ini juga hadir sebagai narasumber yakni Akademisi Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M. yang menyampaikan materi dengan tema “Permasalahan Krusial RUU Cipta Kerja terkait Tatanan Hukum Lingkungan Hidup dan SDA”. Kemudian, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law – ICEL,  Raynaldo G. Sembiring, S.H yang menyampaikan materi dengan tema “Risiko RUU Cipta Kerja terhadap Lingkungan Hidup Indonesia”.

Totok Dwi Diantoro menilai RUU Cipta Kerja sangat mengancam keberlanjutan lingkungan hidup yang juga tidak memberi keadilan sosial bagi masyarakat. RUU Cipta Kerja lebih mengutamakan kepentingan investasi dengan semangat menyederhanakan proses perizinan.

Sementara itu, Raynaldo G. Sembiring menyebut bahwa naskah akademik dalam penyusunan RUU Cipta Kerja sangat miskin referensi. Artinya RUU ini dibuat dalam keadaan sangat terburu-buru atau bahkan tidak serius dalam pembuatan. “Tidak ada analisisis yang komprehensif tentang hukum administrasi dan perizinan di sektor tertentu. Tidak ada referensi yang kuat terhadap periizinan sektor. Efeknya ada kerancuan dan ketidaksinkronan” ujar Raynaldo.

Selain itu, hadir juga Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, S.H., M.H sebagai penanggap yang juga menyampaikan perihal perkembangan proses legislasi RUU Cipta Kerja. Supratman juga menyebut bahwa semua masukan dalam diskusi kali ini akan disampaikan kepada pada anggota dewan.

Dengarkan juga podcast diskusi seru hari rabu RUU Cipta Kerja Madani Berkelanjutan dengan menuju link berikut Diskusi RUU Cipta Kerja dan Q&A Diskusi RUU Cipta Kerja.

Untuk materi diskusi RUU Cipta Kerja dan Risiko Terhadap Hutan dan Iklim Indonesia, selengkapnya dapat diunduh di tautan yang tersedia di bawah ini. Semoga Bermanfaat.

Related Article

Madani Insight Vol.3

Madani Insight Vol.3

“Gambaran Industri Sawit Indonesia, Menjawab Asumsi Dengan Fakta dan Angka”

Madani Berkelanjutan merilis beberapa temuan menarik terkait dengan industri sawit di Indonesia. Temuan tersebut disajikan dalam Info Brief Madani Insight yang disusun ke dalam beberapa volume.

Ada beberapa poin penting yang ditemukan Madani Berkelanjutan dalam Info Brief volume ketiga ini :

Sawit dan Kemiskinan Masyarakat Kalimantan Barat
Tidak serta merta pembangunan kelapa sawit akan membawa berkurangnya kemiskinan di Kalimantan Barat. Dari lima kabupaten dengan sawit tertanam yang terluas, hanya dua kabupaten yang berada di bawah rata-rata garis kemiskinan provinsi.


Luas dan Produktivitas Sawit Kalimantan Barat
Meski luasan sawit tertanam Kalimantan Barat terbesar nomor tiga secara nasional, namun tidak dengan tingkat produktivitasnya. Dari sepuluh provinsi dengan luasan sawit tertanam terbesar, produktivitas sawit Kalimantan Barat menempati peringkat sepuluh.


Rekomendasi Desa Peduli Api Bagi Kalimantan Barat

Dari 32 desa di Kalimantan Barat yang wilayahnya dekat dengan lahan konsesi sawit dengan titik terbanyak hanya satu desa yang masuk dalam prioritas patroli Manggala Agni. Upaya kolaboratif multipihak sangat mungkin untuk dilakukan demi efektifnya upaya pencegahan dan penanggulangan karhulta di Kalimantan Barat.

Untuk Info Brief Madani Insight Volume 3 ini, selengkapnya dapat diunduh di tautan yang tersedia di bawah ini. 

Semoga Bermanfaat.

Related Article

Diserbu RUU Cipta Kerja dan risiko terhadap hutan dan iklim Indonesia

Diserbu RUU Cipta Kerja dan risiko terhadap hutan dan iklim Indonesia

Rabu besok mau kemana? Masih #dirumahaja kan?

Yuk ikutan Diskusi Seru di Hari Rabu (Diserbu) pada 15 April 2020 jam 13.00 – 15.00 WIB.

Kita akan ngobrolin RUU Cipta Kerja dan risiko terhadap hutan dan iklim Indonesia.

Narasumbernya:


Dr. Totok Dwi Diantoro dari Departemen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum UGM
Raynaldo G. Sembiring Direktur Eksekutif ICEL
M. Arief Virgy Insight Analyst Madani.

Dan juga penanggap adalah Ketua Badan Legislasi DPR, Dr. Supratman Andi Agtas.

Diskusi ini dipandu oleh Asep Komarudin Forest Campaigner Greenpeace.

Oh ya, jangan lupa untuk daftar dulu di bit.ly/Diserbu_RUUCIPTAKERJA_Madani

Related Article

Madani Insight Vol 5

Madani Insight Vol 5

“Gambaran Industri Sawit Indonesia, Menjawab Asumsi Dengan Fakta dan Angka”

Madani Berkelanjutan merilis beberapa temuan menarik terkait dengan industri sawit di Indonesia. Temuan tersebut disajikan dalam Info Brief Madani Insight yang disusun ke dalam beberapa volume.

Ada beberapa poin penting yang ditemukan Madani Berkelanjutan dalam Info Brief volume kelima ini :

1. Perusahaan Sawit dan Kemandirian Desa di Kalbar (Antara Data & Fakta)

Beragamnya pandangan mengenai kontribusi perkebunan sawit terhadap pembangunan pedesaan menunjukkan bahwa berbagai aktor yang ada tidak berangkat dari data yang sama, dan menghasilkan sebuah pengetahuan yang juga berbeda. Hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan untuk mendapatkan sebuah solusi bagi semua pihak.

2. Kontribusi Perusahaan Sawit Pada Pembangunan Desa di Kalbar

Banyaknya jumlah desa di suatu wilayah yang bersinggungan dengan lokasi pemegang izin perusahaan perkebunan sawit tidak dapat menjamin pembangunan desa tersebut berjalan dengan baik. Pada studi kasus lima kabupaten di Kalbar, tiga kabupaten di antaranya yakni Ketapang, Landak, dan Sekadau memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) yang cukup besar yang didominasi oleh jumlah desa yang belum mendapatkan manfaat atas pemegang izin usaha perkebunan secara optimal. Sedangkan Sintang dan Sanggau, berdasarkan IDM menunjukkan bahwa terdapat potensi besar pengembangan wilayah pedesaan.

3. Penyebab Rendahnya Nilai Indeks Desa Membangunan yang Bersinggungan dengan Lokasi Izin Perkebunan Sawit

Kondisi Desa yang beum mendapatkan manfaat atas keberadaan izin perkebunan sawit secara optimal dikontribusi oleh rendahnya nilai indeks komposit ekonomi dan lingkungan. Diperlukan kolaborasi multipihak baik pemerintah dan swasta melalui public private partnership dengan memaksimalkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan yang terarah untuk mengurai permasalahan ini.

Untuk Info Brief Madani Insight Volume 5 ini, selengkapnya dapat diunduh di tautan yang tersedia di bawah ini. 

Semoga Bermanfaat.

Related Article

Madani’s Update RPJMN 2020-2024

Madani’s Update RPJMN 2020-2024

Hutan, Gambut, Masyarakat Adat, dan Perubahan Iklim dalam Perencanaan Pembangunan Indonesia 2020-2024 Update Mengenai RPJMN 2020-2024

Update ini adalah cuplikan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tentang hutan alam, hutan di lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut, kebakaran hutan dan lahan, pengurangan emisi, perhutanan sosial dan reforma agraria, masyarakat adat, dan proyek pembangunan yang berdampak pada hutan. Hutan primer dicantumkan sebagai pengaman pembangunan, tetapi hutan sekunder tidak.

Restorasi gambut tetap menjadi prioritas, tetapi tidak masuk dalam daftar major project . Target perhutanan sosial dan reforma agraria tetap kuat, tetapi hutan adat tidak disebutkan secara eksplisit dalam dokumen narasi utama. Sementara itu, bahasa perlindungan hak-hak masyarakat adat selain di dalam konteks pembangunan di Papua tampaknya menghilang dari narasi.

Untuk mengetahui lebih lengkapnya terkait dengan update RPJMN 2020-2024, silakan unduh laporan yang tersedia di tautan di bawah ini.

Semoga bermanfaat.

Related Article

Masa Depan Kalimantan Barat di Era Sawit

Masa Depan Kalimantan Barat di Era Sawit

Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan luas lahan sawit ketiga terbesar di Indonesia. Luas kebun sawitnya mencapai 1,5 juta hektare. Hanya kalah dari Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Namun produktivitas sawit Kalimantan Barat hanya menempati peringkat ke-10 dari provinsi-provinsi penghasil sawit di tanah air. Produktivitas sawit 2,35 ton/hektare di Kalimantan Barat ini ternyata jauh tertinggal dari Aceh yang luas kebun sawitnya hanya 514 ribu hektare.

Luas kebun sawit di Kalimantan Barat ini didominasi oleh perkebunan swasta. Lahan sawit perkebunan swasta mencapai 1,09 juta hektare sementara luas perkebunan rakyat hanya 413 ribu hektare dan perkebunan negara hanya 56,7 ribu hektare. Ini disampaikan oleh Erlangga, Peneliti Muda Yayasan Madani Berkelanjutan dalam Diskusi Online yang mengangkat tema “Masa Depan Kalimantan di Era Sawit” pada 8 April 2020.

Dalam diskusi ini juga diikuti oleh beberapa narasumber lain yakni Bupati Sintang Dr. Jarot Winarno, M.Med.Ph., Kepala Dinas Perkebunan Sanggau Syafriansyah, SP, M.M, Manseutus Darto selaku Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit, dan M. Teguh Surya Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan.

Bupati Sintang, Jarot Winarno menyampaikan berbagai inisiatif perbaikan tata kelola sawit yang dilakukan Pemerintah Daerah Sintang, peranan sawit bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sintang serta inisiatif pemda dalam meminimalisir dampak sosial dan lingkungan di kabupaten Sintang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Sanggau, Syafriansyah menyampaikan tentang inisiatif tata kelola industri sawit yang dilakukan Pemda Sanggau. Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit, Manseutus Darto menyampaikan perspesktif industri sawit dan kaitannya dengan ancaman virus corona (Covid-19) terhadap petani sawit di daerah. Serta M. Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan memaparkan tentang tata kelola sawit di Kalimantan Barat.

Untuk Materi diskusi Masa Depan Kalimantan Barat di Era Sawit tersebut dapat diunduh di tautan yang tersedia di bawah ini. Semoga Bermanfaat.

Related Article

en_USEN_US