Di tengah keriuhan menuju COP30 Brasil, dunia kembali menyorot Amerika Latin, bukan hanya karena posisinya sebagai “paru-paru kedua dunia” setelah Asia Tenggara, tapi juga karena model transisi energi dan reformasi agraria yang mulai menarik perhatian global. Di balik hutan Amazon yang megah, Brasil menyimpan pelajaran penting: keadilan iklim tidak bisa dilepaskan dari keadilan sosial.

Bioetanol: Energi Bersih yang Berakar dari Lahan

Brasil adalah salah satu negara yang paling berhasil mengembangkan bioetanol dari tebu sebagai alternatif bahan bakar fosil. Sejak krisis minyak tahun 1970-an, negara ini sudah mendorong diversifikasi energi yang lebih ramah lingkungan. Saat ini, sekitar 48% dari konsumsi energi transportasi di Brasil berasal dari biofuel, sebagian besar bioetanol.

Apa yang menarik? Transisi energi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kebijakan publik dan insentif yang terarah. Brasil menetapkan standar pencampuran biofuel yang stabil, seperti 27% etanol dalam bensin dan 12% biodiesel dalam solar, dan membangun rantai pasok dari petani tebu hingga pabrik pengolahan. Hal ini menciptakan ekosistem industri yang kuat dan berkontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.

Namun, keberhasilan ini juga tidak luput dari kritik. Beberapa kelompok masyarakat sipil menyoroti dampaknya terhadap hak atas tanah, khususnya di wilayah pedesaan dan masyarakat adat. Skema produksi biofuel berskala besar kadang berbenturan dengan kepemilikan tanah komunitas lokal, memicu konflik yang menunjukkan pentingnya pendekatan transisi energi yang adil dan berbasis hak.

Reforma Agraria: Redistribusi Lahan untuk Keadilan

Di sisi lain, Brasil juga dikenal dengan gerakan reforma agraria yang kuat. Gerakan Petani Tanpa Lahan (MST), misalnya, menjadi kekuatan sosial-politik yang selama puluhan tahun memperjuangkan akses lahan bagi petani kecil dan komunitas adat.

Kebijakan redistribusi lahan di Brasil bukan hanya soal akses ekonomi, tapi juga soal identitas, keberlanjutan, dan demokrasi. Ketika masyarakat adat dan petani kecil diberi hak legal atas tanah mereka, mereka terbukti menjadi penjaga hutan yang paling efektif. Ini bukan klaim kosong; data dari berbagai studi internasional menunjukkan bahwa wilayah adat seringkali memiliki tingkat deforestasi yang jauh lebih rendah dibandingkan kawasan lindung negara.

Pelajaran dari sini jelas: reforma agraria yang berpihak pada komunitas akar rumput bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga strategi adaptasi dan mitigasi krisis iklim yang nyata.

Suara Masyarakat Adat: Penjaga Pengetahuan dan Alam

Brasil memiliki lebih dari 300 kelompok masyarakat adat dengan bahasa, budaya, dan sistem pengetahuan yang beragam. Dalam diskursus iklim global, suara mereka semakin diakui, apalagi setelah serangkaian protes yang menuntut perlindungan wilayah adat dari eksploitasi tambang, perkebunan besar, dan proyek infrastruktur skala raksasa.

Masyarakat adat bukan hanya “korban” perubahan iklim, tetapi juga aktor kunci dalam upaya pelestarian ekosistem tropis. Mereka memiliki pengetahuan lokal tentang biodiversitas, pola cuaca, hingga teknik pertanian berkelanjutan yang sudah terbukti selama ratusan tahun. Di COP30, suara mereka akan menjadi penentu apakah keadilan iklim benar-benar mencakup semua.

Refleksi untuk Indonesia

Indonesia dan Brasil memiliki banyak kesamaan: hutan tropis yang luas, masyarakat adat yang kaya kearifan lokal, serta tantangan pembangunan yang kerap berseberangan dengan prinsip keberlanjutan. Namun, seperti Brazil. Indonesia memiliki peluang untuk membentuk transisi energi yang adil dan inklusif.

Program mandatori bioenergi di Indonesia (B40) telah berjalan, dengan target naik ke B50 bahkan ada wacana sampai B100, serta inisiatif turunan etanol untuk bahan bakar pesawat yaitu Sustainable Aviation Fuel (SAF). Namun, ketergantungan pada kelapa sawit sebagai bahan baku utama masih menyisakan dampak ekologis dan sosial yang kompleks.

Contoh lain juga bisa dilihat dari perjalanan panjang implementasi Biofuel di Brazil, yang sudah memulai kebijakan Biofuel sejak 1931. Pada tahu 1970-an, Brazil memperkenalkan RenovaBio sebagai sistem insentif berbasis pasar yang mendorong produksi dan penggunaan Biofuel secara berkelanjutan. Keberhasilan Brazil juga dapat dilihat dari konsistensi dan keberlanjutan kebijakannya. Pemerintah menetapkan target pencampuran biofuel yang stabil seperti 27% etanol dalam bensin dan 12% biodiesel dalam solar yang memberikan kepastian bagi industri dan investor. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak cukup hanya dilandaskan pada ambisi, tetapi membutuhkan fondasi kebijakan yang kokoh.

Di Indonesia, model serupa dapat diadaptasi untuk menciptakan sebuah lembaga terpusat yang tidak hanya menjadi jembatan antar-sektor, tetapi juga pengawas implementasi kebijakan secara langsung. Lembaga ini perlu memiliki mandat yang kuat, sumber daya yang cukup, dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan tantangan yang terus berkembang. Selain itu, pendekatan partisipatif harus menjadi inti dari pengelolaan, di mana petani kecil dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan rantai pasok.

Reformasi agraria belum tuntas. Suara masyarakat adat masih sering terpinggirkan. Tapi di tengah semua itu, ada peluang untuk belajar dari pengalaman Brasil. Bahwa solusi iklim tidak bisa dibangun hanya dengan teknologi dan diplomasi, tetapi juga dengan keberpihakan pada masyarakat yang menjaga bumi sejak awal.

Saat dunia mengarah ke Brasil untuk membicarakan masa depan planet ini, saatnya Indonesia juga memperkuat komitmennya untuk keadilan iklim yang menyeluruh. Karena menjaga hutan dan bumi tropis tidak cukup hanya dengan janji, tapi juga aksi dan keberpihakan nyata.

foto: Lucia Barreiros Silva