Madani

Tentang Kami

CALL OF NATURE - EXPLORE UJUNG KULON WITH MADANI BERKELANJUTAN

CALL OF NATURE - EXPLORE UJUNG KULON WITH MADANI BERKELANJUTAN

Mau Ikut Jelajah Alam bersama Madani Berkelanjutan di Ujung Kulon? Gratis, Lho!

Madani Berkelanjutan mengajak orang-orang muda yang peduli terhadap lingkungan untuk ikut kegiatan jelajah alam bernama “Panggilan Alam 2023: Jelajah Alam, Apresiasi Hubungan Alam dengan Manusia” ke Taman Nasional Ujung Kulon pada 16-23 Juli 2023.

Selain gratis, para peserta juga tentunya bisa memperkaya pengetahuan tentang perubahan iklim, krisis iklim, dan hubungannya dengan masyarakat lokal LANGSUNG dari masyarakat Ujung Kulon. 

Peserta juga akan diajak berpetualang ke berbagai lokasi indah dan must-visit di Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk pantai & hutan 😍 

Kegiatan ini bisa menjadi wadah untuk mengembangkan diri, memperluas relasi, dan membangun jiwa kepemimpinan. Tentunya, kalian juga akan menjadi bagian dari #SobatMadani yang dekat dengan kami! 

Yuk, daftarkan dirimu segera untuk ikut dalam “Panggilan Alam 2023: Jelajah Alam, Apresiasi Hubungan Alam dengan Manusia” dan mari jelajahi Ujung Kulon! Daftarkan dirimu sebelum 3 Juli 2023, ya!

Isi survey ini terlebih dahulu lalu daftarkan dirimu sekarang juga melalui https://forms.gle/sYSnoDx4oJpzXJEN7

“Saat ini, Indonesia akan menghadapi momentum politik menjelang 2024. Hal ini menjadi peluang untuk menentukan dan memilih pemimpin yang dapat merealisasikan agenda perlindungan lingkungan hidup, hutan dan lahan serta pengendalian krisis iklim.” Demikian pembukaan yang disampaikan Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan dalam TalkShop “Menjaga Hutan Tersisa” Nasib Hutan di Momen Politik 2024 yang diselenggarakan pada 15 Juni 2023.

“Saat ini, terdapat sekitar 9,7 juta hektare hutan alam Indonesia yang mendesak untuk segera dilindungi agar Indonesia dapat mencapai komitmen iklimnya,” terang Salma Zakiyah, Program Assistant Hutan dan Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan, saat memantik diskusi. “Hutan alam ini berada di luar izin/konsesi dan belum masuk ke area perlindungan dari izin baru atau moratorium hutan permanen,” kata Salma.

“Hutan alam di dalam izin dan konsesi eksisting pun perlu menjadi perhatian khusus karena rentan mengalami deforestasi dan degradasi hutan,” tambahnya. Berdasarkan analisis Madani Berkelanjutan, Salma memaparkan bahwa, saat ini terdapat 16,6 juta ha hutan alam berada di area izin PBPH-HA (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Alam), 3,5 juta ha berada di area konsesi minerba, 3,1 juta ha berada di area izin perkebunan sawit, dan 3 juta ha berada di area PBPH-HT (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Tanaman). Apabila hutan alam yang berada di dalam izin-izin tersebut tidak diselamatkan, Indonesia akan sulit untuk mencapai target iklim di sektor kehutanan dan lahan serta target FOLU Net Sink 2030.

Mufti Barri, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, menambahkan kekhawatirannya tentang tren pembukaan hutan saat kontestasi politik. “Beberapa Pemilu sebelumnya terjadi pelepasan hutan dalam jumlah besar. Ini terjadi pada zaman Soeharto dan SBY. Di akhir era orde baru dan pemerintahan SBY terjadi pelepasan hutan sekitar 275 ribu ha (Orde Baru) dan sekitar 291 ribu ha (SBY) sesaat sebelum pergantian presiden,” tutur Mufti Barri. “Untuk itu, jangan lagi hutan dikorbankan untuk pundi-pundi politik, kita perlu memantau 2-3 bulan sebelum dan setelah pemilihan umum.”

“Kami juga berharap Menteri LHK yang sekarang tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya yang melakukan pelepasan kawasan hutan di detik-detik terakhir sebelum rezimnya berakhir,” tambah Mufti Bahri.

Regina Bay, Perwakilan Masyarakat Adat Namblong di Lembah Grime, Jayapura, bercerita tentang tanah adatnya seluas 32 ribu hektare yang digusur sebuah perusahaan. “Prosesnya dilakukan secara sepihak oleh Kepala Suku yang dibujuk, padahal masyarakat tidak menerima pemberitahuan apapun. Dan akan ada ancaman tenggelamnya wilayah Masyarakat Adat Namblong di Lembah Grime jika hutan di lembah tersebut habis. Dan kami lebih khawatir lagi jika pemimpin yang terpilih nanti lebih pro pada pengusaha,” jelas Regina Bay.

Yuyun Indradi, Direktur Eksekutif Trend Asia, mempertanyakan political will pemerintah dalam melindungi lingkungan dan manusia, selain dari pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan, “Penegakkan hukum menjadi kunci untuk dapat mengimplementasikan safeguard meskipun standar safeguard yang ada di Indonesia saat ini masih sangat lemah. Ekonomi dan kepentingan investasi masih menjadi panglima dan belum memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan. Dan sejarah seperti berulang, harapan Presiden yang pro-hutan atau lingkungan masih tipis. Untuk itu perlu suara kencang dari pemilih pemula untuk melawan perusakan hutan,” kata Yuyun Indradi.

Ferdian Yazid, Program Manager Natural Resource and Economic Governance Transparency International Indonesia, menyampaikan bahwa politik di Indonesia masih berbentuk kartel politik sehingga penting adanya transparansi pendanaan yang dilakukan oleh kandidat calon presiden dan juga calon anggota legislatif. “Kandidat calon Presiden dan calon anggota legislatif harus transparan dalam pendanaan, terutama dalam pembiayaan kampanyenya. Jangan sampai visi misinya sangat peduli dengan lingkungan, namun di balik sumber pendanaannya berasal dari korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam.” Selain itu, Ferdian Yazid mengingatkan bahwa para pemilih jangan mau terfragmentasi pada saat pemilu. “Perjuangan melawan perusakan hutan harus berlanjut hingga pasca pemilu,” tutupnya.

Related Article

MALUKU FESTIVAL ARIKA KALESANG BUMI: MADANI BERKELANJUTAN AND GREEN MOLUCCAS CALL ON ALL PARTIES TO PRESERVE THE EARTH

MALUKU FESTIVAL ARIKA KALESANG BUMI: MADANI BERKELANJUTAN AND GREEN MOLUCCAS CALL ON ALL PARTIES TO PRESERVE THE EARTH

Yayasan Madani Berkelanjutan bersama Green Moluccas menyelenggarakan Festival Maluku dengan tema “Arika Kalesang Bumi” atau “Mari Menjaga Bumi” pada Senin, 20 Februari 2023, di Ambon, Maluku. Festival Maluku ini merupakan ajakan untuk semua pihak dalam menjaga dan melestarikan bumi. Serta sebagai bentuk penghargaan terhadap bumi dan apresiasi untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan pelibatan dari berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Pentingnya kontribusi dari berbagai elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan adalah kunci untuk mengatasi krisis iklim dunia yang semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Festival Maluku ini menjadi momentum untuk membangun kolaborasi multi pihak dalam mengatasi krisis iklim demi masa depan yang lebih baik. Dan sekarang sudah saatnya kita bahu membahu dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dari ancaman krisis iklim yang makin nyata,” kata Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan dalam sambutannya di Festival Maluku “Arika Kalesang Bumi”. 

“Melalui Festival Maluku ini kita ingin menunjukkan bahwa semua pihak bisa bersama-sama, bahu membahu untuk mengatasi krisis iklim. Hal ini tentu sangat penting terlebih lagi Maluku sendiri merupakan wilayah kepulauan yang mayoritas masyarakatnya tinggal di wilayah  pesisir yang sangat rentan terhadap dampak dari krisis iklim”, tambah Nadia Hadad. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy Siauta yang menyampaikan Kata Sambutan Gubernur Maluku, Murad Ismail pada acara Festival Maluku menyebut jika Festival Maluku yang diselenggarakan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan dan Green Moluccas ini juga merupakan bagian dari misi Provinsi Maluku yakni mewujudkan Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani serta terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan.  

“Pemerintah Provinsi Maluku sangat mengapresiasi kegiatan Festival Maluku ini karena dengan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan. Selain itu, kesuksesan pengelolaan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh dukungan pemerintah daerah tapi juga dipengaruhi oleh peran masyarakat seperti masyarakat sipil layaknya apa yang diinisiasi Yayasan Madani Berkelanjutan”, pungkas Roy Siauta. 

Imanuel Tomasila, Kepala Divisi Kampanye dan Advokasi Green Moluccas, menyampaikan, “Kolaborasi baik ini juga menjadi momen Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati pada tanggal 21 Februari, serta menjadi penanda kepedulian yang sama dari barat dan timur Indonesia untuk menjaga bumi dan habitatnya demi keberlangsungan generasi masa depan anak cucu kita”.

Festival Maluku “Arika Kalesang Bumi” ini memiliki beberapa rangkaian acara yang  diawali dengan penanaman mangrove di Negeri Lama Lorong Nanlohy, Ambon yang dilakukan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan, Green Moluccas dan perwakilan dari Pemerintah Negeri Lama, Babinkamtibmas Negeri Lama dan Volunteer Green Moluccas.

Kemudian sesi berbagi yang dipandu oleh Stella Matitaputty, bersama narasumber R. Moh. Ismail (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Novita Gaspersz (Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Provinsi Maluku), Prof. Agus Kastanja (Akademisi Universitas Pattimura), Mika Ganobal (#SaveAru), Nicho Tulalessy (Musisi Ukulele), Vonny Khouw/ Litamahuputty (Wartawan Senior Pemred arikamedia.co), Olyv Jasso (Komunitas The Mulung), dan Resni Soviyana (Yayasan Madani Berkelanjutan).

Selain itu, acara ini dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni yang ditampilkan oleh para seniman lokal Maluku seperti pertunjukan kesenian tradisional yang ditampilkan oleh para penari dari Sanggar Boiratan, pertunjukan seni puisi lingkungan oleh Rudy Fofit dan Rio Efruan, pertunjukan musik dari Ukulele Kids dan musisi lokal Ambon lainnya. Tarian yang dibawakan oleh Sanggar Boiratan bernama “Arika”. Sementara Ukulele Kids asuhan Nicho Tulalessy juga membawakan lagu yang berjudul “Arika Kalesang Bumi” gubahan Nicho Tulalessy yang khusus diciptakan untuk Festival Maluku ini. 

Related Article

TECHNICAL ASSISTANCE ON AKSARA: KEY STAKEHOLDER COLLABORATION FOR SUCCESSFUL LOW CARBON DEVELOPMENT AND CLIMATE RESILIENCE TARGET ACHIEVEMENT

TECHNICAL ASSISTANCE ON AKSARA: KEY STAKEHOLDER COLLABORATION FOR SUCCESSFUL LOW CARBON DEVELOPMENT AND CLIMATE RESILIENCE TARGET ACHIEVEMENT

Kunci kesuksesan implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (PRKBI) adalah kolaborasi antar-stakeholder. Seperti yang dilakukan saat ini, menyatukan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan kelompok masyarakat sipil, yang dalam hal ini dilakukan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan. 

Hal tersebut disampaikan Novia Mustikasari, selaku Regional Liaison Officer, Low Carbon Development Indonesia (LCDI) Bappenas RI pada acara bimbingan teknis AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon) di Penguatan Program Hijau dalam Implementasi Komitmen Iklim Indonesia di Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada 15-17 Februari 2023 di Ambon, Maluku. 

Novia juga menyampaikan jika implementasi aksi kegiatan penurunan gas rumah kaca yang dilakukan saat ini akan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

“Untuk menjamin lancarnya implementasi penggunaan AKSARA, sekretariat LCDI Bappenas sangat terbuka untuk berdiskusi maupun berkonsultasi bersama dengan daerah sehingga terbangun kolaborasi yang harmonis dalam mencapai target Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim”, ujar Novia.

Program Officer Pembangunan Hijau Yayasan Madani Berkelanjutan, Resni Soviyana menuturkan jika Yayasan Madani Berkelanjutan sangat berkomitmen untuk mendukung pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun sinergi dalam mencapai target komitmen iklim nasional. 

“Melalui kegiatan Penguatan Program Hijau dalam Implementasi Komitmen Iklim Indonesia serta bimbingan teknis AKSARA, Yayasan Madani Berkelanjutan ingin membuktikan jika kolaborasi yang harmonis antar stakeholder benar-benar dapat menjadi kunci dalam mencapai target Indonesia dalam mengatasi krisis iklim.” tegas Resni.

Resni juga menyampaikan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat memberi inspirasi bagi stakeholder di daerah lainnya sehingga pencapaian komitmen iklim Indonesia akan terasa lebih ringan karena dikerjakan dengan semangat gotong royong antara pemerintah pusat dengan non parties stakeholder seperti Pemerintah Daerah dan organisasi masyarakat sipil.  [ ]

Related Article

TECHNICAL ASSISTANCE ON AKSARA: ACCELERATING THE IMPLEMENTATION OF LOW CARBON DEVELOPMENT THROUGH AKSARA IS CRUCIAL TO ACHIEVE CLIMATE COMMITMENTS

TECHNICAL ASSISTANCE ON AKSARA: ACCELERATING THE IMPLEMENTATION OF LOW CARBON DEVELOPMENT THROUGH AKSARA IS CRUCIAL TO ACHIEVE CLIMATE COMMITMENTS

Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon atau AKSARA, menjadi kunci pemerintah dalam mengakselerasi implementasi program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di daerah salah satunya di Provinsi Maluku. Hal tersebut disampaikan Irfan Darliazi Yananto, S.E., MERE, dari Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), selaku narasumber acara Bimbingan Teknis AKSARA dalam rangkaian acara Penguatan Program Hijau dalam Implementasi Komitmen Iklim Indonesia di Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada 15-17 Februari 2023 di Ambon, Maluku. 

Irfan Darliazi Yananto juga mengatakan bahwa sebagai wilayah penyerap emisi, Provinsi Maluku menjadi salah satu provinsi yang sangat tepat dijadikan sebagai daerah pilot project untuk kerjasama implementasi AKSARA dalam mendukung program PRKBI. Apalagi, Maluku sendiri memiliki berbagai tantangan yang erat kaitannya dengan potensi dampak perubahan iklim seperti ancaman kenaikan permukaan air laut di beberapa bagian wilayah Maluku. 

Ifran juga menyampaikan bahwa harapannya dengan AKSARA, daerah memiliki data informasi teknis, dokumen, sehingga siapapun yang mengerjakan, dapat mengakses data dan dapat mengikuti perkembangan dan meng-update data-data secara mudah serta berkelanjutan. Kemudian, data dan informasi di lapangan yang ada di AKSARA dapat memvalidasi serta bersinergi dalam dokumen perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Narasumber lain dari acara bimbingan teknis AKSARA ini adalah Tim Ahli Low Carbon Development Indonesia (LCDI) yakni Abdurrohman Hidayat selaku Team Leader IT dan Satu Data,  Aisyah Putri Lestari, selaku Waste Emission Analyst, Novia Mustikasari, selaku Regional Liaison Officer, dan Jeanly Syahputri, selaku Transportation Analyst. 

Keterangan: Foto Abdurrohman dalam tangkapan layar di acara Penguatan Program Hijau dalam Implementasi Komitmen Iklim Indonesia di Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada 15-17 Februari 2023 di Ambon, Maluku.

Team Leader IT dan Satu Data, Abdurrohman Hidayat yang memberikan pengenalan serta pemaparan terkait dengan pentingnya pemanfaatan AKSARA, menyampaikan bahwa tujuan AKSARA adalah menyediakan data dan informasi terkini terkait dengan aksi implementasi pembangunan rendah karbon sesuai sektor yang sudah ditentukan di daerah, agar kredibel dan transparan. Aksi Pembangunan Rendah Karbon sendiri terbagi ke dalam 6 Sektor yakni energi, limbah, transportasi, kehutanan, pertanian, dan karbon biru atau blue carbon.

Abdurrohman berharap dengan AKSARA, implementasi pembangunan rendah karbon dapat lebih baik karena sudah terintegrasi. “Harapannya, dengan AKSARA ini dinas di tingkat kabupaten dan kota bisa berkontribusi dalam melaporkan apa yang terjadi di daerah sehingga data-data pelaporannya lebih detail hingga level kabupaten dan kota,” ujar Abdurrohman. 

Dalam kegiatan bimbingan teknis AKSARA, peserta mendapatkan materi terkait aplikasi AKSARA secara detail oleh tim LCDI dan secara langsung berlatih melakukan pengisian aksi ke dalam aplikasi AKSARA yang harapan kedepannya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. [ ]

Related Article

SUPPORTING INDONESIA'S CLIMATE COMMITMENT, MADANI BERKELANJUTAN STRENGTHENS GREEN PROGRAMS AND AKSARA TECHNICAL ASSISTANCE IN MALUKU PROVINCE

SUPPORTING INDONESIA'S CLIMATE COMMITMENT, MADANI BERKELANJUTAN STRENGTHENS GREEN PROGRAMS AND AKSARA TECHNICAL ASSISTANCE IN MALUKU PROVINCE

Dalam mendukung upaya pemerintah mencapai komitmen iklim Indonesia atau dikenal dengan Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah ditingkatkan (enhanced) yakni sebesar 31,89% dari sebelumnya 29% tanpa syarat (dengan kemampuan sendiri), dan 43,20% dari 41% dengan dukungan internasional, Yayasan Madani Berkelanjutan ikut berkontribusi dalam penguatan program hijau yang salah satunya diimplementasikan di Provinsi Maluku.

Yayasan Madani Berkelanjutan sebagai masyarakat sipil berkomitmen mendukung berbagai upaya pemerintah dalam implementasi program komitmen iklim dalam mencapai target NDC yang makin serius”, ujar Giorgio Budi Indrarto, Deputi Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan dalam acara Penguatan Program Hijau dalam Implementasi Komitmen Iklim Indonesia di Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada 15-17 Februari 2023 di Ambon, Maluku.

Wakil Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto, menjelaskan tentang
keikutsertaan Yayasan Madani Berkelanjutan sebagai bagian masayrakat sipil dalam mendukung 
pemerintah daerah mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon

Giorgio atau yang akrab dipanggil “Jojo” juga menyampaikan bahwa selama ini Yayasan Madani Berkelanjutan percaya bahwa berbagai komitmen yang telah ditetapkan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga harus dikolaborasikan dengan berbagai pihak, salah satunya tentu bersama masyarakat sipil.

BACA JUGA: Sumatera dan Kalimantan Dominasi Area Sawit Terluas

Oleh karena itu, Jojo menekankan bahwa Yayasan Madani Berkelanjutan sangat berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam implementasi program demi pencapaian komitmen Indonesia. 

Penguatan Program Hijau dan Bimbingan Teknis AKSARA

Dalam rangkaian acara Penguatan Program Hijau dalam Implementasi Komitmen Iklim Indonesia di Provinsi Maluku yang dilaksanakan dalam 3 hari secara hybrid (online dan offline), Yayasan Madani Berkelanjutan menghadirkan narasumber dari Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Kemudian narasumber dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Kementerian Keuangan RI, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Ditjen Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Tim Ahli Low Carbon Development Indonesia (LCDI), dari Bappenas RI.

Di hari pertama dan sesi pertama, peserta mendapatkan materi mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam mendukung pembangunan rendah karbon untuk mencapai komitmen iklim yang disampaikan oleh Dyah Sih Irawati S.Si.,MA, selaku Kepala Sub Direktorat Kehutanan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Ditjen Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI.

Dyah Sih Irawati menyebut bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target komitmen iklim. “Untuk mencapai komitmen iklim, maka perlu adanya koordinasi antara Pusat dan Daerah. Hal itu karena masing-masing instansi memiliki instrumen yang berbeda-beda sehingga diperlukan adanya sinkronisasi antar sektor juga”, ujar Dyah Sih Irawati.

BACA JUGA: Lembar Fakta FOLU Net Sink 2030

Kemudian di sesi kedua, peserta mendapatkan materi mengenai Peluang Alternatif Pendanaan Iklim di Daerah untuk Pelestarian Lingkungan Hidup yang disampaikan oleh Lia Kartikasari selaku Kepala Divisi Penghimpunan dan Pengembangan Layanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Kementerian Keuangan RI.

Lia Kartikasari mengatakan ada banyak peluang pendanaan untuk pelestarian lingkungan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. “Untuk mendapatkan pendanaan, provinsi harus sudah memiliki rencana aksi, kebutuhannya berapa, dan apa yang akan dicapai”, pungkas Lia Kartikasari.

Peserta kegiatan Penguatan Program Hijau dalam Implementasi Komitmen Iklim Indonesia di Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada 15-17 Februari 2023 di Ambon, Maluku.

Untuk kegiatan di hari kedua dan ketiga, peserta akan mendapatkan bimbingan teknis penggunaan Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon atau AKSARA. Aplikasi ini adalah aplikasi atau tools yang membantu melakukan monitoringevaluation, and reporting (MER) dalam menyukseskan kerangka Pembangunan Rendah Karbon.

Dalam mekanisme pelaporan AKSARA, perlu adanya pembinaan serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku pemantau dan pelapor kegiatan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan berketahanan iklim. Hal ini tentu terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dari AKSARA itu sendiri.

Related Article

THE IMPORTANCE OF INTEGRATING GREEN DEVELOPMENT CONCEPTS INTO THE REGIONAL PLANNING DOCUMENTS OF MALUKU PROVINCE

THE IMPORTANCE OF INTEGRATING GREEN DEVELOPMENT CONCEPTS INTO THE REGIONAL PLANNING DOCUMENTS OF MALUKU PROVINCE

Komitmen Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama dalam kaitannya dengan perubahan iklim tergambar jelas dengan diratifikasinya Perjanjian Paris pada tahun 2016 melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Tak hanya itu, Indonesia juga mengembangkan konsep Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim (PRKBI), yang menjadi rujukan rencana kerja pemerintah dan menjadi masukan dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta memperkuat strategi peningkatan pembangunan yang berkelanjutan pada penyusunan RPJMN dan RPJPN periode berikutnya. Untuk itu, menjadi penting agar konsep dan isu pembangunan nasional terkait perubahan iklim diinternalisasi ke dalam dokumen   perencanaan daerah seperti Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga ke dokumen turunannya.

Provinsi Maluku telah memiliki RPJPD periode 2005 – 2025 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2009. Arahan-arahan terkait pembangunan berkelanjutan yang inklusif dengan menginternalisasi nilai-nilai budaya lokal telah ada dalam RPJPD periode 2005 – 2025. Salah satunya mendorong perekonomian daerah yang mengedepankan komoditas unggulan kepulauan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. RPJMD Provinsi Maluku saat ini telah dilakukan perubahan dan disahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang RPJMD Perubahan Tahun 2019-2024. Dalam salah satu visi RPJMD Maluku saat ini mengangkat  “Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan” yang menunjukkan komitmen Provinsi Maluku terhadap keberlanjutan dari lingkungan serta sumber dayanya untuk kesejahteraan masyarakat. 

“Ini momentum yang tepat bahwa kita untuk mengevaluasi kembali pembangunan jangka panjang kita maupun pembangunan jangka lima tahun, dan kita merancang ke depan lagi tentang pembangunan kita lima tahun ke depan dan dua puluh tahun ke depan,” kata Dr. Anton A. Lailossa, ST, M.Si., Kepala Bappeda Provinsi Maluku pada saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis “Integrasi Konsep Pembangunan Hijau untuk Komitmen Iklim ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Maluku” di kota Ambon, pada 24 – 26 Januari 2023. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan bersama Bappeda Provinsi Maluku. Bimbingan Teknis ini menghadirkan Erik Armundito, S.T., M.T., Phd, Perencana Ahli Madya, Direktorat Lingkungan Hidup, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas sebagai narasumber. Serta Tim Ahli Bimbingan Teknis, yaitu Joko Tri Haryanto, Peneliti Senior, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Rico Arya Radestya dan Doddy Afianto, Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.

“Bappenas telah menjadikan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim sebagai Prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Tema RKP 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan Fokus Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim yaitu Ekonomi Rendah Karbon dan Transisi Energi. Sementara itu, ada delapan Arah Kebijakan dimana salah satunya adalah Pembangunan Rendah Karbon, Transisi Energi dan Respon terhadap Perubahan Iklim,” jelas Erik Armundito, S.T., M.T., Phd, Perencana Ahli Madya, Direktorat Lingkungan Hidup, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas yang menjadi narasumber  dalam Bimbingan Teknis ini.

Bimbingan Teknis ini diikuti oleh OPD-OPD terkait di Provinsi Maluku, seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perhubungan dan Dinas Ketahanan Pangan. 

Kondisi lingkungan Provinsi Maluku masih cukup terjaga, ini dibuktikan dengan Maluku yang masih menjadi daerah dengan tingkat serapan emisi lebih besar daripada emisi yang dikeluarkan. Dengan adanya perkembangan konsep pembangunan di Indonesia, harapannya Provinsi Maluku dapat menyelaraskan konsep hijau berkelanjutan dan berketahanan iklim ke dalam dokumen perencanaan daerahnya, utamanya dengan mempertimbangkan momentum menuju berakhirnya RPJPD yang akan berakhir pada 2025. 

“Arah pembangunan Provinsi Maluku ke depan perlu penyelarasan dengan perkembangan konsep pembangunan lingkungan yang bertujuan untuk mencapai target penurunan emisi, mengurangi dampak kerugian akibat perubahan iklim, termasuk beradaptasi dengan adanya pengaruh perubahan kondisi lingkungan. Hal ini mendukung arah pembangunan Indonesia yang ditujukan menjadi Negara dan bangsa yang berkomitmen iklim dan mencapai pembangunan hijau yang berkelanjutan,” pungkas Resni Soviyana, Project Officer Program Green Development Yayasan Madani Berkelanjutan. [ ] 

Referensi: https://madaniberkelanjutan.id/2021/07/31/mendorong-penerapan-green-budget-tagging-dan-scoring-system-di-provinsi-maluku

Related Article

HOW WILL INDONESIA FUND FOLU NET SINK 2030?

HOW WILL INDONESIA FUND FOLU NET SINK 2030?

Indonesia FOLU Net Sink 2030 adalah salah satu kebijakan kunci untuk menurunkan emisi GRK Indonesia dalam rangka menangani krisis iklim. Realisasinya tentunya membutuhkan kolaborasi multipihak dan dukungan finansial. 

Lalu, bagaimana potret pendanaan iklim di Indonesia saat ini, terutama demi mencapai FOLU Net Sink 2030?

Yayasan Madani Berkelanjutan bersama Forest Digest menyelenggarakan Seri V Diskusi Publik Menjaga Hutan, Menjaga Indonesia: Pendanaan Iklim untuk Mencapai Indonesia FOLU Net Sink 2030 yang dilaksanakan pada:

📆 Kamis, 29 September 2022

⏰ Jam 09.00 – 12.00 WIB

📌 Zoom https://bit.ly/Seri5FD_IFNET2030

Anda juga bisa menyimak rekaman diskusinya pascaacara di https://www.youtube.com/watch?v=gK_wG5VZyUk

Related Article

LAUNCHING OF BIOFUEL SYNTHESIS REPORT

LAUNCHING OF BIOFUEL SYNTHESIS REPORT

Saksikan peluncuran Biofuel Synthesis Report: pada tanggal 22 September 2022 pukup 09.00 – 11.30 WB. Daftarkan diri Anda di sini bit.ly/LaunchingReportBBN.

Related Article

G20 CLIMATE NEGOTIATION IN INDONESIA FAILS TO PRODUCE A JOINT COMMUNIQUE

G20 CLIMATE NEGOTIATION IN INDONESIA FAILS TO PRODUCE A JOINT COMMUNIQUE

Perundingan iklim negara-negara G20 yang diadakan pada Rabu, 31 Agustus 2022, tidak berhasil menyepakati komunike bersama tentang adopsi energi bersih karena keberatan atas bahasa yang digunakan dalam menjelaskan target iklim dan konflik Rusia-Ukraina.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurabaya bakar, memulai pertemuan tingkat menteri lingkungan dan iklim G20 di Nusa Dua, Bali, dengan mendesak anggota G20 untuk mengurangi emisi dan mencegah bumi terdorong ke titik “di mana tidak ada masa depan yang berkelanjutan.”

 

Namun, beberapa negara, termasuk Tiongkok, berkeberatan dengan bahasa yang sebelumnya telah disepakati dalam pakta iklim Glasgow dan perjanjian G20 sebelumnya yang menyatakan pembatasan kenaikan suhu bumi rata-rata di atas 1,5 °C, menurut pejabat yang menghadiri pertemuan tersebut, tetapi menolak disebutkan namanya karena ia tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

 

Sumber diplomatik lain mengatakan kepada Reuters bahwa ada ketidaksepakatan tentang bahasa seputar iklim dan juga referensi tentang perang di Ukraina.

 

Menteri LHK sebelumnya mengatakan bahwa ia berharap komunike bersama akan ditandatangani pada akhir hari, tetapi kemudian tidak menyebutkan hal tersebut saat konferensi persnya pada hari Rabu.

 

Sementara itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Arifin Tasrif, menyebutkan kepada wartawan bahwa pertemuan menteri transisi energi pada hari Jumat belum menyepakati komunike bersama “karena ada perbedaan antarnegara.” Namun, bagaimanapun, proposal tidak mengikat yang disebut Bali Compact telah disahkan oleh anggota G20 dan akan dirundingkan saat pertemuan para pimpinan negara G20 pada bulan November nanti.

 

Indonesia, selaku pengekspor utama dan pengguna batubara, telah bergabung dalam perjanjian global untuk menghentikan penggunaan batubara secara bertahap dan menginginkan hampir seperempat energinya berasal dari sumber terbarukan pada tahun 2025, naik dari sekitar 12% pada saat ini.

 

“Yang penting sekarang kita bekerjasama untuk mengkoordinasikan kebijakan, memperkuat kerjasama, dan memastikan agenda transisi energi kita bergerak maju,” kata Arifin saat membuka pertemuan di Bali.

 

Menggarisbawahi tantangan ke depan, Badan Energi Internasional dalam sebuah laporan pada hari Jumat menyatakan bahwa Indonesia perlu memastikan reformasi kebijakan terjadi agar bisa lebih cepat  beralih ke energi yang lebih bersih mengingat teknologi tersebut sudah tersedia secara komersial dan hemat biaya.

 

Bali Compact, yang rinciannya tidak segera tersedia, bertujuan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan energi nasional, meningkatkan investasi dan pembiayaan, serta meningkatkan ketahanan energi, kata Arifin.

 

Ketua Indonesia juga tidak merilis komunike bersama setelah perundingan iklim G20 awal pekan ini, yang diwarnai keberatan atas bahasa yang digunakan pada target iklim dan perang di Ukraina.

 

Pertemuan Iklim G20 Berlangsung Saat Cuaca Ekstrem

 

Pertemuan iklim G20 berlangsung ketika peristiwa cuaca ekstrem –  kebakaran, banjir, dan gelombang panas – melanda beberapa bagian dunia, termasuk banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya di Pakistan dalam beberapa pekan terakhir yang telah menewaskan sedikitnya seribu orang.

 

Para ilmuwan mengatakan sebagian besar peristiwa cuaca ekstrem seperti itu disebabkan oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dan hanya akan meningkat dalam tingkat keparahan dan frekuensi saat dunia mendekati ambang batas pemanasan 1,5 °C di atas tingkat praindustri.

 

Pejabat lingkungan dari Australia, Brasil, India, Jepang, Korea Selatan, dan utusan khusus Presiden AS untuk iklim, John Kerry, adalah beberapa orang yang menghadiri perundingan di Bali.

 

Indonesia sebagai ketua G20 saat ini mengundang perwakilan dari Uni Afrika untuk bergabung dalam pembicaraan untuk pertama kalinya, kata Siti, seraya menambahkan bahwa suara dari semua negara, terlepas dari kekayaan dan ukurannya, harus didengar.

 

Turut hadir adalah Alok Sharma, presiden Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) ke-26 tahun lalu, yang mengatakan perang di Ukraina telah meningkatkan urgensi kebutuhan untuk beralih ke sumber energi terbarukan. KTT iklim COP27 akan diadakan di Mesir November ini.

 

“Krisis energi saat ini telah menunjukkan kerentanan negara-negara yang mengandalkan bahan bakar fosil yang dikendalikan oleh aktor-aktor yang bermusuhan,” katanya. “Keamanan iklim telah menjadi sinonim dengan keamanan energi dan ancaman kronis perubahan iklim tidak akan hilang,” tambahnya.(*)

 

Sumber:

https://www.reuters.com/business/energy/indonesia-seeks-g20-buy-in-energy-transition-agenda-2022-09-02/

https://www.reuters.com/business/environment/g20-host-indonesia-urges-cooperation-tackle-global-climate-issues-2022-08-31/

Related Article

FAILURE OF G20 NEGOTIATIONS IN BALI FUELS CONCERNS ABOUT CLIMATE COMMITMENTS

FAILURE OF G20 NEGOTIATIONS IN BALI FUELS CONCERNS ABOUT CLIMATE COMMITMENTS

Para menteri iklim dan energi berselisih mengenai Ukraina, keuangan iklim, metana, pengiriman, pungutan karbon, dan ambisi 1,5 °C atau 2 °C yang harus menjadi batas pemanasan global

Para menteri energi dan iklim dari beberapa negara ekonomi terbesar dunia gagal menyepakati komunike bersama pada pertemuan G20 di Bali, Indonesia. Dengan dua bulan waktu tersisa menuju KTT COP27, tuan rumah Mesir COP27 memperingatkan negara-negara G20 agar tidak ada “kemunduran” komitmen iklim.

Draf teks komunike yang dilihat oleh Climate Home News menunjukkan bahwa para menteri G20 berbeda pandangan terkait bahasa yang digunakan bagi perang Rusia di Ukraina, keuangan iklim, dan mana yang seharusnya menjadi target iklim dunia—pembatasan kenaikan suhu bumi di atas 1,5 atau 2 °Celsius. 

Setelah perundingan gagal, Presiden COP26, Alok Sharma, dan Presiden COP27 yang akan datang, Sameh Shoukry, memberikan peringatan bagi negara-negara yang mengendorkan janji iklimnya.

Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, mengatakan, “Anggota G20 harus mengambil peran utama dalam memastikan bahwa tantangan hasil dari situasi global saat ini tidak menjadi alasan atau pembenaran bagi penundaan terus-menerus dalam memenuhi janji iklim atau pengunduran diri  dari hasil kerja keras perjuangan global melawan perubahan iklim.”

“Adalah suatu hal yang mengkhawatirkan untuk melihat batubara muncul kembali sebagai sumber energi di beberapa bagian dunia,” katanya, seraya menambahkan bahwa kekurangan pendanaan iklim juga mengkhawatirkan.: “Ini juga menyangkut komitmen pendanaan iklim, terutama janji $100 miliar dolar A.S., yang implementasinya masih tertinggal  jauh  sedangkan kebutuhan negara berkembang terus meningkat.”

Alok Sharma, anggota parlemen Inggris yang memimpin perundingan iklim tahun lalu, mengatakan, “Tentu saja apa yang kami lihat adalah sejumlah negara yang mundur dari komitmen yang mereka buat di Paris pada tahun 2015 dan di Glasgow tahun lalu.” Baik Sharma maupun Shoukry tidak menyebut negara manapun.

Seorang menteri yang hadir menjelaskan pertemuan tersebut kepada Climate Home mengatakan, “tidak ada yang terjadi di Bali. Kegagalan. Kepresidenan yang lemah.”

Para menteri iklim dan lingkungan hidup mengadakan pertemuan satu hari pada hari Rabu dan para menteri energi bersidang pada hari Kamis. Tidak ada kelompok yang bisa menyepakati komunike bersama. Sebagai gantinya, “Bali Compact” diharapkan akan diterbitkan.

Climate Home telah berbicara dengan beberapa sumber di Bali dan melihat dokumen yang menunjukkan bahwa kedua kelompok menteri menghadapi perbedaan yang sama.

Invasi Rusia ke Ukraina

Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia sekaligus perwakilan iklim Indonesia, memulai dialog dengan dengan permohonan untuk “membangun jembatan, bukan tembok”. Utusan iklim Italia Alessandro Modiano menyerukan komunike tingkat menteri untuk mengikutsertakan bahasa yang, “mencerminkan perang agresi Rusia yang tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan terhadap Ukraina”.

Sebuah draf teks menyatakan bahwa, “beberapa anggota mencatat bahwa tantangan yang ada untuk mengatasi perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati telah diperburuk oleh perang di Ukraina.” Namun teks teks tersebut tidak akan pernah disetujui oleh Rusia dan sehingga teksnya tidak bisa menjadi teks bersama.

Diskusi serupa terjadi antara para menteri energi. Usulan bahasa yang menganggap perang di Ukraina bertanggung jawab atas melonjaknya harga energi dan penurunan ekonomi global didukung oleh negara-negara G7, tetapi ditentang oleh negara-negara berkembang, termasuk Rusia, menurut suatu sumber.

Keuangan iklim

Draf teksnya juga menunjukkan ada ketidaksepakatan tentang seberapa kuat komunike bersama perlu mengkritik kegagalan negara-negara kaya untuk memenuhi janji pendanaan iklim senilai $100 miliar dolar A.S. bagi negara-negara berkembang pada tahun 2020.

Ada ketidaksepakatan lebih lanjut tentang seberapa besar penekanan pada “kerugian dan kerusakan”⁠—mengacu pada kerusakan yang disebabkan oleh dampak iklim yang tidak dapat dipulihkan atau diadaptasikan.

Negara-negara berkembang telah menyerukan pembiayaan kerugian dan kerusakan yang ditentukan terlebih dahulu yang kemudian dibayar oleh negara-negara yang paling bertanggung jawab menyebabkan perubahan iklim. Negara-negara kaya sejauh ini menolak.

Ambisi

Perselisihan yang berlangsung lama mengenai apakah akan menekankan pembatasan pemanasan global “jauh di bawah 2 °C” atau hingga 1,5 °C di atas tingkat praindustri terus berlanjut. Di dalam Perjanjian Paris, negara-negara sepakat untuk membatasi kenaikan suhu global hingga “jauh di bawah 2 °C” dan “mengejar upaya” untuk membatasi hingga 1,5 °C.

Sumber kedua pada pembicaraan tersebut mengatakan kepada Climate Home bahwa Tiongkok dan India mendorong penekanan 2 °C, dengan perwakilan Tiongkok menggambarkannya sebagai lebih “layak secara ilmiah”.

Saat COP26, semua negara sepakat untuk “meninjau kembali dan memperkuat” target iklim 2030 mereka pada akhir 2022. Sejak saat itu, hanya sedikit negara yang melakukannya.

Sebuah proposal untuk mengulangi perjanjian dengan tenggat waktu pengikutsertaan dalam laporan sintesis PBB pada 23 September juga tidak menemukan konsensus.

Sementara itu, India mendorong penggunaan istilah tujuan ‘global net zero’. Usulannya ditentang Jerman dan Uni Eropa yang berpendapat bahwa hal tersebut mengalihkan perhatian dari tindakan pada tahun 2020-an, kata sumber Climate Home.

Tanda kurung siku

Sumber ketiga di Bali mengatakan kepada Climate Home bahwa Indonesia, yang telah kehilangan hampir 20% tutupan pohonnya sejak tahun 2000, memimpin penentangan bahasa yang keras terkait deforestasi dan degradasi lahan.

Tidak ada kesepakatan tentang bahasa untuk mengurangi emisi metana meskipun lebih dari 100 negara menandatangani perjanjian metana global saat COP26 untuk mengurangi emisi metana kolektif 30% pada tahun 2030. Tiongkok,, India, dan Rusia belum turut serta.

Draf teks tersebut mengusulkan bahasa untuk membersihkan industri perkapalan, tetapi  masih dalam tanda kurung yang berarti tidak ada kesepakatan.

Draf teksnya juga menyebut usulan untuk “menghilangkan tindakan sepihak dan lintas batas serta hambatan yang tidak kondusif untuk mengatasi tantangan perubahan iklim” – referensi untuk pungutan karbon yang diadopsi oleh EU atas barang impor dari negara-negara dengan standar lingkungan yang lebih rendah.

Tiongkok, India, Brazil, dan Afrika Selatan sebelumnya menyebut pajak perbatasan karbon yang direncanakan EU bersifat  “sepihak” dan “diskriminatif”. Sebagai tanggapannya, EU mengusulkan teks alternatif yang mempromosikan “dialog dalam desain dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan domestik, konsisten dengan aturan internasional”.

Sumber:

Collapse of G20 talks in Bali spark fears of ‘backtracking’ on climate pledges

 

Related Article

en_USEN_US