Tahun 2025 tidak dimulai dari titik nol. Namun hadir dengan beban yang sudah menumpuk sejak penghujung 2024. Pada minggu-minggu terakhir tahun itu, pemerintah mengumumkan rencana membuka hingga 20 juta hektare kawasan hutan untuk proyek lumbung pangan dan energi. Sebuah keputusan yang langsung menimbulkan berbagai kecemasan, bukan hanya karena skalanya yang masif, tetapi karena mengingatkan kembali model pembangunan dengan pola lama. Ekspansi ruang yang meninggalkan konflik, degradasi ekosistem, dan luka sosial yang panjang.
Rencana itu menjadi “kado pergantian tahun” yang tidak pernah diminta. Ketika kalender berganti, masyarakat belum sempat memproses keterkejutan akhir tahun. Warsa 2025 justru dibuka dalam suasana penuh tanda tanya. Bagaimana nasib hutan yang selama ini menjadi andalan utama komitmen
iklim Indonesia? Bagaimana nasib komunitas adat dan desa yang wilayah hidupnya terus tergerus proyek ekonomi berskala besar? Dan bagaimana negara ingin menyeimbangkan ambisi pangan energi dengan batas ekologis yang semakin rapuh?
Tidak lama setelah itu, alam berbicara dan suaranya tidak lagi bisa diabaikan. Sejak awal tahun. banjir muncul di berbagai kota besar dan kecil. Memasuki akhir tahun, data BNPB menunjukkan Indonesia mengalami lebih dari 3.000 kejadian bencana. Banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi, disusul cuaca ekstrem, tanah longsor, dan lebih dari 500 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Rangkaian bencana ini bukan kebetulan, tetapi cermin dari tata ruang yang tidak lagi mampu menahan laju pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
