Pada 22 Desember 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden No. 120 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menyusul berakhirnya mandat Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 31 Desember 2020.
Keluarnya Perpres ini memberi harapan baru bagi Indonesia untuk mencapai komitmen iklimnya. Sebelumnya, UN Environment Programme telah merilis laporan senjang emisi dan menyatakan bahwa proyeksi keberhasilan pencapaian target NDC Indonesia pada 2030 belum dapat disimpulkan atau inkonklusif.
Sebagai masukan terhadap upaya restorasi gambut dan mangrove yang akan dijalankan pada periode 2021-2024, Yayasan Madani Berkelanjutan berupaya menganalisis target restorasi gambut dan mangrove BRGM dari sudut pandang pencapaian komitmen iklim Indonesia serta mengulas berbagai pembelajaran dari pelaksanaan restorasi gambut pada periode 2016-2020.
Dalam rilis Madani’s Insight kali ini terdapat tiga bagian, bagian pertama mengulas kondisi gambut Indonesia terkini, mulai dari status kerusakan ekosistem gambut, jejak terbakar 2019, area prioritas restorasi 2016-2020, dan target restorasi 2019 yang kemudian diikuti dengan telisik ekosistem gambut di lima jenis izin/konsesi (migas, minerba, IUPHHK HT, IUPHHK HA, perkebunan sawit) serta di area Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB), Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS), dan wilayah adat.
Bagian kedua mengulas target restorasi gambut dan mangrove yang diberikan kepada BRGM dari sudut pandang pencapaian komitmen iklim Indonesia. Bagian ketiga mengulas berbagai pembelajaran dan tantangan dalam pelaksanaan restorasi gambut pada periode 2016-2020 dan menyandingkannya dengan struktur, tugas, fungsi, dan target BRGM sesuai Peraturan Presiden No. 120 Tahun 2020.
Dapatkan Madani’s Insight: Peraturan Presiden No. 120 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dan Pencapaian Komitmen Iklim Indonesia dengan mengunduh bahan yang tersedia di bawah ini.
