Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sedang menyusun Peraturan Presiden soal Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Perpres ini tentu diharapkan akan menjadi  payung hukum dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca 29% pada 2030, demi pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan peengendalian emisi karbon dalam pembangunan.

Yayasan Madani Berkelanjutan mengapresiasi langkah tersebut dengan memberikan beberapa masukan yang diutarakan dalam konsultasi publik rancangan peraturan presiden tentang NEK tersebut. Berikut beberapa poin yang menjadi perhatian Madani:

1. Baseline emisi GRK untuk sektor NDC menggunakan baseline yang diproyeksikan (business as usual/BAU). Perlu ada mekanisme untuk memastikan transparansi penyusunan dan penetapan baseline sektoral agar tidak terjadi penggelembungan baseline sehingga pengurangan emisi betul-betul terjadi secara aktual.

2. Batas atas emisi GRK sub-sektor dan kegiatan/usaha ditentukan oleh menteri sesuai kewenangannya. Perlu ada mekanisme untuk memastikan transparansi penetapan batas atas emisi GRK untuk sub-sektor dan kegiatan/usaha agar tidak terjadi penggelembungan batas atas emisi GRK yang akan menghasilkan hot air dalam perdagangan emisi.

3. Apakah dapat dilakukan perdagangan emisi di antara pelaku usaha dan/atau kegiatan lintassektor, misalnya dari sektor/sub-sektor hutan dan lahan ke sektor/sub-sektor energi? Pengurangan emisi GRK di sektor hutan dan lahan mengandung risiko pembalikan/risk of reversal atau ketidakpermanenan sehingga tidak cocok digunakan untuk mengimbangi emisi dari pembakaran bahan bakar fosil yang bersifat permanen. 

4. Akan ada pengaturan penggunaan offset emisi dan mekanisme perdagangan emisi. 

o Offset berisiko melemahkan pencapaian target NDC jika dilakukan untuk memenuhi batas atas emisi yang telah ditetapkan/memenuhi kewajiban pengurangan emisi. Offset sebaiknya bersifat tambahan/additional setelah kewajiban pengurangan emisi terpenuhi. 

o Offset lintas-sektor (misalnya antara hutan/lahan dan energi fosil) mengandung risiko pembalikan karena ketidakpastian/ketidakpermanenan pengurangan emisi di sektor hutan/lahan, misalnya jika terjadi bencana alam, karhutla, dll. Oleh karenanya offset ini sebaiknya tidak dilakukan. 

5. Pelaksanaan perdagangan karbon memperhatikan integritas lingkungan dan integritas sosial. Perlu ada definisi integritas lingkungan dan sosial di bagian Ketentuan Umum dan elaborasinya di bagian pasal. 

6. Pelaksanaan pembayaran berbasis kinerja juga harus memperhatikan integritas lingkungan dan sosial, tidak hanya perdagangan karbon saja. 

7. Penyediaan informasi Pasal 73 ayat (2) harus memuat juga bagaimana integritas lingkungan sosial terpenuhi dalam pelaksanaan instrumen Nilai Ekonomi Karbon. 

8. Hak atas karbon adalah penguasaan oleh negara yang dapat dipindahkan kepada usaha dan/atau kegiatan melalui perizinan. Apakah perizinan ini melekat pada kepemilkan atau hak legal formal terhadap lahan atau hutan? Jika ya, maka masyarakat khususnya masyarakat adat dan lokal yang hak legal formalnya belum terakui akan termarjinalkan dalam kepemilikan hak atas karbon sehingga perlu ada afirmasi untuk hak atas karbon masyarakat, terutama masyarakat adat dan lokal.

Dapatkan dokumen masukan Konsultasi Publik Ranperpres tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan, dengan mengunduh lampiran yang tersedia di bawah ini.