“Dana GCF akan digunakan untuk mendukung arsitektur REDD+ yang lebih kuat dan tata kelola hutan yang terdesentralisasi, terutama untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berakar pada pendekatan hak asasi manusia.” (Proposal Pendanaan REDD+ GCF, Mei 2020)

Pada 21 Agustus 2020, Green Climate Fund (GCF) atau dikenal juga sebagai Dana Iklim Hijau menyetujui proposal pemerintah Indonesia untuk mengakses dana pembayaran berbasis hasil atau results-based payment (RBP) sebesar 103,8 juta dollar AS atau sekitar 1,54 triliun rupiah. Dana ini diberikan sebagai pembayaran atas keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada periode tahun 2014-2016 sebesar 20,3 juta tCO2e.

Keberhasilan Indonesia dalam mengakses dana ini adalah indikator kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Namun, Indonesia tidak hanya akan dinilai atas keberhasilan menurunkan deforestasi dan degradasinya di masa lalu, tetapi juga konsistensi untuk mencegah deforestasi di masa depan. Belakangan ini, konsistensi ini dipertanyakan banyak kalangan dengan disahkannya RUU Cipta Kerja yang berisiko melemahkan perlindungan hutan dan lingkungan hidup serta berbagai berita yang menyebutkan peningkatan deforestasi di era pandemi. 

Selain komitmen politik di atas, publik juga akan menyoroti efektivitas pemerintah Indonesia dalam menyalurkan dana ini secara tepat sasaran, terutama dari sisi manfaatnya untuk masyarakat rentan, yang sangat membutuhkan dukungan di era pandemi ini.  Yang akan menjadi entitas pelaksana utama dalam penyaluran dana ini adalah Kementerian Keuangan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai co-entitas pelaksana.

Dapatkan Madani’s Update Membedah Penggunaan Dana RBP REDD+ dari Green Climate Fund dengan mengunduh bahan yang tersedia di bawah ini. Semoga bermanfaat.