Peluncuran Laporan “Hutan dalam Pemilu 2019: Studi Kasus Pilkada Serentak 2018”

Peluncuran Laporan “Mengupas Status Hutan Indonesia 2018”
October 10, 2018
Diskusi Terarah: Mewujudkan Indonesia Tangguh dalam Kabupaten Lestari
July 16, 2018
Senin (7/8) Madani Berkelanjutan merilis laporan "Hutan Indonesia dalam Pemilu 2019: Studi Kasus Pilkada Serentak 2018" di @tjikiniilima, Jakarta Pusat. Laporan ini mendalami kondisi hutan (kawasan hutan, tutupan hutan, dan deforestasi) di 17 provinsi yang telah memilih pemimpin baru dan memeriksa platform kampanye Gubernur-Wagub terpilih terkait lingkungan dan masyarakat adat. Laporan ini juga menggali kewenangan pemerintah tingkat provinsi di sektor kehutanan berdasarkan undang-undang Pemerintah Daerah yang baru dan peran mereka dalam pengelolaan hutan dan gambut untuk memahami bagaimana mereka dapat memengaruhi nasib hutan, lahan gambut, dan hak-hak masyarakat.

Melalui kajian ini, Madani Berkelanjutan menyuarakan kekhawatiran akan minimnya visi, misi, dan platform pemimpin daerah baru yang berpihak pada hutan, gambut, dan hak masyarakat adat/lokal. Padahal, sebanyak 17 provinsi yang telah memilih mereka dihadapkan pada persoalan karhutla, deforestasi, dan eksploitasi alam yang amat serius. Fakta ini menjadi teguran bukan hanya bagi pemimpin daerah, namun juga calon presiden dan wakil presiden yang akan maju pada Pemilu 2019 nanti agar mengintegrasikan upaya perlindungan lingkungan yang spesifik dalam kampanyenya, seperti diutarakan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Wahyu Setiawan, yang turut hadir pada peluncuran laporan ini.
Simak siaran pers dan materi presentasi Madani Berkelanjutan dan Komisi Pemilihan Umum RI di sini.

Baca laporan "Hutan dalam Pemilu 2019: Studi Kasus Pilkada Serentak 2018" di sini.