Pendapat Hukum Atas Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kategori di Madani's Update, Publikasi pada 19 Januari 2021

Pada 14 September 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menggantikan Peraturan Preside... Selengkapnya

Deforestasi dan Kebakaran Hutan Mengancam 5 Provinsi dengan Tutupan Sawit Terluas
Kategori di Madani's Update, Publikasi pada 18 Januari 2021

Deforestasi dan kebakaran hutan menjadi ancaman di lima provinsi dengan tutupan sawit terluas di Indonesia. Riau sebagai provinsi dengan tutupan sawit terluas mengalami deforestasi sebesar 24.400 hekt... Selengkapnya

5 Provinsi dengan Tutupan Sawit Terbesar
Kategori di Madani's Update, Publikasi pada 15 Januari 2021

Menurut data Kementerian Pertanian, terdapat lima provinsi yang memiliki luas tutupan sawit terbesar pada tahun 2019. Riau merupakan provinsi dengan luas tutupan sawit terbesar di Tanah Air dengan lua... Selengkapnya

Pendapat Hukum Atas Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 11 Tahun 2020 Tentang Hutan Tanaman Rakyat
Kategori di Madani's Update, Publikasi pada 15 Januari 2021

Sangat diketahui bahwa pengelolaan Hutan Taman Rakyat di satu sisi dapat berperan sebagai kendaraan pengakuan hak masyarakat adat dan lokal terhadap sumber daya hutan sebagai bagian dari skema perhuta... Selengkapnya

Pemulihan Gambut dan Mangrove Berbasis Capaian, Kunci Pencapaian Komitmen Iklim Indonesia
Kategori di Publikasi, Siaran Pers pada 29 Desember 2020

Yayasan Madani Berkelanjutan mengapresiasi dilantiknya Hartono Prawiraatmadja sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), pada 23 Desember 2030. Pelantikan ini berdasarkan pada Keputusa... Selengkapnya

Kontribusi Sawit Tidak Berbanding Lurus dengan Ekonomi Daerah
Kategori di Madani's Update, Publikasi pada 18 Desember 2020

Yayasan Madani Berkelanjutan menemukan bahwa kontribusi sawit tidak berbanding lurus dengan ekonomi daerah. Hal tersebut lantaran hasil dari sawit itu sendiri cenderung dinikmati pusat daripada daerah... Selengkapnya

Masukan Konsultasi Publik Ranperpres tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan
Kategori di Madani's Update, Publikasi pada 16 Desember 2020

Yayasan Madani Berkelanjutan mengapresiasi langkah tersebut dengan memberikan beberapa masukan yang diutarakan dalam konsultasi publik rancangan peraturan presiden tentang NEK tersebut. Berikut bebera... Selengkapnya

Pilkada 2020 Momentum Perlindungan Hutan dan Gambut untuk Mencapai Komitmen Iklim
Kategori di Publikasi, Siaran Pers pada 26 November 2020

Pilkada Serentak 2020 selayaknya menjadi momentum untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim Indonesia, terdapat tiga langkah yang perlu dia... Selengkapnya

Kewenangan Pemda Menjaga Hutan Alam dan Melestarikan Lingkungan
Kategori di Madani's Update, Publikasi pada 26 November 2020

Di level provinsi, ada enam kewenangan yang masih melekat. Pemprov bisa mengajukan perubahan status dan fungsi kawasan hutan melalui revisi tata ruang, memberikan perizinan berusaha non-kehutanan yang... Selengkapnya

Masukan Masyarakat Sipil Tantangan Implementasi dan Kegiatan Prioritas untuk Pendanaan RBP REDD+ dari Green Climate Fund
Kategori di Madani's Update, Publikasi pada 26 November 2020

Yayasan Madani Berkelanjutan bersama beberapa organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam isu perlindungan hutan alam dan gambut, pencapaian komitmen iklim, dan pengakuan hak masyarakat adat dan lo... Selengkapnya