Pada 14 September 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menggantikan Peraturan Preside... Selengkapnya

Deforestasi dan kebakaran hutan menjadi ancaman di lima provinsi dengan tutupan sawit terluas di Indonesia. Riau sebagai provinsi dengan tutupan sawit terluas mengalami deforestasi sebesar 24.400 hekt... Selengkapnya

Menurut data Kementerian Pertanian, terdapat lima provinsi yang memiliki luas tutupan sawit terbesar pada tahun 2019. Riau merupakan provinsi dengan luas tutupan sawit terbesar di Tanah Air dengan lua... Selengkapnya

Sangat diketahui bahwa pengelolaan Hutan Taman Rakyat di satu sisi dapat berperan sebagai kendaraan pengakuan hak masyarakat adat dan lokal terhadap sumber daya hutan sebagai bagian dari skema perhuta... Selengkapnya

Yayasan Madani Berkelanjutan menemukan bahwa kontribusi sawit tidak berbanding lurus dengan ekonomi daerah. Hal tersebut lantaran hasil dari sawit itu sendiri cenderung dinikmati pusat daripada daerah... Selengkapnya

Yayasan Madani Berkelanjutan mengapresiasi langkah tersebut dengan memberikan beberapa masukan yang diutarakan dalam konsultasi publik rancangan peraturan presiden tentang NEK tersebut. Berikut bebera... Selengkapnya

Di level provinsi, ada enam kewenangan yang masih melekat. Pemprov bisa mengajukan perubahan status dan fungsi kawasan hutan melalui revisi tata ruang, memberikan perizinan berusaha non-kehutanan yang... Selengkapnya

Yayasan Madani Berkelanjutan bersama beberapa organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam isu perlindungan hutan alam dan gambut, pencapaian komitmen iklim, dan pengakuan hak masyarakat adat dan lo... Selengkapnya

Berdasar kajian Madani Berkelanjutan, sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur memiliki hutan alam mencapai 21, juta hektare (ha). Sementara 10 kabupaten pelaksana pemilihan bupati,... Selengkapnya

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang akan dilaksanakan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota merupakan salah satu momentum politik yang dapat mempengaruhi perlindungan hutan t... Selengkapnya