Papua dan Papua Barat termasuk provinsi dengan tutupan hutan dalam perkebunan sawit terluas di Indonesia. Selengkapnya

Koordinasi mencakup pengumpulan data, evaluasi perizinan, dan tindak lanjut yang bertujuan untuk perbaikan tata kelola dan peningkatan produktivitas sawit. Selengkapnya

Penerbitan Inpres ‘moratorium’ ini menjadi peluang pembenahan menuju tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Selengkapnya

Penerapan prinsip berkelanjutan merupakan upaya perbaikan industri sawit. Model bisnis ini memberikan keuntungan lebih besar dari model bisnis biasa. Selengkapnya

Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Namun sejumlah kendala membuat perkebunan sawit di Indonesia menjadi sumber masalah. Selengkapnya

BPDLH menjadi instrumen penting dalam pengelolaan pendanaan REDD+, oleh karena itu banyak hal yang perlu diperhatikan agar menjadi instrumen pendanaan yang adil dan inklusif. Selengkapnya

Hingga 2018, luasan tutupan hutan di dalam wilayah perkebunan sawit di 10 provinsi tersisa 3,02 juta ha. Sebelumnya luas tutupan hutan mencapai 5,4 juta ha pada 2001. Rata-rata penurunan luas tutupan... Selengkapnya

Selama hampir dua dasawarsa, luas tutupan hutan Indonesia tersisa sebesar 3,2 juta ha, dari sebelumnya sebesar 5,7 juta ha pada 2001. Tutupan hutan yang hilang tersebut otomatis menambah luas perkebun... Selengkapnya

Ide-ide kreatif Madani Berkelanjutan bagi pemerintah untuk dimasukkan ke dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. Selengkapnya

Perubahan iklim adalah isu lingkungan hidup yang popular akhir-akhir ini. Indonesia adalah salah satu negara yang bukan hanya terdampak perubahan iklim, namun juga berkomitmen ikut serta mengurangi em... Selengkapnya