Pada 14 September 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menggantikan Peraturan Preside... Selengkapnya
Madani Berkelanjutan bersama berbagai NGO berkepentingan, mencoba menafsirkan arah implementasi Inpres No.8 Tahun 2018 (Moratorium Sawit). Selengkapnya
Madani Berkelanjutan mencoba menafsirkan makna alokasi Forest Reference Emission Level (FREL) untuk REDD+ di tingkat subnasional (provinsi) bagi hutan Indonesia Selengkapnya
Madani Berkelanjutan mengkaji implikasi potensial Permentan 5/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang dikeluarkan pada Januari 2019 terhadap tata kelola perizinan sawit, huta... Selengkapnya
Madani Berkelanjutan mengulas emisi GRK nasional terkini, capaian target penurunan emisi terkini, potensi peningkatan ambisi NDC, kebijakan dan langkah mitigasi yang dilakukan, dan update terkait pe... Selengkapnya
Madani Berkelanjutan menyoroti poin-poin mendasar dalam Perhutanan Sosial yang meliputi subjek, kewenangan, hak dan kewajiban, sinergi antarpihak, mekanisme pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi... Selengkapnya