Yayasan Madani Berkelanjutan merangkum beberapa peristiwa penting terkait dengan kondisi ekonomi-politik yang terjadi dalam sepekan terakhir ya (19-26 April 2021), berikut cuplikannya: Selengkapnya

Pada 14 September 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menggantikan Peraturan Preside... Selengkapnya

Sangat diketahui bahwa pengelolaan Hutan Taman Rakyat di satu sisi dapat berperan sebagai kendaraan pengakuan hak masyarakat adat dan lokal terhadap sumber daya hutan sebagai bagian dari skema perhuta... Selengkapnya

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan KLHK terhadap PT Pranaindah Gemilang (PG) terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Majelis hakim yang diketuai Hariyadi memutuskan PT PG terb... Selengkapnya

Madani Berkelanjutan mencoba menafsirkan makna alokasi Forest Reference Emission Level (FREL) untuk REDD+ di tingkat subnasional (provinsi) bagi hutan Indonesia Selengkapnya

Madani Berkelanjutan mengkaji implikasi potensial Permentan 5/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang dikeluarkan pada Januari 2019 terhadap tata kelola perizinan sawit, huta... Selengkapnya

Madani Berkelanjutan mengulas emisi GRK nasional terkini, capaian target penurunan emisi terkini, potensi peningkatan ambisi NDC, kebijakan dan langkah mitigasi yang dilakukan, dan update terkait pe... Selengkapnya

Madani Berkelanjutan menyoroti poin-poin mendasar dalam Perhutanan Sosial yang meliputi subjek, kewenangan, hak dan kewajiban, sinergi antarpihak, mekanisme pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi... Selengkapnya

Komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia sangat dibutuhkan mengingat silang sengkarut pengelolaan yang terjadi hari ini. Selengkapnya

Laporan ini menampilkan poin-poin yang patut disoroti dalam SoIFO (State of Indonesia’s Forests 2018) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selengkapnya