Hasil pencarian untuk tag LAHAN GAMBUT:



Agenda Net Sink Sektor Kehutanan dan Lahan 2030 Bebas Hambatan
Kategori di Madani News, Publikasi pada 27 September 2021

Pemerirah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyampaikan bahwa dokumen penyerapan bersih (net sink) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan (Forestry and Other... Selengkapnya

Konsistensi Kebijakan Pemerintah dalam Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan, Gambut dan Mangrove Kunci Pencapaian Komitmen Iklim Indonesia
Kategori di Publikasi, Siaran Pers pada 29 Juli 2021

Yayasan Madani Berkelanjutan mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam memperbarui komitmen iklim Indonesia melalui Updated Nationally Determined Contribution (Updated NDC). Dalam dokumen Updated... Selengkapnya

Pemulihan Gambut dan Mangrove Berbasis Capaian, Kunci Pencapaian Komitmen Iklim Indonesia
Kategori di Publikasi, Siaran Pers pada 29 Desember 2020

Yayasan Madani Berkelanjutan mengapresiasi dilantiknya Hartono Prawiraatmadja sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), pada 23 Desember 2030. Pelantikan ini berdasarkan pada Keputusa... Selengkapnya

Kementan Menyiapkan 770.600 ha untuk Kawasan Food Estate
Kategori di Aktivitas, Luluk Update pada 10 Agustus 2020

Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 770.600 ha lahan di eks pengembangan lahan gambut (PLG), Kalimantan Tengah, untuk kawasan food estate. Pengembangan kawasan food estate pada tahap pertama 2... Selengkapnya

Bagaimana Rencana Cetak Sawah di Lahan Gambut?
Kategori di Aktivitas, Luluk Update pada 21 Mei 2020

Pemerintah lewat Menko Perekonomian menyiapkan pembukaan sawah baru di lahan gambut. Dalam Rapat Terbatas, disampaikan bahwa rencana tersebut akan dikembangkan di atas lahan 255 ribu hektare di Kalima... Selengkapnya

Catatan Kritis Inpres No. 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Kategori di Madani's Update, Publikasi pada 27 Agustus 2019

Madani Berkelanjutan memberikan sembilan langkah yang harus dilakukan pemerintah yang juga terkait dengan Inpres No.5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola H... Selengkapnya