Keberadaan masyarakat adat sangat penting, karena masyarakat adat adalah pondasi dari kebinekaan Indonesia. Sehingga menurut Giorgio, kalau masyarakat adat tidak diurus dan dilindungi secara tepat da... Selengkapnya
Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan salah satu RUU yang didorong kuat pengesahannya oleh berbagai pihak sedari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kep... Selengkapnya
Koalisi CSO dan Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat meminta agar Pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Perwakilan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian ATR/BPN... Selengkapnya
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan sebanyak 8 dari 9 fraksi di DPR RI menyatakan sepakat RUU Masyarakat Ad... Selengkapnya
Dinamika konstelasi politik merupakan salah satu hal yang patut ditinjau oleh para penggiat sosial lingkungan hidup mengingat politik merupakan alat konfigurasi distribusi sumber daya serta perilaku p... Selengkapnya
Ide-ide kreatif Madani Berkelanjutan bagi pemerintah untuk dimasukkan ke dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. Selengkapnya
Mayoritas anggota DPR RI terlibat menunjukkan sikap setuju untuk mengundangkan RUU ini, meskipun urgensi RUU ini sangat layak untuk dipertanyakan dan telah mendapatkan penolakan dari pemerintah demi k... Selengkapnya
#Vote4Forest mengkaji proses pembahasan RUU KSDAHE dan sikap perspektif anggota DPR RI yang terlibat di dalamnya terhadap kawasan konservasi. Selengkapnya
Payung hukum konservasi yang digunakan negara saat ini sudah tidak lagi relevan dengan kompleksitas permasalahan di tingkat tapak. Selengkapnya
Dapil masyarakat adat tidak menjamin anggota DPR berpihak pada nasib mereka. Selengkapnya