Pemerintah Indonesia mempermanenkan kebijakan penundaan pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut menjadi penghentian izin baru melalui Inpres 5/2019. Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi jilid II harus lebih serius dan tegas dalam menunjukkan kepemimpinan politik untuk memastikan pencapaian komitmen iklim Indonesia, salah satunya dengan memperkuat implementasi rest... Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi jilid II harus lebih serius dan tegas dalam menunjukkan kepemimpinan politik untuk memastikan pencapaian komitmen iklim Indonesia, salah satunya dengan memperkuat implementasi rest... Selengkapnya

Madani Berkelanjutan mencoba menafsirkan makna alokasi Forest Reference Emission Level (FREL) untuk REDD+ di tingkat subnasional (provinsi) bagi hutan Indonesia Selengkapnya

Peraturan Menteri P.10/2019 yang seharusnya hanya mengatur masalah teknis penetapan puncak kubah gambut untuk menentukan area fungsi lindung ekosistem gambut ini justru ‘menyelipkan’ norma baru yang s... Selengkapnya

Riset World Resources Institute pada 2017 menunjukkan bahwa moratorium hutan adalah kebijakan mitigasi kehutanan dengan potensi penurunan emisi paling tinggi. Selengkapnya

Madani Berkelanjutan mengkaji implikasi potensial Permentan 5/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang dikeluarkan pada Januari 2019 terhadap tata kelola perizinan sawit, huta... Selengkapnya

Madani Berkelanjutan mengulas emisi GRK nasional terkini, capaian target penurunan emisi terkini, potensi peningkatan ambisi NDC, kebijakan dan langkah mitigasi yang dilakukan, dan update terkait pe... Selengkapnya

Saat ini, telah banyak pembelajaran dari pengelolaan hutan oleh masyarakat yang sangat berharga untuk memperkuat kontribusi perhutanan sosial terhadap pencapaian komitmen iklim Indonesia. Selengkapnya

SIARAN PERS Katowice, Polandia 5 Desember 2018 Dapat disiarkan segeraYayasan EcoNusa Indonesia, Yayasan Madani Berkelanjutan dan KKI-Warsi menilai tujuan dari Kesepakatan Paris untuk perubahan iklim y... Selengkapnya