Salah satu tujuan utama dari sistem sertifikasi adalah perbaikan tata kelola dan memberikan standarisasi komoditas bagi pasar global, namun disamping itu perlu juga untuk memberikan kontribusi kepada... Selengkapnya

Dua tahun terakhir ini Provinsi Papua Barat dan KPK melakukan evaluasi tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi ini bagian dari program R... Selengkapnya

Dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mulai diterapkan sejak 2015. Salah satu fungsi BPDPKS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Namun faktany... Selengkapnya

Potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di provinsi kaya perkebunan kelapa sawit mencapai puluhan miliar per tahun. Menurut kajian Yayasan Madani Berkelanjutan, rata-rata PBB per hektare (ha)... Selengkapnya

Sawit merupakan komoditas yang turut berkontribusi meningkatkan devisa negara. Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 2/PMK.05/2007, pungutan ekspor sawit hanya masuk ke dalam pajak... Selengkapnya

Terbitnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi perkebunan sawit untuk terus mengekspansi di atas hutan alam yang tersisa. Komitmen perbaikan tata kelola sawit berkelanjut... Selengkapnya

Petani sawit sejahtera, masih jauh dari harapan. Begitulah faktanya, kemiskinan masih membelenggu kehidupan para petani sawit, terutama petani gurem, yang kepemilikan lahannya kurang dari 2 hektare da... Selengkapnya

Perkebunan sawit berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Budidaya tanaman monokultur ini tidak hanya menggerakan perekonomian masyarakat, tapi juga memberikan sumbangan bagi penerimaan daerah. Sala... Selengkapnya

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih membayangi masyarakat di provinsi kaya sawit. Selengkapnya

Industri sawit berkontribusi meningkatkan nilai devisa negara. Namun di sisi lain juga turut menyumbang terjadinya konflik agrarian. Selengkapnya