Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perbaikan Tata Kelola Sawit mengungkapkan, baru enam provinsi di Indonesia yang berkomitmen menerapkan moratorium sawit. Selengkapnya

Evaluasi satu tahun Inpres Moratorium Sawit memetakan setidaknya lima persoalan yang harus diselesaikan. Selengkapnya

Satu tahun Inpres Moratorium Sawit dijalankan, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar Inpres ini tidak jadi sia-sia. Selengkapnya

Meski mendatangkan keuntungan ekonomi, ekspansi perkebunan kelapa sawit menyebabkan deforestasi dan persoalan agraria lainnya. Selengkapnya

Setiap 10 menit, Indonesia kehilangan hutan hampir seluas 4 kali lapangan sepak bola. Selengkapnya

Madani Berkelanjutan menemukan satu juta hektare kebun sawit di hutan primer dan prioritas restorasi gambut. Selengkapnya

Pemerintah Indonesia mempermanenkan kebijakan penundaan pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut menjadi penghentian izin baru melalui Inpres 5/2019. Selengkapnya

Laporan ini menyelami Inpres Moratorium Sawit secara komprehensif dengan menyimak komponen substansinya satu persatu, dari aktor, kewenangan, alur implementasi, hingga rekomendasi agar penerapannya ef... Selengkapnya

Madani menyoroti sejumlah hal terkait Inpres Moratorium Sawit, khususnya hak petani sawit, keberlanjutan, alur pelaksanaan, pengecualian penundaan izin, koordinasi, pemantauan, dan peran masyarakat si... Selengkapnya

Dokumen berikut ini merupakan catatan konstruktif bagi RSPO untuk menyempurnakan draf perbaikan P&C atas kekurangan tersebut. Madani Berkelanjutan bersama 61 organisasi masyarakat sipil lokal dan inte... Selengkapnya