Krisis iklim tengah menjadi sorotan dunia. Untuk menjaga kenaikan suhu bumi agar tidak melebihi 1,5 derajat Celsius pada akhir abad ini, negara-negara yang terlibat dalam Persetujuan Paris diminta untuk meningkatkan komitmen iklim mereka, yang dikenal sebagai Nationally Determined Contribution (NDC).

Pada 23 September 2022, Indonesia memperbarui komitmen iklimnya dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Di dalam ENDC, target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang harus dicapai Indonesia secara mandiri naik dari 29% menjadi 31,89%, sementara dengan dukungan internasional naik dari 41% menjadi 43,20%.

Sektor Kehutanan dan Lahan (FOLU) serta Sektor Energi menyumbang 94% dari total target penurunan emisi GRK dalam ENDC dengan upaya sendiri.

Baca juga: Catatan Agar Second NDC Sektor Hutan dan Lahan Lebih Ambisius

Meski terjadi peningkatan, ambisi pengurangan emisi GRK dalam ENDC belum sepenuhnya sejalan dengan upaya global untuk menjaga pemanasan di 1,5 derajat Celsius. Penggunaan skenario Business as Usual (BAU) berpotensi membuat proyeksi emisi di masa depan tidak akurat. Acuan tingkat deforestasi yang digunakan pun masih sangat tinggi, baik terencana maupun tidak terencana. Selain itu, ENDC belum sepenuhnya memperhatikan keadilan iklim sebagai pendekatan dalam menangani perubahan iklim.

Apa yang perlu diperhatikan dalam Second NDC?

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyiapkan Second NDC untuk disampaikan kepada UNFCCC pada Agustus 2024.

Beberapa rekomendasi dari organisasi masyarakat sipil agar Second NDC lebih ambisius dan adil adalah:

1. Meningkatkan target penurunan emisi GRK agar sesuai dengan pencapaian target 1,5 derajat Celsius. Tingkat ambisi yang diperlukan adalah penurunan emisi 60% dari kondisi Business as Usual (BAU) pada 2030 atau 26% di bawah tingkat emisi 2022 untuk target mandiri (di luar sektor AFOLU). Untuk target bersyarat, ambisi penurunan emisi perlu ditingkatkan menjadi 62% dari skenario BAU atau 28% di bawah tingkat emisi 2022 (di luar AFOLU). 
2. Mengganti penggunaan skenario BAU dengan tingkat emisi relatif tahun 2019.
3. Tidak lagi memberikan ruang bagi deforestasi hutan alam.
4. Memperkuat integritas lingkungan hidup, transparansi, akurasi, keutuhan, keterbandingan, konsistensi, dan mencegah penghitungan ganda.
5. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan dapat diakses publik.
6. Mengakomodasi prinsip keadilan iklim dalam strategi penanganan perubahan iklim.
7. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses penyusunan NDC untuk mengakomodasi dampak dan kerentanan yang berbeda dari kelompok rentan.

Dengan memperhatikan rekomendasi ini, diharapkan Second NDC Indonesia dapat menjadi langkah yang lebih kokoh dan adil dalam menanggapi tantangan perubahan iklim secara global.