Siaran Pers

December 6, 2018

COP 24 Katowice: Tingkatkan Ambisi, Hentikan Deforestasi dalam NDC

November 29, 2018

Prabowo-Sandi, Perkuat Komitmen Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan pada Visi & Misi 2019-2024

October 23, 2018

Jokowi-Ma’ruf Amin, Perkuat Komitmen Hutan, Gambut, dan Masyarakat Adat 2019-2024

Nawacita II tidak lagi menyebutkan target-target rinci penyelamatan hutan dan lahan gambut serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.
September 21, 2018

Moratorium Sawit Perlu Dukungan dan Pengawalan Para Pihak

npres ini memperlihatkan inisiatif baik untuk lebih mengutamakan peningkatan produktivitas lahan ketimbang berekspansi ke kawasan hutan.
September 4, 2018

Mengupas Status Hutan Indonesia 2018, Mempertegas Langkah Koreksi Pengelolaan Hutan Indonesia

Komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia sangat dibutuhkan mengingat silang sengkarut pengelolaan yang terjadi hari ini.
August 7, 2018

Nasib Hutan dan Gambut dalam Pusaran Pilpres 2019

Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pilkada 2018 belum memiliki komitmen kuat dalam penyelamatan hutan, gambut, dan pengakuan hak-hak masyarakat adat/lokal.
February 13, 2018

Pantau Gambut Ajukan 5 Rekomendasi Pasca 2 Tahun Restorasi Gambut

Sejumlah 20 kelompok masyarakat sipil dari 8 provinsi di Indonesia, dalam Simpul Jaringan Pantau Gambut, membangun kanal informasi daring sebagai dukungan pada restorasi gambut yang dikerjakan pemerintah dua tahun terakhir

January 21, 2018

Dua Tahun Memulihkan Gambut Klaim Keberhasilan Merestorasi 1,2 juta Hektar Gambut Tidak Terbukti

Sejumlah 20 kelompok masyarakat sipil dari 8 provinsi di Indonesia, dalam Simpul Jaringan Pantau Gambut, membangun kanal informasi daring sebagai dukungan pada restorasi gambut yang dikerjakan pemerintah dua tahun terakhir

May 4, 2017

Evaluasi 6 Tahun Moratorium Hutan: Jutaan Hektar Hutan Raib, Tidak Transparan, Perhutanan Sosial Terancam, Hak Masyarakat Adat Tak Terlindungi

Sedikitnya 2,7 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut atau setara dengan 5 kali luas Pulau Bali raib selama enam tahun pelaksanaan kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut