Tahun 2024 menjadi titik balik yang menentukan dalam perjalanan panjang demokrasi dan reformasi Indonesia. Dua puluh enam tahun setelah runtuhnya rezim Orde Baru, harapan akan tata kelola negara yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan justru diuji dengan tantangan yang semakin kompleks. Alih-alih meneguhkan capaian reformasi, kontestasi politik tahun ini justru menggugah keprihatinan mendalam atas arah demokrasi dan masa depan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam—sebuah tonggak penting yang lahir di era awal reformasi—menyuarakan cita-cita besar keadilan ekologis dan keberpihakan kepada masyarakat adat, petani kecil, dan kelompok rentan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini cenderung terpinggirkan. Alih-alih menjadi pijakan utama dalam pengambilan keputusan, semangat TAP MPR IX/2001 seakan hanya tersimpan dalam dokumen, tidak pernah benar-benar diimplementasikan secara utuh.

Melalui laporan khusus ini, MADANI Berkelanjutan mengajak publik untuk melihat kembali dinamika dua dekade terakhir: bagaimana setiap pergantian kekuasaan membawa arah berbeda dalam perlindungan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam, bagaimana janji-janji reformasi kerap gagal ditepati, dan bagaimana demokrasi yang seharusnya menjadi alat pembebasan justru berbalik menjadi instrumen pembatasan.

Di tengah senjakala demokrasi dan bangkitnya kembali kekuatan status quo, laporan ini menjadi ruang refleksi—bahwa perjuangan belum selesai. Perjuangan untuk menjaga hutan, air, tanah, dan seluruh ekosistem Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan memperbaiki demokrasi itu sendiri.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi kontribusi bermakna dalam mendorong arah kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat serta kelestarian alam. Karena masa depan demokrasi dan masa depan lingkungan hidup Indonesia tidak dapat dipisahkan.