Madani

Tentang Kami

Update Ekonomi Politik, dari Indonesia Turun Kelas Hingga Pencegahan Korupsi Oleh KPK Belum Efektif

Update Ekonomi Politik, dari Indonesia Turun Kelas Hingga Pencegahan Korupsi Oleh KPK Belum Efektif

Yayasan Madani Berkelanjutan merangkum beberapa peristiwa penting terkait dengan kondisi ekonomi-politik yang terjadi dalam sepekan terakhir (6 Juli 2021 – 12 Juli 2021), berikut cuplikannya:

1. Indonesia turun kelas jadi negara lower-middle income

Bank Dunia (World Bank) memasukkan Indonesia ke negara penghasilan menengah ke bawah, alias lower middle income country. Padahal, pada 1 Juli 2020, Bank Dunia sudah menaikkan status Indonesia menjadi upper middle income country. Penurunan kelas ini disebabkan Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi US$ 3.870, dari GNI per kapita pada tahun 2019 yang sebesar US$ 4.050. Selain Indonesia, ada tiga negara yang memiliki kasus serupa, seperti Mauritius, Romania, serta Samoa.

Bank Dunia setiap tahun memang mengubah klasifikasi GNI per kapita untuk menentukan peringkat tiap negara. Di tahun 2019, klasifikasi GNI per kapita terdiri dalam 4 kategori, yaitu low income dengan GNI per kapita US$ 1.035, lower-middle income country US$ 1.036 – US$ 4.045. Lalu, upper-middle income country dengan GNI per kapita US$ 4.046 – US$ 12.535, serta high income country dengan GNI per kapita di atas US$ 12.535.

Sementara di tahun 2020, klasifikasi berubah. Yakni, low Income country dengan GNI per kapita US$ 1.045, kemudian lower-middle income country US$ 1.046 – US$ 4.095, upper-middle income country dengan GNI per kapita US$ 4.096 – US$ 12.695, serta high income country dengan GNI per kapita di atas US$ 12.695.

2. KLHK Batalkan 2 Proyek Karbon Milik LSM Internasional

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membatalkan dua proyek karbon milik lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional. Dua proyek tersebut rencananya akan dilakukan di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah; dan Taman Nasional Batang Gadis, Sumatera Utara. Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan deklarasi proyek-proyek karbon di Indonesia yang melibatkan kawasan hutan negara, tidak boleh dibiarkan berlangsung secara ilegal.

Sebagai tindak lanjut atas arahan menteri tersebut, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno telah memerintahkan Kepala UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Taman Nasional di seluruh Indonesia untuk melakukan inventarisasi dan investigasi. Jika terbukti melanggar aturan, dia meminta kegiatan-kegiatan yang terkait deklarasi proyek karbon yang melibatkan kawasan konservasi dan hutan lindung, dihentikan.

3. Presiden Jokowi Didorong Perpanjang Inpres Moratorium Sawit

Moratorium izin perkebunan sawit yang ditetapkan pemerintah pada 2018 akan berakhir 19 September 2021. Sejumlah pihak meminta kebijakan ini diperpanjang, mengingat perbaikan tata kelola sawit masih belum tercapai.

Permasalahan itu mulai dari kebun di kawasan hutan hingga rendahnya produktivitas. Apabila hal-hal ini bisa diselesaikan, dampak positif yang didapatkan di antaranya dukungan pasar global, peningkatan produktivitas, ataupun pencapaian komitmen iklim.

Untuk mendorong hal-hal ini tercapai, Koalisi Moratorium Sawit meminta presiden untuk memperpanjang kembali kebijakan penghentian sementara izin kelapa sawit. Dasar hukum moratorium pun perlu diperkuat dan diiringi dengan target yang lebih spesifik.

Selama 2,5 tahun kebijakan berjalan, implementasi moratorium sawit masih jauh dari target. Contohnya seperti sinergisitas data konsesi sawit antarsesama lembaga atas kementerian yang hingga kini tak berjalan optimal.

Berdasarkan kertas kebijakan yang disusun koalisi, faktor penghambat implementasi moratorium sawit lainnya, yakni tidak tersedianya alokasi anggaran dan sumber daya manusia khusus di tingkat daerah. Di sisi lain, sosialisasi kebijakan kepada pemerintah daerah masih minim. Ada pula temuan ego sektoral antar-kementerian dan pergantian jabatan di tengah implementasi kebijakan. Pada aspek sosial dan politik, penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap turut melemahkan semangat perbaikan tata kelola sawit.

Kebijakan moratorium sawit sendiri dapat menjadi jalan bagi tuntutan pasar internasional dalam memenuhi produk sawit yang berkelanjutan. Melalui implementasi kebijakan ini, pemerintah dapat melakukan perbaikan tata kelola untuk menghasilkan produk sawit yang dapat diterima pasar global.

Desakan untuk melanjutkan moratorium sawit sebelumnya juga disampaikan asosiasi petani sawit yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (Popsi). Melalui siaran pers, Ketua Umum Popsi Pahala Sibuea meminta pemerintah untuk fokus meningkatkan produktivitas petani sawit melalui program peremajaan sawit rakyat, menangani harga jual rendah, membantu pemetaan, dan menyelesaikan tumpang tindih lahan.

4. Harga Batu Bara Bangkit, Produsen Ajukan Kenaikan Produksi

Terus menanjaknya harga batu bara dimanfaatkan oleh produsen komoditas berjuluk emas hitam itu untuk meningkatkan produksinya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri menetapkan harga batubara acuan (HBA) Indonesia pada Juli 2021 sebesar US$ 115,35 per ton. Angka ini naik US$ 15,02 per ton dibandingkan Mei yang sebesar US$ 100,33 per ton.

Kementerian ESDM mencatat kurang lebih ada 100 perusahaan tambang batu bara yang mengajukan kenaikan target produksi. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan beberapa perusahaan telah mengajukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2021.

Kenaikan target produksi ini juga seiring dengan penambahan kuota produksi di tahun ini. Pemerintah menambah kuota target produksi batubara nasional tahun ini sebesar 75 juta ton menjadi 625 juta ton. Kuota produksi batu bara tahun ini awalnya ditetapkan sebesar 550 juta ton.

5. BPK: Pencegahan Korupsi oleh KPK Era Firli Bahuri Belum Efektif

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan pelaksanaan pencegahan korupsi dan pengelolaan atas benda sitaan dan barang rampasan oleh Firli Bahuri Cs belum efektif. Hal itu termuat dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 BPK yang dikutip dari situs resmi BPK pada Minggu (11/7). BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas efektivitas fungsi pencegahan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tindak pidana korupsi (Tipikor) tahun 2015-semester I tahun 2020 pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) dan instansi terkait lainnya.

BPK menemukan 10 permasalahan yang dirumuskan menjadi tiga permasalahan utama. Pertama, perubahan peraturan KPK belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi koordinasi bidang pencegahan dan pengelolaan atas benda sitaan dan barang rampasan. Di antaranya, tutur BPK, penyusunan Peraturan KPK (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) BPK belum didukung kajian, analisis, dan penyelarasan yang memadai. Berikutnya, terdapat tugas dan fungsi yang tidak lagi diatur dalam Perkom 7 Tahun 2020. Antara lain yaitu kewenangan dan unit kerja pelaksana tugas koordinasi pencegahan KPK, tugas dan fungsi Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi), pelaksana fungsi pengembangan aplikasi sistem informasi dan data Direktorat Labuksi, serta uraian pekerjaan/job description terkait pengelolaan titipan uang sitaan dan uang gratifikasi.

Kedua, upaya pencegahan korupsi melalui fungsi koordinasi dan monitoring pada kegiatan Monitoring Center for Prevention (MCP) belum dilaksanakan secara memadai. Di antaranya mencakup tiga bagian. Ketiga, pelaksanaan fungsi penindakan dan eksekusi belum mendukung pengelolaan benda titipan/sitaan, barang rampasan dan benda sita eksekusi secara memadai. Di antaranya, tutur BPK, pada Direktorat Penyelidikan yang belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan benda/barang titipan yang masih dikuasai oleh penyelidikan/satgas penyelidikan.

Related Article

Update Ekonomi Politik, dari Kesepakatan Lingkungan Uni Eropa Hingga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Sulit Capai 5 Persen

Update Ekonomi Politik, dari Kesepakatan Lingkungan Uni Eropa Hingga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Sulit Capai 5 Persen

Yayasan Madani Berkelanjutan merangkum beberapa peristiwa penting terkait dengan kondisi ekonomi-politik yang terjadi dalam sepekan terakhir (30 Juni 2021 – 5 Juli 2021), berikut cuplikannya:

1. Uni Eropa Capai Kesepakatan Lingkungan, Targetkan Nol Emisi pada 2050

Dewan Uni Eropa mengadopsi undang-undang perubahan iklim pada Senin (28/6/2021). UU ini secara hukum mewajibkan 27 negara anggota Uni Eropa untuk secara kolektif memangkas emisi rumah kaca sebesar 55 persen pada tahun 2030. Uni Eropa juga menargetkan kawasannya menjadi nol-emisi pada tahun 2050.

Uni Eropa dan beberapa negara lain, memang sudah meningkatkan janji untuk mengurangi gas rumah kaca dan mencapai netralitas karbon. Kesepakatan diambil saat pertemuan puncak perubahan iklim virtual pada April lalu. Meski demikian, ada kekhawatiran bahwa janji tersebut benar-benar dipenuhi menjadi Undang-Undang. Sebagai informasi, baru lima negara yang benar-benar membuat janji yang mengikat secara hukum, yakni Inggris Raya dan Selandia Baru, serta anggota Uni Eropa Hongaria, Luksemburg, dan Prancis.

2. Indonesia-Belanda Perluas Kerja Sama Sawit Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat memperluas kerja sama di bidang sawit berkelanjutan dan minyak nabati lainnya. Salah satu program yang didukung yaitu pemberian program pengembangan kapasitas bagi petani-petani di Sumatera dan Kalimantan. Program kerja sama ini senilai 5 juta euro dan mencakup juga dukungan kepada petani-petani kecil untuk memenuhi sertifikasi ISPO. Belanda sendiri merupakan importir terbesar minyak sawit Indonesia di Uni Eropa. Sebanyak 15% ekspor Indonesia ke Belanda merupakan kelapa sawit.

3. Indonesia Terima Dana Hibah Rp 1 Triliun dari Jerman

Indonesia mendapatkan dana hibah sebesar Rp 1 Triliun atau 59,4 Juta Euro dari Jerman yang akan akan digunakan untuk pendanaan 16 proyek kerja sama teknis di berbagai bidang, termasuk bidang lingkungan hidup dan ketahanan perubahan iklim. Perwakilan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman secara resmi menandatangani nota kesepakatan untuk sejumlah proyek kerja sama teknis bilateral pada Rabu, 23 Juni 2021.

Terdapat beberapa proyek pembangunan di bidang lingkungan hidup dan ketahanan perubahan iklim. Pertama, proyek Pembangunan Infrastruktur Hijau (Green Infrastructure Development) yang akan berfokus untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur ramah iklim di Indonesia. Ada tiga sektor utama, yaitu pengelolaan sampah padat, pengelolaan air limbah dan angkutan umum perkotaan. Kedua, proyek Pencegahan Korupsi di Sektor Kehutanan yang akan mendukung Indonesia mengurangi laju deforestasi melalui peningkatan tata kelola hutan dan pencegahan korupsi, termasuk memerangi kejahatan di sektor kehutanan di Papua.

Ketiga, proyek Perlindungan Sosial Adaptif yang akan mendukung Indonesia dalam melindungi dan mempersiapkan penduduknya, memperkuat ketahanan masyarakat terutama kelompok pendapatan rendah dan miskin yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, kejadian cuaca ekstrem dan bencana alam.

Keempat, proyek Rantai Pendingin Berbasis Energi Tenaga Surya untuk Ekonomi Ramah Lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan kerangka teknologi dan pasar untuk pengurangan emisi CO2 jangka panjang di sektor pendinginan dan energi di Indonesia.

Terakhir, proyek Climate and Biodiversity Hub Indonesia, bertujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat pengarusutamaan dan implementasi kebijakan iklim dan keanekaragaman hayati.

4. Menteri Keuangan Menerbitkan Aturan Baru Mengenai PSN

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan untuk jaminan pelaksanaan PSN terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pada 31 Maret 2021 dan telah diundangkan pada 1 April 2021.

Sebelumnya terdapat PMK 60/PMK.08/2017 dan digantikan dengan PMK terbaru yang diterbitkan untuk mengakomodir dinamika perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang memerlukan jaminan pemerintah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berperan dalam pembangunan PSN.

Setelah diperbaharui, PMK terbaru ini melibatkan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam pemberian jaminan pemerintah. Keterlibatan BUPI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditujukan agar proses dukungan pemerintah terkait penjaminan dapat dilaksanakan secara efektif dan profesional, dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan PSN.

Lebih lanjut, PMK ini juga mengatur ruang lingkup risiko politik dalam penjaminan PSN yang lebih tegas. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian pengaturan kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN) dan Badan Usaha pelaksana PSN atas risiko-risiko politik apa saja yang dapat diberikan penjaminannya oleh pemerintah.

5. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Sulit Kembali ke Level 5%

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai akan sulit kembali tumbuh di level lima persen sebagaimana sebelum terjadinya pandemi covid-19 pada 2019. Pasalnya, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia terbilang cukup tinggi, bahkan berada di atas pertumbuhan ekonomi.

Melansir Badan Pusat Statistik (BPS), ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Ini merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman mengatakan, nilai ICOR yang di atas Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan perbaikan iklim usaha dan pertumbuhan industri sangat berat untuk mendongkrak ekonomi kedepannya. Untuk itu ia menyebut, industrialisasi menjadi urgent dalam menjawab tantangan perekonomian ke depan. Rizal menyarankan pemerintah untuk lebih efektif meningkatkan ekspor dari komoditas yang memiliki daya saing cukup tinggi di pasar global. Selain itu, Rizal juga mengusulkan ada kebijakan dari pemerintah untuk menurunkan ICOR melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan nilai tambah melalui dorongan teknologi, dan mendorong produktivitas dari industri pengolahan.

Related Article

Update Ekonomi Politik, dari Jokowi The King of Lips Service Hingga Utang Indonesia Tembus Rp 6.000 Triliun

Update Ekonomi Politik, dari Jokowi The King of Lips Service Hingga Utang Indonesia Tembus Rp 6.000 Triliun

Yayasan Madani Berkelanjutan merangkum beberapa peristiwa penting terkait dengan kondisi ekonomi-politik yang terjadi dalam sepekan terakhir (21 Juni – 29 Juni 2021), berikut cuplikannya:

1. Kritik Presiden Jokowi The King of Lip Service

BEM UI mengkritik sekaligus menjuluki Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service alias Raja Membual lantaran sering mengobral janji manis yang kerap tidak direalisasikan.
Rektorat UI merespons itu dengan memanggil sejumlah pengurus BEM UI lewat surat nomor: 915/UN2.RI.KMHS/PDP.00.04.00/ 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra.

Sebanyak 44 BEM dan organisasi masyarakat sipil, yang di antaranya Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas. Menurut mereka, pihak Rektorat UI telah mengerdilkan kebebasan sipil.

Kelompok BEM dan masyarakat sipil menilai konten yang dipublikasikan BEM UI sesuai dengan kondisi kebebasan sipil dan berpendapat di Tanah Air saat ini. Mereka menilai kebebasan sipil diberangus melalui represifitas aparat terhadap massa aksi, kebebasan berpendapat dibungkam melalui pasal karet UU ITE, pelemahan KPK terjadi secara sistematis, dan ada intervensi presiden terhadap supremasi hukum. Berkaca pada insiden tersebut, kelompok BEM dan masyarakat sipil mengecam dan mendesak pemerintah menjamin kebebasan berpendapat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sejumlah elite partai politik juga mengecam hal tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menyebut mental Orde Baru (Orba) telah pindah ke Rektorat UI lantaran memanggil mahasiswa kritis. Menurutnya, kampus harus bebas dari pengekangan.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mengatakan kampus tak boleh menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan mahasiswa berpendapat. Ia pun meminta perguruan tinggi tak mematikan daya kritis mahasiswa.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan sikap Rektorat UI dalam merespons tindakan BEM UI menjuluki Presiden Jokowi The King of Lip Service memalukan. Menurutnya, rektorat UI seharusnya masuk ke substansi dan argumentasi dari tindakan BEM UI tersebut.

Tak lama setelah kritik terhadap Presiden Jokowi, Empat akun media sosial dan WhatsApp milik empat pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia diretas. Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menjelaskan, pada 27 dan 28 Juni 2021, telah terjadi peretasan akun media sosial kepada beberapa pengurus BEM UI 2021. Dengan kejadian ini, Leon mengecam keras atas upaya peretasan yang dialami aktivis BEM UI.

2. Asosiasi petani sawit minta pemerintah melanjutkan moratorium sawit

Asosiasi petani sawit yang tergabung dalam Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI) meminta Presiden Jokowi untuk memperpanjang Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang evaluasi izin dan peningkatan produktivitas atau moratorium sawit.

Ketua Umum POPSI, Pahala Sibuea mengatakan, total luasan perkebunan sawit Indonesia seluas 16,38 juta hektar (ha) saat ini. Produksi crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah setiap tahunnya mengalami overstock CPO di kisaran 4,5 juta – 5 juta ton per tahun.

POPSI meminta Pemerintah fokus pada peningkatan produktivitas petani sawit. Salah satunya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dinilai sudah tepat dilakukan. Setelah PSR, petani diperkirakan bisa memiliki produktivitas 20 ton – 25 ton/TBS (tandan buah segar) per tahunnya. Sebelumnya, produktivitas petani hanya kisaran 10 ton sampai 15 ton per tahunnya. Artinya akan ada tambahan produksi sawit Indonesia dari petani yang cukup signifikan.

Selain meminta untuk memperpanjang Inpres No 8 tahun 2018 tentang moratorium, POPSI meminta pemerintah mempertegas beberapa hal dalam melanjutkan moratorium sawit.

Pertama, secara bersama berhenti melakukan deforestasi dan optimalkan kerjasama dengan petani swadaya melalui peningkatan produktivitas petani dan pembelian langsung ke petani. Kedua, melakukan penanganan rendahnya harga jual dengan menghilangkan biaya ekonomi tinggi di lapangan dan menjadikan petani swadaya menjadi salah satu sumber pasokan program pemerintah seperti B30 secara transparan dan berkelanjutan.

Ketiga, membantu petani kelapa sawit swadaya untuk pemetaan, revitalisasi kelembagaan, dan legalisasi lahan. Dengan upaya ini, petani akan memperoleh ISPO dan sawit rakyat Indonesia ada kepastian legalitas untuk menjadi bagian sustainable palm oil.

Keempat, kejelasan dan kepastian data, kelembagaan dan legalitas akan memudahkan petani mengakses pendanaan baik dari lembaga keuangan dan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit). Kelima, Kementerian/Lembaga terkait agar dapat membantu petani swadaya dalam mengambil bagian dari revitalisasi perkebunan kelapa sawit. Sebagai ilustrasi, BPDPKS membantu pendanaan dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantu pensertifikatan (sebagai bagian dari program reformasi agraria). Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk penyelesaian tumpang tindih lahan petani swadaya dengan kawasan hutan. Serta Kementerian Pertanian, melakukan pendataan Bersama Dinas Perkebunan Kabupaten dan melakukan penguatan SDM petani sawit secara luas.

Keenam, para pihak memberikan dukungan untuk berkolaborasi bersama petani swadaya Indonesia dengan prinsip kemitraan yang adil dan berkelanjutan serta menyejahterakan petani. Ketujuh, mempertimbangkan ulang besaran pungutan sawit yang diregulasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dikelola oleh BPDPKS agar tidak menggerus harga TBS di tingkat petani plasma maupun petani swadaya.

Kedelapan, pendanaan peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, harus didukung 100% pembiayaannya dari BPDPKS dengan prosedur birokrasi pendanaan yang mudah dan transparan.

3. Pajak Karbon RI Rp 75/kg Jauh dari Rekomendasi Bank Dunia

Direktur Eksekutif Institute For Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, usulan besaran pajak karbon minimal Rp 75 per kg tersebut masih jauh dari rekomendasi Bank Dunia dan Lembaga Pendanaan Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF). Bank Dunia maupun IMF merekomendasikan pajak karbon untuk negara berkembang berkisar antara US$ 35 – US$ 100 per ton atau sekitar Rp 507.500 – Rp 1,4 juta (asumsi kurs Rp 14.500 per US$) per ton.

Fabby menyarankan agar harga karbon disesuaikan dengan target untuk mencapai emisi nol (net zero emission) Indonesia pada 2050 dan kebutuhan investasi untuk melakukan transformasi sistem energi menuju net zero emission.

Indonesia sendiri dalam melakukan upayanya dalam pengendalian perubahan iklim selalu kekurangan biaya. Hal ini tercermin dari gap pembiayaan yang dibutuhkan dengan besaran anggaran yang ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah belanja yang disediakan pemerintah dalam APBN sebesar 19,7% dan kekurangan pembiayaan 80,3%.

Lalu pada tahun 2019 pendanaan yang tersedia 31,4% saja dan kekurangan pendanaan sekitar 68,6% dari total anggaran penanganan perubahan iklim yang dibutuhkan. Oleh karenanya, penerimaan dari pajak karbon sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim ini.

4. Tax Amnesty II Bakal Dimulai 1 Juli

Pemerintah berencana kembali memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun depan. Tarif yang akan dikenakan dalam tax amnesty jilid II ini akan lebih besar dibandingkan yang pertama, yakni mencapai 12,5% hingga 30%.

Berdasarkan draf RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengampunan pajak akan dibagi kedalam dua golongan. Pertama, pengakuan harta yang diperoleh wajib pajak sejak 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015 yang kurang atau belum diungkapkan saat tax amnesty jilid 1. Kedua, pengakuan harta yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2019 yang kurang atau belum diungkapkan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan.

Wajib pajak (WP) yang ingin mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sebelum atau setelah amnesti pajak jilid pertama dapat menyampaikannya melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Ditjen Pajak Periode 1 Juli 2021 hingga 31 Desember 2021. Adapun WP yang boleh mengikuti pengungkapan harta tersebut harus memenuhi ketentuan yakni, tidak sedang dilakukan pemeriksaan, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana perpajakan, tidak sedang dalam peradilan ataupun menjalani hukuman pidana perpajakan.

5. Utang Indonesia Tembus Rp 6.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah di angka Rp 6.418,15 triliun pada akhir Mei 2021. Posisi utang ini setara dengan 40,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dikutip dari buku APBN Kita, utang pemerintah ini didominasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 86,94 persen dan pinjaman sebesar 13,06 persen. Secara rinci, utang dari SBN tercatat Rp 5.580,02 triliun yang terdiri dari SBN domestik Rp 4.353,56 triliun dan valas Rp 1.226,45 triliun.

Sedangkan utang melalui pinjaman tercatat Rp 838,13 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 12,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 825,81 triliun. Adapun utang dari pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral Rp 316,83 triliun, pinjaman multilateral Rp 465,52 triliun dan pinjaman dari commercial banks Rp 43,46 triliun.

Besarnya utang negara menuai kewaspadaan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rilis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 mengkhawatirkan utang pemerintah Indonesia yang sudah mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun.

Secara rinci, BPK menyebutkan rasio utang Indonesia melampaui batas yang direkomendasikan IMF, yaitu rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen, melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 hingga 35 persen. Pandemi Covid-19 meningkatkan defisit utang dan silpa. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko pengelolaan fiskal.

Menurut Ketua BPK Agung Firman Sampurna, rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara juga mencapai 19,06 persen. Hal ini dianggap telah melampaui rekomendasi International Debt Relief (IDR) yang hanya sebesar 4,6 sampai dengan 6,8 persen. Sementara itu rasio utang terhadap penerimaan negara yang mencapai 369 persen, dianggap Agung juga telah melewati batas rekomendasi IDR (92%-167%) dan IMF (90-150%).

Related Article

Update Ekonomi Politik, dari Target 20.000 Kampung Iklim Hingga RUU Otsus Papua

Update Ekonomi Politik, dari Target 20.000 Kampung Iklim Hingga RUU Otsus Papua

Yayasan Madani Berkelanjutan merangkum beberapa peristiwa penting terkait dengan kondisi ekonomi-politik yang terjadi dalam sepekan terakhir (15 Juni- 21 Juni 2021), berikut cuplikannya:

1. Pemerintah Targetkan 20.000 Kampung iklim pada 2024

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan terbentuknya Program Kampung Iklim (Proklim) sejumlah 20.000 desa pada tahun 2024. Hingga saat ini telah terbentuk sebanyak lebih kurang 3.000 desa Proklim di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Laksmi Dhewanti mengharapkan, melalui Proklim ini pemerintah mengajak semua individu masyarakat untuk bersama-sama menjadi pelopor dan penggerak gaya hidup bersih dan sehat di lingkungannya masing-masing.

2. Upaya NATO dalam Perubahan Iklim

Pertama kali dalam sejarah eksistensinya, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), mulai serius memasukkan persoalan global tentang perubahan iklim ke dalam pertemuan tingkat tinggi atau KTT.

Dalam pertemuan di Brussels Belgia, 14 Juni 2021, persekutuan militer negara-negara barat tersebut memasukkan upaya melawan perubahan iklim dan dampak-dampaknya seperti banjir dan kekeringan dalam komunike KTT itu.

Seperti dilansir Reuters pada awal pekan ini, dalam komunike tersebut NATO memasukkan pertimbangan perubahan iklim ke dalam spektrum kerja penuhnya, mulai dari perencanaan pertahanan, pengembangan kemampuan, hingga kesiapsiagaan dan latihan sipil. Amerika Serikat, Prancis dkk dalam pertemuan di markas pusat NATO itu menyepakati rencana aksi iklim untuk mewujudkan emisi karbon militer hingga 2050.

Menurut pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah, hal tersebut tak lepas dari dari kiprah Amerika Serikat (AS) yang kini dipimpin Presiden Joe Biden. Menurut Rezasyah, posisi Biden itu pun mendobrak kepemimpinan AS di muka dunia yang selama periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memunggungi persoalan perubahan iklim dan pemanasan global. Pendapat Rezasyah itu pun sejalan dengan pemikiran sejumlah diplomat senior NATO di Brussels. Salah seorang diplomat senior Eropa kepada Reuters mengatakan fokus bersama mereka melawan perubahan iklim terhalang selama Trump berkuasa di AS.

Dengan berkomitmen untuk menghilangkan emisi karbon pada 2050, rencana NATO selanjutnya adalah menyelaraskan organisasi dengan jalur yang dapat mencapai tujuan Perjanjian Paris demi membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius (34,7°F). Persekutuan militer Barat itu pun akan melakukan uji coba serta penelitian peralatan-peralatan perang yang menggunakan energi terbarukan.

3. Tren Penurunan Harga CPO

Tren penurunan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) masih belum berakhir. Sepanjang pekan ini, harga CPO turun 6,5%, setelah turun lebih dari 11% pada harga pekan lalu. Hal ini ditengarai karena persediaan CPO yang masih tinggi di Malaysia dan Indonesia serta permintaan yang rendah membuat harganya terus merosot, bahkan diprediksi anjlok lagi dalam beberapa bulan ke depan. CGS-CIMB dalam risetnya mengatakan sentimen harga yang turun masih akan terus membayangi harga CPO hingga ada kejelasan terkait tingkat produksinya.

4. RUU Otsus Papua

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Komarudin Watubun mengatakan, banyak anggota pansus banyak yang mengusulkan agar pembahasan tidak hanya fokus pada dua pasal, yaitu Pasal 34 mengenai dana otsus dan Pasal 76 terkait pemekaran wilayah. Sebab, menurutnya pembahasan mengenai RUU Otsus harus juga melihat perkembangan yang terjadi selama ini di Papua.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada dasarnya pokok revisi UU Otsus Papua hanya pada dua pasal. Mengenai dana Otsus, dana ini dari pemerintah akan dilanjutkan hingga 20 tahun dan kemudian ditambah besarannya dari 2 persen menjadi 2,25 persen Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Namun, dana otsus perlu diatur juga lebih rinci mengenai tata kelola keuangan tersebut. Sementara itu, terkait Pasal 76 tentang Pemekaran Wilayah bertujuan memberikan ruang kepada pemerintah pusat dengan mendengarkan aspirasi dari otoritas di Papua seperti DPRP, MPRP, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan semua stakeholder masyarakat. Sehingga, atas dasar itu, Tito menegaskan bahwa pemerintah tak menutup kemungkinan dibukanya pasal-pasal lain untuk direvisi guna mempercepat pembangunan di Papua. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini berharap revisi Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua bisa rampung sebelum 1 November 2021.

Related Article

Update Ekonomi Politik, dari Omnibus Law Digital Hingga Kenaikan PPN 12%

Update Ekonomi Politik, dari Omnibus Law Digital Hingga Kenaikan PPN 12%

Yayasan Madani Berkelanjutan merangkum beberapa peristiwa penting terkait dengan kondisi ekonomi-politik yang terjadi dalam sepekan terakhir (8 Juni- 14 Juni 2021), berikut cuplikannya:

1. Pemerintah Bakal Membuat Omnibus Law Bidang Digital

Pemerintah berencana membuat omnibus law yang mengatur dunia digital dalam negeri. Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, rencana pembuatan omnibus law bidang digital ini merupakan tindak lanjut setelah menerima laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN) merujuk studi kasus yang terjadi di sejumlah negara.

BIN sendiri menyatakan, banyak serangan intelijen terhadap pertahanan negara.Selain itu, BIN menemukan sejumlah klaster yang memproduksi hoaks secara sistematis yang bisa membahayakan masyarakat dan negara.

UU ini akan mengatur perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik dalam bentuk uang, hingga transaksi berita. Selain itu, omnibus law bidang digital juga dapat memperkuat pertahanan negara di bidang siber, termasuk mengantisipasi serangan intelijen. Adapun UU yang akan diintegrasikan adalah UU Perlindungan Data Pribadi, Rancangan UU Keamanan dan Ketahanan Siber, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan peraturan sektoral lainnya.

Nantinya, aturan omnibus law itu juga mengacu pada Rancangan Kitab Undang-Uundang Hukum Pidana (RKUHP). Ia pun memastikan, rancangan UU omnibus law ini akan dilakukan dalam jangka panjang.

2. Draf RUU KUHP

Setelah pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda akibat demonstrasi penolakan besar-besaran pada 2019, pemerintah dan DPR kembali berusaha meloloskan RUU ini. Sejumlah pasal bermasalah tetap dipertahankan, termasuk menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden.

Ketentuan bermasalah itu terletak di Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden tepatnya Pasal 218 ayat 1 dan berbunyi: “Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Ancaman penjara tersebut meningkat menjadi empat (4) tahun enam (6) bulan jika penghinaan itu dilakukan melalui media elektronik.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan menghidupkan kembali ketentuan itu tidak akan mengakibatkan kriminalisasi terhadap kritik warga. Menurut dia, pasal itu diatur untuk melindungi presiden dan wakil presiden dari penghinaan yang sifatnya personal, bukan kritik. Selain itu, kata Yasonna, pasal itu akan dijadikan delik aduan. Artinya presiden atau wakil presiden sendiri harus mengadu lebih dulu ke kepolisian sehingga pemidanaan soal penghinaan bisa dilakukan.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Hibnu Nugroho menilai pemberlakuan pasal penghinaan presiden adalah kemunduran. Sebab Indonesia telah memilih sistem demokrasi sehingga kebebasan berpendapat dan berekspresi mestinya dilindungi. Menurut dia, penggunaan delik aduan tidak mengobati buruknya pasal ini. Sebab, masih tidak ada batasan yang jelas soal frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri. Hibnu pun menilai rumusan pasal tersebut ganjil, sebab “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” hanya bisa dilakukan terhadap personal, sementara presiden dan wakil presiden adalah institusi negara.

Selain Pasal penghinaan Presiden, dalam Pasal 353 ayat (1) di draf RKUHP juga disebutkan bahwa setiap orang yang menghina kekuasaan umum atau lembaga negara secara tulisan maupun lisan, dapat dipidanakan hukuman penjara satu tahun enam bulan. Dalam pasal yang sama ayat (3), aduan hanya bisa dilakukan oleh pihak yang dihina. Begitu juga dengan bunyi pasal 354 dengan masa hukuman penjara 2 tahun.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pasal penghinaan DPR dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terlalu berlebihan. Hal tersebut justru akan mendegradasi KUHP. Menurut Fickar, mestinya KUHP berlaku secara umum. Bukan untuk mengakomodir kepentingan perorangan atau lembaga-lembaga tertentu.

3. Para Pemimpin G7 Berkomitmen Tingkatkan Kontribusi Pendanaan Iklim

Para pemimpin G7 akan berkomitmen pada Minggu (13/6/2021) untuk meningkatkan kontribusi pendanaan iklim. Seperti dilaporkan Reuters, komitmen ini untuk memenuhi janji pengeluaran yang terlambat sebesar US$100 miliar (Rp 1.424 triliun) per tahun dalam membantu negara-negara miskin mengurangi emisi karbon dan mengatasi pemanasan global.

Sebagai bagian dari rencana yang disebut membantu mempercepat pembiayaan proyek infrastruktur di negara-negara berkembang dan pergeseran ke teknologi terbarukan dan berkelanjutan, tujuh negara paling maju di dunia akan kembali berjanji untuk memenuhi target tersebut.

4. Atasi Perubahan Iklim, RI Butuh Rp 3.461 Triliun

Indonesia memiliki komitmen dalam menurunkan emisi karbon sebesar 29% hingga 2030 dengan kemampuan pendanaan mandiri atau melalui APBN. Untuk memenuhi komitmen tersebut, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 3.461 triliun.

Artinya, negara perlu menyiapkan dana untuk menangani perubahan iklim paling tidak Rp 266,6 triliun per tahun hingga tahun 2030. Sementara, kata Sri Mulyani, realisasi belanja pemerintah untuk perubahan iklim hanya sebesar Rp 86,7 triliun per tahun atau hanya setara 4,1% dari APBN.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu juga menuturkan kebutuhan pendanaan tersebut meningkat setelah ditetapkan peta jalan NDCs. Angkanya bertambah mencapai setara Rp3.779 triliun hingga 2030. Itu berarti, dibutuhkan rata-rata pendanaan setiap tahun sebesar Rp 343,7 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya telah mengatasi masalah perubahan iklim dengan berbagai instrumen pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerbitan green bond atau green sukuk bond. Terbaru, kata dia, pemerintah berhasil menerbitkan sukuk hijau global senilai US$ 750 juta atau Rp 10,5 triliun (kurs Rp 14 ribu per US$) untuk tenor selama 30 tahun.

Selain instrumen surat utang, upaya Kementerian Keuangan untuk membantu menangani masalah perubahan iklim adalah dengan instrumen perpajakan. Upaya ini dilakukan agar mendorong perusahaan agar menghasilkan produk ramah lingkungan. Terbaru, pemerintah juga akan mengenakan pajak karbon atas emisi karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Rencananya tarif pajak yang ditetapkan, minimal Rp 75 per kilogram (Kg) karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Hal tersebut sudah tertuang di dalam draf revisi RUU KUP yang beredar.

5. Wacana Kenaikan PPN 12%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dari saat ini tarif PPN sebesar 10%. Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kelima atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan tersebut digunakan agar penerimaan pajak bisa mencapai target. Sebab tahun depan penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar Rp 1.499,3 triliun-Rp 1.528,7 triliun atau tumbuh 8,37% hingga 8,42% dari proyeksi akhir tahun 2021. Alasan lain yaitu menurut pertimbangan pemerintah saat ini tren dunia adalah mengoptimalkan pemungutan PPN ketimbang PPh, karena ada kecenderungan PPh terus menurun.

Berdasarkan draf RUU KUP, tarif dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Pemerintah juga akan mengenakan tarif berbeda pada setiap barang/jasa. Tarif berbeda sebagaimana dimaksud dikenakan paling rendah 5% dan paling tinggi 25%. Selain itu, sembako akan dihapus dari jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Berdasarkan berkas rumusan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP), ada tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN sembako. Pertama, diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12 persen. Kedua, dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar 5 persen, yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Ketiga, menggunakan tarif PPN final sebesar 1 persen. Kebijakan tersebut tentulah memicu kenaikan harga sembako di pasar dan menuai kecaman dari berbagai pihak.

Selain itu, pemerintah juga akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah jasa. Hal itu tertuang dalam RUU KUP yang diajukan pemerintah dan akan segera dibahas dengan DPR. Berdasarkan RUU KUP baru, beberapa sektor yang menurut UU sebelumnya tidak dikenakan pajak, kini dikenakan pajak. Jasa yang dikenai pajak sangat beragam mulai dari jasa pelayanan medik, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, hingga pengiriman uang dengan wesel.

Related Article

Update Ekonomi Politik, dari Dana Hibah Kanada untuk Perubahan Iklim Hingga Kenaikan Tarif PPN 10 Persen

Update Ekonomi Politik, dari Dana Hibah Kanada untuk Perubahan Iklim Hingga Kenaikan Tarif PPN 10 Persen

Yayasan Madani Berkelanjutan merangkum beberapa peristiwa penting terkait dengan kondisi ekonomi-politik yang terjadi dalam sepekan terakhir  (25 Mei-31 Mei 2021), berikut cuplikannya: 

1. Dana Hibah Kanada Untuk Pendanaan Iklim

Kanada bekerja sama dengan UNEP akan menyalurkan hibah sebesar 4,8 juta dolar Kanada atau sekitar 568,78 Miliar Rupiah melalui Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF) untuk pengendalian krisis iklim di Indonesia. Rinciannya, hibah tersebut akan digunakan salah satunya untuk meningkatkan akses perbankan untuk proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan hijau dan pemanfaatan livelihood pedesaan. Kanada sendiri pada 2015 berkomitmen untuk menyalurkan pendanaan iklim negara berkembang sebesar 2,5 Miliar Dolar Kanada guna mengimplementasikan adaptasi dan mitigasi serta meningkatkan kapasitas melacak perkembangan pengendalian iklim mereka. Indonesia menjadi salah satu negara yang merasakan manfaat pendanaan tersebut, termasuk melalui saluran Canadian Climate Fund for Private Sector in Asia, Global Climate Fund, Global Environment Facilities, Forest Carbon Partnership Facilities.

2. KPPU: Gurih Bisnis Kelapa Sawit Tidak Sampai ke Petani

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan gurihnya bisnis kelapa sawit tidak sampai ke tangan petani rakyat. Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih menyebut kondisi itu terlihat dari petani kebun kelapa sawit yang tak kunjung sejahtera. Pernyataan Guntur itu diamini oleh Pengamat Ekonomi Pembangunan dari UPN Veteran Jakarta Fachru Nofrian. Menurut dia, memang secara angka semakin banyak penyerapan tenaga kerja di industri kelapa sawit. Bukannya kabar baik, ia menyebut penyerapan tersebut merupakan pertanda semakin banyaknya pemilik kebun yang malah menjadi buruh.

Mengutip data Kementerian Pertanian, terjadi peningkatan tenaga kerja industri sawit pada 2011-2015. Pada 2011 misalnya, buruh kelapa sawit dinyatakan sebesar 3,65 juta dan mengalami peningkatan pada 2012 menjadi 3,7 juta. Pada 2013, angka mengalami pertumbuhan pesat menjadi 5,18 juta dan naik lagi pada 2014 menjadi 5,21 juta. Lalu, pada 2015 buruh kebun sawit dinyatakan sebanyak 5,5 juta orang.

Kemudian, Fachru juga menyoroti kenaikan investasi di sektor terkait yang tidak sejalan dengan nilai tukar buruh tani tanaman perkebunan rakyat yang mengalami tren penurunan hingga 2019. Menurut Fachru, salah satu kontribusi utama turunnya nilai tukar petani sawit adalah luas area tanam yang cenderung menurun. Ini membuat petani tidak memiliki daya tawar dan rentan merugi.

Dari analisis Fachru, pendapatan bersih petani sawit pada 1990 dibandingkan 2013 cenderung turun. Dia menjelaskan, untuk produksi rata-rata sebanyak 4.600 ton per KK, pendapatan bersih yang diterima petani pada 1990 mencapai Rp280.200 per KK per bulan. Dengan perbandingan harga berlaku, ia menyebut pada 2013 pendapatan bersih petani sawit tidak berbeda jauh, yakni berkisar antara Rp100 ribu-Rp200 ribu.

3. Inggris Lirik Limbah Sawit RI Jadi Bahan Baku Energi Terbarukan

Pemerintah Inggris melirik limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) sebagai bahan baku dalam mendorong penggunaan energi terbarukan. Hal ini semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai eksportir bahan baku ke negara tersebut. CEO Argent Energy Erik Rietkerk berencana untuk menambah impor POME dari Indonesia sampai dengan sekitar 250 ribu ton pada 2022, khususnya karena kualitas POME asal Indonesia dianggap lebih baik dibandingkan dari negara lain. Pada 2020, Inggris mengimpor kelapa sawit Indonesia (HS Code 1511 dan 1513) senilai USD 67,9 juta, yakni meningkat 10,2 persen dibandingkan impor pada 2019 senilai USD 61,6 juta.

4. 51 Pegawai KPK Bakal Dipecat

Sebanyak 51 pegawai KPK yang dinyatakan bakal dipecat. Keputusan itu setelah adanya pertemuan antara petinggi KPK dengan BKN. 51 pegawai itu adalah bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Sedangkan 24 pegawai KPK lain yang tidak lulus akan dilakukan kembali pembinaan atau kembali melakukan tes wawasan kebangsaan (TWK). Langkah pemecatan itu diambil ketika KPK masih membutuhkan tambahan sekitar 100 penyidik di tim penindakan. Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto mengatakan skema penambahan 100 penyidik di KPK memang sudah siapkan sejak lama. Itu pun mencakup dari beberapa kebutuhan di bagian penyelidikan, penyidikan, tim pencari buronan, dan lainnya. Karyoto pun tak memungkiri mengalami kesulitan bila dari 51 pegawai KPK ada dari tim penindakan.

Dasar hukum pemecatan 51 pegawai KPK sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Namun, UU KPK tidak mengatur soal TWK sebagai syarat alih status pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 juga tidak mengamanatkan hal tersebut. Oleh karena itu, menurut pakar hukum tata negara Feri Amsari, urusan kepegawaian di KPK memiliki aturan yang lebih khusus yang menaunginya alias yang bersifat lex specialis.

Dalam UU KPK 19/2019 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 menjelaskan hanya ada 5 tahapan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Lima tahapan itu tercantum dalam Pasal 69B UU 19 Tahun 2019 tentang KPK dan Pasal 4 PP 41 Tahun 2020. Tahap pertama, penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK saat ini. Ketiga, memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai KPK dengan jabatan ASN yang akan diduduki. Keempat, melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Terakhir, melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Fery juga mengatakan pemecatan itu bertentangan dengan putusan MK nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa seluruh proses alih status tersebut tidak boleh merugikan KPK.

5. Tarif PPN 10 Persen Bakal Naik

Pemerintah tengah menyiapkan reformasi besar-besaran di sektor perpajakan. Langkah tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Terdapat sejumlah perubahan besar soal perpajakan dalam RUU ini. Salah satunya mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Saat ini pemerintah mematok besaran tarif PPN di angka 10 persen. Untuk diketahui PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Soal kenaikan PPN ini, pemerintah akan melakukan pembahasan intensif dengan DPR. Semua keputusan nantinya akan disesuaikan dengan memperhatikan kondisi dan situasi perekonomian terkini.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, ruang fiskal harus ditingkatkah di tengah pandemi Covid-19. Dalam kondisi yang sulit, kebutuhan belanja negara meningkat. Namun di sisi lain, penerimaan negara menurun. Salah satu alternatif yang dikaji untuk meningkatkan ruang fiskal ialah tarif PPN. Tarif PPN memiliki beberapa isu yang masih harus dituntaskan. Pertama, masih banyak barang dan jasa yang penyerahannya tidak dipungut PPN. Lalu kedua, efektivitas pemungutan PPN di Indonesia masih 60 persen dari total yang seharusnya bisa dipungut. Ketiga, perbandingan antara penerimaan PPN dan PDB hanya 3,62 persen.

Lebih lanjut, saat ini, posisi tarif PPN ialah 10 persen. Ternyata, tarif PPN Indonesia termasuk jajaran terendah di dunia. Menurut data Tax Summary PwC, tarif PPN negara-negara ASEAN cenderung rendah. Singapura memberlakukan tarif PPN 7 persen, Thailand 7 persen, Laos dan Vietnam 10 persen, Kamboja 10 Persen. Untuk Malaysia, tarif PPN 10 persen namun tarif pajak jasa 6 persen. Dibandingkan negara seperti Belanda, tarif PPNnya mencapai 21 persen, jelas lebih tinggi. Prancis 20 persen, Italia 22 persen, Inggris 20 persen, Jerman 16 persen, dan Spanyol 21 persen.

Related Article

Ekonomi Politik Updates, Jokowi Lantik Dua Menteri Hingga Industri Sawit Tidak Terdampak Covid-19

Ekonomi Politik Updates, Jokowi Lantik Dua Menteri Hingga Industri Sawit Tidak Terdampak Covid-19

Yayasan Madani Berkelanjutan merangkum beberapa peristiwa penting terkait dengan kondisi ekonomi-politik yang terjadi dalam sepekan terakhir ya (26 April-2 Mei 2021), berikut cuplikannya:

1. Presiden Jokowi Lantik Dua Menteri dan Kepala BRIN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi, di Istana Negara pada Rabu (28/4). Ini merupakan pos kementerian baru setelah Jokowi memutuskan menggabung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta membentuk Kementerian Investasi.

Ada pula nama Laksana Tri Handoko yang dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menggantikan Bambang Brodjonegoro. Handoko sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pemisahan BRIN dari Kemenristek ini sendiri sudah sejak lama diusulkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pada 2019. Alasannya, ini merupakan gagasan lama era Sukarno demi pembangunan yang berbasis inovasi.

Target Investasi dan Perbedaan Fungsi Kementerian Investasi

Menurut Bahlil, Presiden memberikan target pada dirinya untuk menjaring investasi senilai Rp 900 triliun sepanjang 2021 dan mengundang investor-investor besar yang salah satunya adalah Tesla. Salah satu langkah yang diambil Bahlil untuk memenuhi target tersebut adalah mengimplementasikan UU Cipta Kerja. Berbagai sumber daya juga harus ditingkatkan seperti penyempurnaan Online Single Submission (OSS).

Selanjutnya, menurut Bahlil, perbedaan antara BKPM dengan Kementerian Investasi adalah jika BKPM selama ini hanya mengeksekusi regulasi seperti Peraturan Menteri, Undang-Undang, atau Peraturan Pemerintah, maka Kementerian Investasi dapat membuat regulasi secara langsung sehingga tidak hanya berperan sebagai eksekutor saja. Selain itu, Kementerian Investasi juga dapat mengelaborasi investasi di kementerian lainnya.

2. Indonesia-AS Kerja Sama Atasi Perubahan Iklim Melalui USAID BIJAK

Indonesia dan Amerika Serikat bekerja sama dalam mengatasi perubahan iklim melalui program Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat Build Indonesia to Take Care of Nature for Sustainability (USAID BIJAK). Sejak 2016, program USAID BIJAK dengan dana USD19,6 juta (Rp284,2 miliar) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan mitra utama lainnya dalam merevisi kebijakan, pedoman, dan prosedur untuk memperkuat pelestarian lingkungan hidup.

Kemitraan ini membantu Indonesia melindungi ekosistem yang berisiko, menurunkan perambahan dan sengketa lahan, serta memanfaatkan data untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efektif dan transparan. Menurut USAID, program ini juga meningkatkan permintaan aksi konservasi taman nasional dan satwa liar.

Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno mengatakan pemerintah Indonesia akan menggunakan instrumen yang dikembangkan bersama dengan USAID BIJAK untuk mencapai tujuan mengatasi sengketa lahan seluas 1,8 juta hektar di kawasan konservasi dan melindungi 43 juta hektar habitat dengan stok karbon dan nilai konservasi yang tinggi.

3. Standar Global tentang Risiko Perubahan Iklim Ditargetkan Terbit Pertengahan 2022

Dewan penyusun standar pengungkapan informasi keuangan perusahaan yang berhubungan dengan risiko perubahan iklim akan segera terbentuk. Pemerintah dan regulator keuangan dari berbagai negara telah meminta International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS) yang berbasis di London untuk membentuk badan baru yang akan menyusun standar tentang bagaimana perusahaan terbuka harus mengungkapkan risiko dari perubahan iklim pada kegiatan operasi mereka. Mereka menginginkan seperangkat norma global yang konsisten untuk menggantikan pendekatan sektor publik dan swasta saat ini yang tambal sulam, dan mempersulit investor dalam melakukan perbandingan.

Kelompok pertama standar itu akan menyesuaikan norma yang telah ditetapkan oleh Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), yang merupakan regulator dunia saat ini. Beberapa perusahaan sudah menerapkan secara sukarela standar tersebut. Dewan Standar Keberlanjutan atau Sustainability Standard Board (SSB) akan menetapkan standar global minimum, yang bersifat sukarela dan penerapannya diserahkan ke setiap negara anggota. Pendekatan semacam ini memberi peluang ke setiap negara untuk meningkatkan standar yang disusun SSB.

SSB akan memiliki, setidaknya, ketua dan wakil ketua, atau bahkan seluruh anggota, pada konferensi perubahan iklim COP 26 PBB di Skotlandia pada November yang akan dihadiri oleh para pemimpin dunia. Dukungan pembentukan SSB datang dari berbagai kalangan seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, IMF, PBB, Inggris, dan badan pengatur keuangan global seperti IOSCO dan Dewan Stabilitas Keuangan yang mengkoordinasikan peraturan keuangan di kelompok G20.

4. Mayoritas Investasi Asing Sektor Pertanian di Kebun Sawit

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat mayoritas investasi asing di sektor pertanian masih berupa perkebunan sawit pada periode 2015-Maret 2021. Kepala Sub Direktorat Sektor Agribisnis Kementerian Investasi/BKPM Jumina Sinaga mengungkapkan sebagian besar investasi subsektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan di Indonesia berasal dari Singapura (53,7 persen) dan Malaysia (15,8 persen).


Jumina merinci realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sektor pertanian mencapai US$9,5 miliar atau berkontribusi sekitar 5,2 persen dari terhadap total PMA di Indonesia selama periode 2015-Maret 2021. Di sisi lain, penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada periode tersebut mencapai Rp173,9 triliun atau berkontribusi 9,1 persen terhadap total PMDN di Indonesia.

5. Industri sawit Indonesia Tidak Terdampak Covid-19

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan industri sawit Indonesia tidak terdampak covid-19. Ini menyebabkan jumlah ekspor minyak sawit melonjak tajam 62,7 persen secara bulanan (mtm) dari 1,99 juta ton menjadi 3,24 juta ton di Maret 2021. Sejalan dengan pertumbuhan ekspor, harga rata-rata minyak sawit pada sebesar US$1.116/ton di CIF Rotterdam, naik 19 persen atau US$21 dibandingkan Februari. Kombinasi kenaikan harga dan volume ekspor mendongkrak nilai ekspor sawit hingga 80 persen dari US$2,08 miliar menjadi sekitar US$3,74 miliar pada Maret 2021.

Sementara itu, produksi minyak sawit Indonesia naik lebih dari 20 persen menjadi 3,71 juta ton ribu ton pada Maret. Mukti mengatakan kenaikan ini merupakan limpahan produksi pada bulan sebelumnya. Namun, ia menyatakan ketersediaan akhir minyak sawit justru turun dari 4,02 juta ton menjadi 3,20 juta ton di Maret. Ini disebabkan kenaikan produksi pada Maret lalu lebih kecil dari kenaikan ekspor dan konsumsi dalam negeri yang totalnya diperkirakan mencapai sekitar 1,4 juta ton.

Related Article

Ekonomi Politik Updates, dari Reshuffle Kabinet Hingga COP26

Ekonomi Politik Updates, dari Reshuffle Kabinet Hingga COP26

Yayasan Madani Berkelanjutan menyajikan rangkuman beberapa peristiwa penting terkait dengan kondisi ekonomi politik pada (12 April 2021 – 19 April 2021), sebagai berikut:

1. Penggabungan Kementerian dan Kementerian Baru serta Isu Reshuffle Kabinet

Pemerintah menghapus Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan menggabungkannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Penggabungan tersebut telah disetujui oleh DPR melalui Rapat Paripurna yang digelar Jumat (9/4/2021). Di saat yang sama, pemerintah juga membentuk Kementerian Investasi yang tidak lepas dari keberadaan UU Cipta Kerja.

Lantaran ada perubahan struktur kementerian, beberapa nama Menteri dirumorkan akan direshuffle. Nama-nama Menteri yang dirumorkan akan direshuffle seperti Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, hingga Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro.

2. Koalisi Baru Partai Islam

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menggelar pertemuan pada Rabu (14/4/2021). Pertemuan tersebut merupakan penjajakan awal untuk pembentukan poros tengah koalisi Partai Islam pada 2024. Akan tetapi, wacana tersebut ditolak oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, wacana ini kontraproduktif dengan upaya rekonsiliasi seluruh elemen masyarakat yang cukup terbelah saat Pemilihan Presiden 2019.

Menurut pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro, koalisi ini bisa menjadi kekuatan politik yang baru dan bisa mengubah konstruksi politik di Indonesia dengan syarat para elit politik partai-partai tersebut harus memiliki perspektif yang sama dalam menyatukan kekuatan parpol Islam. Di sisi lain, menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari koalisi ini akan menemui tantangan dalam menyatukan pandangan pada satu platform lantaran karakter akar rumput pendukung yang berbeda.

3. Harga CPO Meroket

Harga CPO naik tajam di pekan ini, bahkan diramal masih akan tetap tinggi hingga Juni nanti. Data dari dari Refinitiv menunjukkan bahwa harga CPO di bursa derivatif Malaysia untuk kontrak Juli melesat 4,56% ke 3.716 Ringgit per ton sepanjang pekan ini. 

Menurut Menteri Perdagangan M. Lutfi, tingginya harga CPO hingga Juni nanti lantaran ada gangguan dari panen kacang kedelai dunia yang menyebabkan produksi minyak nabati rendah sehingga permintaan minyak sawit menjadi tinggi. Penyebab lain meningkatnya harga CPO menurut Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono adalah produksi biodiesel yang meningkat terutama lantaran komitmen penggunaan biodiesel oleh beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Brasil, dan Jerman. Oil World memperkirakan produksi biodiesel dunia pada 2021 akan mencapai 47,5 juta ton atau 2,2 juta ton lebih tinggi dari 2020 dan 1,5 juta ton lebih tinggi dari 2019.

 

4. AS-China Sepakat Kerja Sama Perangi Perubahan Iklim

 

Amerika Serikat dan China bersepakat untuk bekerja sama di bidang perubahan iklim setelah kedua utusan negara yakni Xie Zhenhua dan John Kerry mengadakan pertemuan dua hari pada 15-16 April 2021 di Shanghai. Kedua negara tersebut menyatakan keyakinannya untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris. Kesepakatan itu menggarisbawahi perlunya tindakan pencegahan perubahan iklim untuk jangka pendek. Selain itu, Amerika Serikat dan China juga akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi tentang Perubahan Iklim pada 22-23 April 2021. Diketahui kesepakatan ini muncul pasca adanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China lantaran masalah Laut China Selatan, ketegangan atas hak asasi manusia, serta masalah perdagangan.

 

5. Indonesia Siap Berperan di KTT Perubahan Iklim COP 26

 

Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya berperan sebagai co-chair mendampingi Inggris yang berperan sebagai presiden pada sidang COP26 (Conference to the Parties ke-26) KTT Perubahan Iklim. Hal itu dinyatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberi sambutan pada pertemuan Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue yang dihadiri oleh 26 negara pada Kamis (15/4/2021). 

 

Menurut Airlangga, keinginan untuk ikut memimpin proses dialog perubahan iklim merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk turut aktif secara global dalam menghentikan dampak buruk perubahan iklim. Dia menuturkan, Indonesia telah mengambil langkah konkret sebagai negara pertama yang mengimplementasikan Voluntary Partnership Agreement (VPA) on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) bersama Uni Eropa dan Inggris. Selain itu, pada 2020, menurut Airlangga, Indonesia juga telah berhasil menurunkan 91,84 persen kebakaran lahan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, diperlukan kesamaan informasi, pengetahuan, dan persepsi dari seluruh negara agar tiadanya tindakan yang bersifat diskriminasi terhadap upaya mewujudkan produksi dan perdagangan yang berkelanjutan.

Related Article

id_IDID