Madani

Tentang Kami

RUU Cipta Kerja “Blunder” Pertumbuhan Ekonomi dan Berisiko Gagalkan Komitmen Iklim Indonesia

RUU Cipta Kerja “Blunder” Pertumbuhan Ekonomi dan Berisiko Gagalkan Komitmen Iklim Indonesia

[Jakarta, 15 April 2020] RUU Cipta Kerja yang saat ini dipaksakan untuk dibahas oleh Pemerintah dan DPR justru berisiko menjadi blunder bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berisiko menggagalkan pencapaian komitmen iklim Indonesia. “RUU tersebut tidak memiliki urgensi yang tinggi karena tidak relevan dengan kompleksitas kondisi ekonomi maupun sosial masyarakat sehingga pembahasannya selayaknya dihentikan. Mereformasi tata kelola di sektor sumber daya alam melalui pembentukan UU Pokok Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta penguatan KPK harusnya menjadi prioritas pemerintah dan DPR untuk meningkatkan perekonomian nasional, mengingat model ekonomi kita masih bergantung pada ekstraksi sumber daya alam dan miskin inovasi,” kata M. Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan dalam Diskusi Online “RUU Cipta Kerja dan risiko terhadap hutan dan iklim Indonesia” pada 15 April 2020.

Dari sisi investasi Indonesia masuk peringkat ketiga di Asia sebagai negara yang paling diminati. Hanya saja korupsi masih menjadi penghambat nomor wahid, inilah akar masalah yang seharusnya dibersihkan terlebih dahulu. Langkah riil yang dapat dilakukan pemerintah bersama dengan wakil rakyat setidaknya dengan menindaklanjuti hasil kajian harmonisasi regulasi untuk reformasi tata kelola sektor sumber daya alam yang disusun KPK, tahun 2018. Hasil kajian tersebut kemudian dapat dirumuskan menjadi Omnibus Law Pengelolaan SDA. Urgensinya lebih tinggi dibandingkan dengan RUU Cipta Kerja sebab terdapat tumpang tindih pengaturan pada 26 undang-undang,” tambah Teguh.

Di sisi lain, M. Arief Virgy, Insight Analyst Yayasan Madani Berkelanjutan menyampaikan bahwa RUU Cipta Kerja berisiko menghambat, bahkan menggagalkan komitmen Iklim Indonesia, khususnya di sektor Kehutanan.

Dari hasil kajian Madani, ada lima temuan penting mengapa RUU Cipta Kerja dapat menghambat dan menggagalkan komitmen iklim Indonesia. Jika pasal-pasal yang melemahkan aturan perlindungan hutan alam dan lingkungan hidup dalam RUU Cipta Kerja diterapkan, risiko hilangnya hutan alam akan meningkat lebih cepat. Pertama, ada lima provinsi yang terancam kehilangan seluruh hutan alamnya akibat deforestasi. Kedua, ada empat provinsi terancam  kehilangan hutan alam di luar PIPPIB (baca; diluar hutan yang telah dilindungi). Ketiga, kuota deforestasi sebesar 3,25 juta hektare yang tidak boleh terlampaui untuk mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution) di sektor kehutanan akan terlampaui pada tahun 2025. Keempat, kesempatan menyelamatkan hutan alam seluas 3,4 juta hektare yang terlanjur berada dalam dalam perkebunan sawit akan hilang. Kelima, tutupan hutan alam di 45 DAS di Papua Barat pada tahun 2058 terancam turun hingga 0%-20% jika PIAPS dan PIPPIB tidak berhasil dilindungi,” ungkap M. Arief Virgy.

RUU Cipta Kerja berisiko melemahkan aturan perlindungan hutan dan lingkungan hidup Mengingat aturan yang ada pada saat ini saja belum cukup kuat dan masih banyak dilanggar, dilemahkannya aturan perlindungan lingkungan hidup atas nama peningkatan investasi adalah blunder pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan risiko bencana,” tambah M. Arief Virgy.

Atas dasar temuan itu, DPR hendaknya menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Diskusi yang diselenggarakan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan ini bukanlah bagian dari konsultasi publik DPR RI, tapi lebih kepada upaya masyarakat sipil untuk terus kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. [ ]

ooo

Kontak Narasumber:

M. Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, HP. 0812 9480 1453, email: teguh@madaniberkelanjutan.id

M. Arief Virgy, Insight Analyst Yayasan Madani Berkelanjutan  HP. 0859 2614 0003, email: virgy@madaniberkelanjutan.id

Luluk Uliyah, Senior Media Communication Yayasan Madani Berkelanjutan, HP. 0815 1986 8887, email: luluk@madaniberkelanjutan.id

Related Article

RUU Cipta Kerja dan Risiko Terhadap Hutan dan Iklim Indonesia

RUU Cipta Kerja dan Risiko Terhadap Hutan dan Iklim Indonesia

Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang ditujukan untuk menyederhanakan kendala regulasi dalam upaya menggenjot investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi, dinilai sangat tidak berpihak pada kepentingan lingkungan. Banyak pakar menyebut RUU ini malah melemahkan aturan perlindungan hutan alam dan lingkungan hidup dan juga berpotensi meningkatkan risiko deforestasi, degradasi hutan, serta kebakaran hutan dan lahan di tanah air.

Insight Analyst Madani Berkelanjutan, M. Arief Virgy mendorong pemerintah untuk mencapai komitmen penurunan emisi dengan menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Virgy sendiri menilai substansi dari RUU Cipta Kerja ini dapat mempercepat terjadinya deforestasi. Hal tersebut disampaikan Virgy dalam diskusi seru hari rabu dengan tema “RUU Cipta Kerja dan Risiko Terhadap Hutan dan Iklim Indonesia” yang dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2020 dengan mekanisme webinar.

Virgy juga menyebut bahwa sedikitnya ada 4 hal yang berpotensi akan terjadi jika RUU Cipta Kerja disahkan. Pertama, sampai tahun 2056 akan ada 5 provinsi yang kehilangan hutan alam karena pelaksanaan RUU Cipta Kerja. Kedua, 4 provinsi kehilangan kesempatan menyelamatkan hutan alam yang berada di luar area moratorium perizinan.

Ketiga, target penurunan emisi atau Nationally Determined Contribution (NDC) tahun 2030 di sektor kehutanan berpotensi tidak tercapai karena laju deforestasi sangat tinggi. Keempat, upaya penyelematan hutan alam seluas 3,4 juta hektar yang berada dalam kawasan perizinan kelapa sawit tidak dapat dilakukan.

Dalam diskusi ini juga hadir sebagai narasumber yakni Akademisi Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M. yang menyampaikan materi dengan tema “Permasalahan Krusial RUU Cipta Kerja terkait Tatanan Hukum Lingkungan Hidup dan SDA”. Kemudian, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law – ICEL,  Raynaldo G. Sembiring, S.H yang menyampaikan materi dengan tema “Risiko RUU Cipta Kerja terhadap Lingkungan Hidup Indonesia”.

Totok Dwi Diantoro menilai RUU Cipta Kerja sangat mengancam keberlanjutan lingkungan hidup yang juga tidak memberi keadilan sosial bagi masyarakat. RUU Cipta Kerja lebih mengutamakan kepentingan investasi dengan semangat menyederhanakan proses perizinan.

Sementara itu, Raynaldo G. Sembiring menyebut bahwa naskah akademik dalam penyusunan RUU Cipta Kerja sangat miskin referensi. Artinya RUU ini dibuat dalam keadaan sangat terburu-buru atau bahkan tidak serius dalam pembuatan. “Tidak ada analisisis yang komprehensif tentang hukum administrasi dan perizinan di sektor tertentu. Tidak ada referensi yang kuat terhadap periizinan sektor. Efeknya ada kerancuan dan ketidaksinkronan” ujar Raynaldo.

Selain itu, hadir juga Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas, S.H., M.H sebagai penanggap yang juga menyampaikan perihal perkembangan proses legislasi RUU Cipta Kerja. Supratman juga menyebut bahwa semua masukan dalam diskusi kali ini akan disampaikan kepada pada anggota dewan.

Dengarkan juga podcast diskusi seru hari rabu RUU Cipta Kerja Madani Berkelanjutan dengan menuju link berikut Diskusi RUU Cipta Kerja dan Q&A Diskusi RUU Cipta Kerja.

Untuk materi diskusi RUU Cipta Kerja dan Risiko Terhadap Hutan dan Iklim Indonesia, selengkapnya dapat diunduh di tautan yang tersedia di bawah ini. Semoga Bermanfaat.

Related Article

id_IDID