Dalam Ratas 6 Juli 2020, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan rencana pemerintah untuk mengeluarkan instrumen kebijakan Nilai Ekonomi Karbon untuk mencapai target NDC Indonesia dalam bentuk Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. 

Instrumen kebijakan ini didasarkan pada perlunya keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat di tingkat global, nasional, dan lokal. Dalam rencana kebijakan ini, manfaat bagi komunitas disebutkan akan menjadi salah satu penekanan.

Inilah yang menjadi dasar Yayasan Madani Berkelanjutan bersama Kemitraan, KKI-WARSI dan LTKL mengadakan Talkshop Nilai Ekonomi Karbon “Rencana Kebijakan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon: Potensi Manfaat Serta Dampaknya Bagi Masyarakat, Hutan, Dan Iklim?”. 

TalkShop ini dilaksanakan pada 12 Agustus 2020 dengan menghadirkan narasumber Joko Tri Hartanto, S.E., M.S.E. (Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan), Rudi Syaf (Direktur Eksekutif KKI WARSI) dan Dharsono Hartono (President Director PT Rimba Makmur Utama- RMU).

Hadir juga sebagai penanggap adalah Dicky Edwin Hindarto (Yayasan Mitra Hijau), Nadia Hadad (Direktur Pengembangan Strategis Yayasan Madani Berkelanjutan) dan Jamris (Perwakilan Komunitas Pengelola Hutan Rio Laman Panjang Kabupaten Bungo).

TalkShop ini dipandu oleh Gita Syahrani (Kepala Sekretariat LTKL)

Materi-materi TalkShop dapat diunduh di link berikut: