1000 Gagasan Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan

Banyak yang mengatakan, agaknya mustahil jika pembangunan tanpa merusak lingkungan, seperti menebang pohon di hutan, alih fungsi lahan, ekspansi sawit, dan banyak lainnya, ditiadakan dalam setiap proses pembangunan ekonomi. Pasalnya, anggapan bahwa kerusakan lingkungan adalah sebuah kewajaran dan lumrah, sudah mengakar di tengah masyarakat. Berkat pandangan tersebut pula, muncul paradigma bahwa risiko kerusakan lingkungan akibat ekspansi bisnis maupun pembangunan infrastruktur yang masif, harus diselingi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk meminimalisir risiko kerusakan. Namun sayang, sejauh ini belum ada pihak yang berani bicara pembangunan ekonomi tanpa merusak lingkungan yang artinya tidak ada kerusakan lingkungan sama sekali.

Salah satu kepercayaan yang begitu mengakar adalah kepercayaan akan keuntungan yang didapatkan dari komoditas sawit. Banyak pihak percaya, ekonomi akan tumbuh seiring dengan ekspansi bisnis dari perkebunan sawit. Padahal faktanya, ekonomi yang disebut akan tumbuh bersamaan dengan suburnya industri sawit, hanya mitos belaka.

BACA JUGA: Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Hutan Mendesak Diwujudkan

Yayasan Madani Berkelanjutan menemukan fakta bahwa tidak ada korelasi antara masifnya ekspansi bisnis sawit terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebut saja, dari 10 provinsi dengan rata-rata penambahan luas lahan sawit terbesar di tanah air, hanya 3 desa di antaranya yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbilang baik. Kemudian, dari lima provinsi dengan laju penambahan luas sawit tertanam tertinggi, hanya 2 provinsi di antaranya yang memiliki pertumbuhan ekonomi regional yang berbanding lurus dengan semakin masifnya ekspansi sawit.

Gambar 1: Lima Provinsi dengan Rata-Rata Laju Pernambahan Luas Sawit Tertanam Terbesar Periode 2011-2017

Gambar 2: Tren Kontribusi PDRB Perkembunan Terhadap PDRB Total di Lima Provinsi

Seperti halnya Kalimantan Barat dan Riau. Kedua provinsi yang sama-sama kaya akan sawit ini, pada faktanya tidak mendapat dorongan yang sepadan dengan masifnya ekspansi sawit terhadap kesejahteraan. Di Kalimantan Barat (2019), desa yang ditempati perusahaan sawit untuk beroperasi, hanya 3 persennya saja yang termasuk ke dalam kategori desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan, Transmigrasi (Kemendes PDTT). Sebesar 6 persen dari total desa, masuk kepada kategori sebagai desa maju, 31 persen di antaranya masuk dalam kategori desa berkembang. Sebanyak 48 persen masuk dalam kategori desa tertinggal dan 11 persen sisanya masuk dalam kategori desa sangat tertinggal.

Gambar 3: Pembangunan Desa di Provinsi "Kaya" Sawit Masih Tertinggal

Sementara itu di Riau, hanya 1 persen saja desa di Riau yang tergolong sebagai desa mandiri. Sekitar 6 persennya tegolong sebagai desa maju, 64 persen berkembang. Sedangkan desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal sebesar 27 persen dan 3 persen sisanya merupakan desa sangat tertinggal. Oleh karena itu, kepercayaan yang ternyata sekadar mitos belaka tersebut harus segera diruntuhkan. Paut dicamkan bahwa membangun sembari menjaga dan mempertahankan lingkungan tetap asri, artinya juga kita sedang membangun masa depan yang lebih baik.

Bukan hanya soal sawit, pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) nyatanya juga telah menjadi kontributor pendorong deforestasi di tanah air. Tercatat, pada periode 2003-2018 besar deforestasi di HTI mencapai 2.781.434,53 jika tidak memperhatikan tumpang tindih (overlap). Di sektor Minerba, deforestasi terbesar terjadi pada 2014-2015 yakni seluas lebih dari 105 ribu hektare. Kemudian, 3 jenis Minerba mengalami kenaikan dari 2015 hingga 2019, untuk Batubara dan Nikel puncak produksi terjadi di 2019, sedangkan Timah puncak kenaikan produksi di tahun 2018. Tingginya nilai deforetasi pada 2014-2015 erat kaitannya dengan persiapan peningkatan produksi pada 3 jenis tambang minerba tersebut.

Terkait dengan deforestasi, pada 1980-an laju deforestasi Indonesia mencapai 1 juta hektare/tahun, kemudian meningkat sekitar 1,7 juta hektare/tahun pada awal 1990-an, bahkan semakin meningkat pada 1996 menjadi 2 juta hektare/tahun. Meningkatnya laju deforestasi akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan untuk dieksploitasi bagi kepentingan politik dan keuntungan pribadi (FWI/GFW, 2001).

Namun, titik terang mulai terlihat. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan angka deforestasi kotor (bruto) Indonesia tahun 2018-2019 yaitu 465,5 ribu hektare dan angka deforestasi bersih (netto) sebesar 462,4 ribu hektare.

Yayasan Madani Bekelanjutan mengapresiasi penurunan angka deforestasi Indonesia meskipun tidak terlalu signifikan sebagai hasil dari berbagai kebijakan korektif yang dikeluarkan pemerintah serta kerja sama internasional yang baik dengan berbagai negara sahabat, termasuk Norwegia. Oleh karena itu, Madani Berkelanjutan percaya bahwa sudah saatnya Indonesia, baik para pemangku kepentingan, sektor swasta, masyarakat sipil, dan seluruh elemen menjadi isu lingkungan sebagai arus utama dalam pembangunan. Model baru pembangunan ekonomi yang mengarusutamakan perspektif lingkungan yang lebih komprehensif, harus diwujudkan.

Hal ini tentu sejalan dengan Visi Indonesia 2045 yang salah satunya termanifestasi keinginan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melalui peningkatan iklim investasi, perdagangan luar negeri yang terbuka dan adil, industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, peran pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan, pembangunan ekonomi maritim,pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan air, peningkatan ketahanan energi, dan komitmen terhadap lingkungan hidup.

Dengan berlandaskan niat baik tersebut, Yayasan Madani Berkelanjutan sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil, mengajak berbagai elemen bangsa untuk mengeluarkan ide dan gagasannya untuk mewujudkan model baru pembangunan ekonomi tanpa mersukan lingkungan.