PUBLIKASI

Tahun 2025 tidak dimulai dari titik nol. Sebaliknya, tahun ini tiba dengan beban yang telah terakumulasi sejak akhir tahun 2024. Pada minggu-minggu terakhir tahun tersebut, pemerintah mengumumkan rencana untuk membuka hingga 20 juta hektar kawasan hutan demi proyek ketahanan pangan dan energi (food & energy estate). Keputusan ini langsung memicu berbagai kecemasan, tidak hanya karena skalanya yang sangat masif, tetapi juga karena mengingatkan pada pola lama model pembangunan ekspansi spasial yang menyisakan konflik, degradasi ekosistem, dan luka sosial yang mendalam.

Rencana tersebut menjadi "hadiah Tahun Baru" yang tidak pernah diminta. Saat kalender berganti, publik belum sempat mencerna guncangan akhir tahun itu. Sebaliknya, tahun 2025 dibuka dalam atmosfer yang penuh dengan tanda tanya. Bagaimana nasib hutan-hutan yang selama ini menjadi penopang utama komitmen iklim Indonesia? Bagaimana nasib masyarakat adat dan desa-desa yang ruang hidupnya terus tergerus oleh proyek ekonomi skala besar? Dan bagaimana cara negara menyeimbangkan ambisi pangan dan energi dengan batas-batas ekologis yang kian rapuh?

Tidak lama setelah itu, alam berbicara, dan suaranya tidak lagi bisa diabaikan. Sejak awal tahun, banjir melanda berbagai kota besar dan kecil. Mendekati akhir tahun, data BNPB menunjukkan bahwa Indonesia mengalami lebih dari 3.000 kejadian bencana. Banjir menjadi kejadian bencana yang paling sering terjadi, disusul oleh cuaca ekstrem, tanah longsor, serta lebih dari 500 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Rangkaian bencana ini bukanlah kebetulan, melainkan cerminan dari tata ruang yang tidak lagi mampu menopang laju pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.