Rencana moratorium sawit dan pertambangan telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April 2016, dan terdengar kabar bahwa Presiden akan segera menandatangani Instruksi Presiden tersebut yang drafnya telah beredar sejak bulan Desember 2017. Dalam sebuah pertemuan konsolidasi yang digagas oleh Madani Berkelanjutan pada bulan Januari 2018, berbagai organisasi masyarakat sipil menganggap bahwa secara umum, Inpres tersebut penting untuk segera dikeluarkan meski terdapat sejumlah kekhawatiran mengenai rincian isinya. Kendati demikian, selama proses Inpres bergulir, beberapa izin kelapa sawit justru dikeluarkan, terutama di wilayah Papua dan Papua Barat.

Untuk membaca selengkapnya, sila unduh laporan di bawah ini.