JAKARTA, 6 Agustus 2026 — Musim kemarau 2026 yang diperkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan berlangsung lebih kering dari rata-rata akibat El Niño yang kuat, bahkan diprediksi menjadi yang terpanjang dalam 30 tahun terakhir.[1][2] Namun, peringatan dini ini belum diikuti oleh langkah pencegahan serta kesiapsiagaan yang serius dan sepadan dengan besarnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Berdasarkan analisis spasial Area Indikatif Terbakar (AIT) yang dilakukan MADANI Berkelanjutan, luas area terindikasi terbakar tanpa pengulangan sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai 219.513 hektare, setara dengan lebih dari tiga kali luas daratan Jakarta. Temuan ini menjadi sorotan utama dalam Dialog Media "Menuju Indonesia Tenggelam dalam Asap: Ancaman Karhutla di Tengah El Niño Kuat 2026", guna mengurai krisis yang sering luput dari perhatian publik.
AIT mengalami lonjakan sangat tajam pada Juli, naik tajam dari 15.474 hektare di bulan Juni menjadi 124.040 hektare. Lonjakan yang mencakup lebih dari separuh keseluruhan AIT 2026 ini memberikan sinyal kuat bahwa ancaman karhutla belum mereda, sementara wilayah di Indonesia timur justru baru memasuki periode musim kering.
“Lonjakan AIT pada bulan Juli menunjukkan dengan jelas bahwa kita tidak bisa menunggu kebakaran menjadi besar untuk merespons. Informasi iklim sudah tersedia. Tantangannya adalah menjadikan informasi ini sebagai dasar untuk memperkuat tindakan pencegahan di wilayah berisiko tinggi,” ujar Giorgio B. Indrarto, Deputy Director MADANI Berkelanjutan.
Api Menembus Ekosistem Penting dan Moratorium
Dari total 219.513 hektare AIT, sebanyak 129,9 ribu hektare (59,21%) berada di kawasan hutan. Pada Juli saja, AIT di kawasan hutan mengalami eskalasi: 55,6 ribu hektare di hutan produksi, 14,3 ribu hektare di hutan konservasi, dan 7,7 ribu hektare di hutan lindung. Sekitar 22,2 ribu hektare AIT juga berada di kawasan Key Biodiversity Area (KBA).
Di ekosistem gambut, tercatat 81,8 ribu hektare (37,29%) terbakar, hampir seluruhnya berada pada hamparan gambut dengan status rusak (mayoritas kerusakan ringan hingga berat). Lebih lanjut, sekitar 76,8 ribu hektare (35%) AIT menembus area moratorium hutan (PIPPIB), dan 71,5 ribu hektare (32,6%) berada di wilayah Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.
“Ketika area yang terbakar menembus ekosistem gambut, PIPPIB, dan Rencana Operasional FOLU Net Sink, penanganan karhutla bukan lagi soal teknis pemadaman api. Pencegahan ini sangat menentukan tercapainya komitmen iklim Indonesia di tingkat global,” kata Yosi Amelia, Lead Program Iklim dan Ekosistem MADANI Berkelanjutan.
Ironi Wilayah Berizin dan Subsidi Merusak
Analisis MADANI menemukan sekitar 90 ribu hektare (41%) AIT tumpang tindih dengan wilayah perizinan dan konsesi. Irisan terbesar berada di izin sawit (35 ribu hektare), disusul izin migas (19 ribu hektare), dan PBPH (16,3 ribu hektare). Meski tak serta-merta membuktikan korporasi sebagai pembakar, angka irisan ini mutlak menuntut pengawasan ketat dan transparansi dari pemegang izin.
Di tengah besarnya irisan karhutla pada izin sawit, pemerintah justru berambisi menaikkan pencampuran biodiesel dari 40% menjadi 50% (B50). Kebijakan B50 ini juga membawa dampak terhadap aliran dana atau insentif fiskal. Berdasarkan Laporan Tahunan 2025 Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP),[3] pada 2025 saja teralokasi Rp50,3 triliun untuk Insentif Biodiesel dan Hilirisasi Perkebunan, dengan realisasi 93,7 persen atau setara Rp47,1 triliun. Sementara itu, Media Betahita mencatat subsidi yang diterima produsen biodiesel sepanjang 2015–2024 mencapai Rp208,4 triliun, mengalir melalui 15 grup usaha yang teridentifikasi.[4]
“Pola ini mencerminkan subsidi yang merusak (harmful subsidies). Insentif fiskal skala besar terus menopang sektor dan industri berisiko lingkungan tinggi. Padahal, anggaran itu sejatinya dapat dialokasikan untuk mitigasi karhutla dan penegakan hukum lingkungan. Biaya ekologis dan dampak sosial akhirnya terus ditanggung publik,” pungkas Yosi.
Papua Selatan: Episentrum Baru, Peringatan yang Diabaikan
Meski Kalimantan Barat mencatat AIT terluas (50.558 hektare), Provinsi Papua Selatan menjadi episentrum baru dengan 41.790 hektare (peringkat kedua), melampaui Riau dan Kalteng. Yang mengkhawatirkan, 89,5% (37.418 hektare) AIT di Papua Selatan terbakar hanya di bulan Juli 2026. Kabupaten Merauke memecahkan rekor sebagai wilayah dengan AIT terluas nasional (33.609 hektare), disusul Mappi (8.510 hektare).
“Papua Selatan beriklim monsun dengan pola musim bertolak belakang dari Sumatera dan Kalimantan. Musim keringnya baru dimulai pada Juni atau Juli dan berlangsung sampai Desember. Juli bukanlah puncak, melainkan bulan pembuka. Menerapkan kalender karhutla Indonesia Barat ke Papua akan berdampak fatal,” tegas Giorgio.
Peringatan dini sesungguhnya telah diterbitkan BMKG Jayapura sejak 18 Juni 2026 untuk Merauke dan Mappi. Risiko ini diperparah oleh mega proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi seluas 2,32 juta hektare di Merauke, dengan 40 ribu hektare hutan alam telah dibuka per awal Juli 2026.[5] Dari 1.292 titik api di Papua Selatan (1-9 Juli), teridentifikasi 399 titik berada di dalam konsesi PSN (245 di pangan, 115 di PBPH, dan 39 di sawit).[6]
“Ketika 2,32 juta hektare rencana pembukaan lahan diletakkan di atas savana yang mudah terbakar, asumsi bawaan harus diubah. Yang wajar diminta sekarang adalah pembuktian terbalik; para pemegang izin PSN wajib membuktikan penerapan metode tanpa bakar,” lanjut Giorgio.
Kesenjangan Kesiapsiagaan dan Lima Desakan MADANI
Mekanisme pengendalian karhutla savana Papua Selatan tidak bisa menyalin pendekatan gambut barat; instrumen sekat kanal tak berguna di sana. Selain itu, praktik bakar adat skala kecil untuk pakan satwa di Taman Nasional Wasur wajib dibedakan tegas dari pembukaan lahan masif agar masyarakat adat tak dikriminalisasi.
Riza Egi Arizona, Lead Program Transisi Energi Berbasis Komunitas MADANI Berkelanjutan, menyoroti ironi kesiapsiagaan operasional. Saat Kalimantan Selatan menyiagakan 180 Manggala Agni, Kalbar dan Sumsel telah lama menetapkan siaga darurat, Papua Selatan belum menetapkannya. "Tanpa penyesuaian kalender kesiapsiagaan, risiko meluasnya karhutla di Papua Selatan akan semakin besar. Periode kering di Papua Selatan dapat berlangsung ketika masa siaga darurat di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan mulai berakhir. Karena itu, kesiapsiagaan perlu disesuaikan dengan pola musim dan tingkat risiko di masing-masing wilayah" ujarnya.
“Ujian terbesarnya adalah apakah sistem pencegahan kita mampu membaca dinamika perubahan risiko bentang alam. Musim kering Papua Selatan baru berjalan sebulan, puncaknya belum datang. Pertanyaannya, adakah yang masih menjaga di November nanti saat perhatian nasional beralih? Data telah memberi peringatan, kini saatnya bertindak,” pungkas Giorgio.
Berdasarkan temuan tersebut, Yayasan MADANI Berkelanjutan mengajukan lima desakan utama:
Kalender Karhutla Khusus Papua Selatan: Menetapkan status siaga darurat yang diperpanjang hingga Desember, menyesuaikan dengan iklim monsun timur.
Audit Transparansi Personel: Membuka transparansi kapasitas dan jumlah personel Manggala Agni di Papua Selatan.
Syarat Tanpa Bakar PSN Merauke: Menerapkan syarat zero burning yang ketat. Pemegang izin wajib menjelaskan setiap titik api di wilayahnya.
Pembedaan Tegas Pembakaran Adat: Membedakan secara nyata antara praktik adat kearifan lokal dengan pembukaan lahan skala raksasa.
Evaluasi FOLU Net Sink 2030: Mengevaluasi target iklim mengingat 32,6% AIT nasional (71.565 hektare) terbakar di area rencana operasional ini.
MADANI Berkelanjutan mendorong pemerintah untuk menjadikan perkembangan AIT sebagai peringatan untuk memperkuat pencegahan karhutla selama periode kemarau yang masih berlangsung. Pengendalian karhutla perlu bergerak lebih kuat dari pendekatan reaktif menuju pencegahan berbasis data, karakter bentang alam, dan perkembangan musim di masing-masing wilayah. (***)
Tentang Yayasan Madani Berkelanjutan
MADANI Berkelanjutan adalah organisasi nirlaba yang berdedikasi untuk mengakselerasi aksi iklim yang adil dan berkelanjutan di Indonesia melalui program Iklim dan Ekosistem, Pertanian Berkelanjutan, Transisi Energi Berbasis Komunitas, serta Pembangunan Hijau dengan visi menghubungkan pengalaman lapangan dengan perubahan kebijakan demi keadilan iklim yang berkelanjutan di Indonesia.
Narahubung Media:
Jay Fajar
Media & Stakeholder Engagement
Telepon/WhatsApp: 0856 787 2102
Email: jay@madaniberkelanjutan.id
Referensi
[1] Kompas.com, “Siap-siap, BMKG Prediksi Kemarau Terpanjang dalam 30 Tahun Terakhir,” April 14, 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/04/14/12422681/siap-siap-bmkg-prediksi-kemarau-terpanjang-dalam-30-tahun-terakhir.nasional.kompas
[2] CNN Indonesia, “Musim Kemarau 2026 Bakal Lebih Kering, Daerah Ini Paling Terdampak,” March 4, 2026, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260304151911-641-1334283/musim-kemarau-2026-bakal-lebih-kering-daerah-ini-paling-terdampak.cnnindonesia
[3] Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), “Annual Report BPDP Tahun 2025,” June 19, 2026, https://www.bpdp.or.id/annual-report-bpdp-tahun-2025.bpdp.or
[4] Sesilia Maharani Putri, “BPDPKS, Sang Juru Bayar Sawit yang Terpeleset,” Betahita, June 21, 2026, https://www.betahita.id/opini/11370/bpdpks-sang-juru-bayar-sawit-yang-terpeleset.betahita
[5] Kennial Laia, “Memantau Hilangnya Hutan Alam PSN Merauke dengan Nusantara Atlas,” Betahita, July 1, 2026, https://www.betahita.id/berita/12161/memantau-hilangnya-hutan-alam-psn-merauke-dengan-nusantara-atlas.betahita
[6] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Mayoritas Titik Api Papua Selatan Berada di Wilayah Food Estate dan Konsesi Perusahaan PSN,” press release, July 14, 2026, https://www.walhi.or.id/mayoritas-titik-api-papua-selatan-berada-di-wilayah-food-estate-dan-konsesi-perusahaan-psn.
