Latar Belakang & Situasi Terkini

Bulan Agustus yang seharusnya dirayakan sebagai bulan kemerdekaan dan kebebasan bangsa, justru berubah menjadi bulan yang kelam bagi Indonesia. Ketika gaung merdeka menghiasi berbagai lokasi, di saat yang sama lonjakan ekstrem kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meledak secara dramatis. Berdasarkan pemodelan Area Indikatif Terbakar (AIT) yang dirilis oleh Madani Berkelanjutan, luasan area yang diduga terbakar melonjak drastis dari 100,7 ribu hektare pada Juli 2026 menjadi 1,32 juta hektare hanya dalam tempo satu bulan di Agustus 2026.

Ledakan ini sebetulnya bukan kejutan, karena sudah diprediksi sebelumnya. Sejak awal tahun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini terkait ancaman musim kemarau ekstrem pada tahun 2026 yang diperkirakan lebih kering dari rata-rata normal. Secara akumulatif, sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026, total AIT nasional telah menembus 1,35 juta hektare. Dari angka tersebut, sekitar 37,2 ribu hektare merupakan area yang mengalami kebakaran berulang setiap bulannya, sementara 1,32 juta hektare lainnya merupakan area baru yang diduga hangus dilalap api.

Anatomi Krisis: Api di Wilayah Otoritas Negara

Sebuah ironi besar terkuak ketika anatomi karhutla 2026 dibedah secara spasial. Dari 1,32 juta hektare area terbakar baru selama periode, sebanyak 59,96% atau setara 792,4 ribu hektare berada tepat di dalam Kawasan Hutan, wilayah yang secara hukum berada di bawah penguasaan penuh dan wewenang pengawasan negara. Sementara itu, area di luar kawasan hutan yang terbakar tercatat seluas 529,0 ribu hektare (40,04%).

Distribusi AIT pada Kawasan Hutan (Januari–Agustus 2026)

Bila dirinci berdasarkan fungsinya, kawasan Hutan Produksi menjadi penyumbang terbesar dengan luasan mencapai 600 ribu hektare (melonjak tajam pada bulan Agustus dari 44,9 ribu hektare di bulan Juli). Namun, tren yang paling mengkhawatirkan adalah lonjakan api di benteng pertahanan ekosistem:

• Hutan Lindung: Melonjak dari 6,3 ribu hektare pada Juli menjadi 80,5 ribu hektare pada Agustus.

• Hutan Konservasi: Naik signifikan dari 13,6 ribu hektare pada Juli menjadi 79,3 ribu hektare pada Agustus.

• Key Biodiversity Area (KBA): Menyumbang 73,2 ribu hektare (5,55%) dari total area terbakar baru.

Kegagalan tata kelola juga terlihat pada area moratorium. Seluas 342,1 ribu hektare (25,89%) area terbakar berada di wilayah PIPPIB (Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru), yang mencakup PIPPIB Kawasan (189 ribu ha), PIPPIB Gambut (144 ribu ha), dan PIPPIB Primer (7,9 ribu ha). Ini membuktikan bahwa perlindungan lewat peta moratorium belum mampu berfungsi sebagai perisai fisik yang menghentikan kobaran api di lapangan. 

Akuntabilitas Korporasi: Separuh Api di Wilayah Izin

Pada titik ini, kita seharusnya sudah bisa sangat memahami bahwa karhutla bukan bencana alam. Berbagai penelitian sudah menunjukan bahwa kejadian karhutla di Indonesia merupakan kegagalan tata kelola industri berbasis lahan. Sebanyak 51,14% atau 675,7 ribu hektare area indikatif terbakar tumpang tindih secara langsung dengan area izin dan konsesi.

Tumpang Tindih AIT di Area Izin dan Konsesi (Total: 675,7 Ribu ha)

Periode Pengamatan: 1 Januari hingga 31 Agustus 2026

Perizinan perkebunan sawit menempati urutan pertama sebagai entitas izin yang konsesinya terbakar, dengan luasan 246,0 ribu hektare (36,41%). Disertai area tumpang tindih antar izin seluas 166,2 ribu hektare (24,60%) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 137,1 ribu hektare (20,29%). Kenaikan bulanan juga tajam, AIT di area izin konsesi naik dari 9,5 ribu hektare pada Juli menjadi 216 ribu hektare pada Agustus 2026.

Situasi ini semakin diperparah oleh kelemahan penegakan hukum. Pelemahan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak tanpa perlu membuktikan unsur kesengajaan) yang sebelumnya diatur tegas dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 tentang PPLH, pasca-pemberlakuan UU Cipta Kerja, menciptakan celah hukum yang mempersulit pembuktian dan akuntabilitas pemegang izin atas kebakaran yang terjadi di dalam batas konsesi mereka.

Krisis Gambut: Serangan Benteng Terakhir Karbon

Ekosistem gambut, yang menyimpan cadangan karbon raksasa, berada dalam kondisi darurat. Kebakaran di Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) mencapai 447,6 ribu hektare atau 33,87% dari total area terbakar baru.

Distribusi Karhutla di Ekosistem Gambut

Dari data ini, terlihat bahwa status lindung tidak memberikan jaminan apapun. Seluas 216,4 ribu hektare gambut pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) terbakar cukup hebat. Luasan areal terbakar pada fungsi ini melonjak dari hanya 9,0 ribu hektare pada Juli menjadi 173,0 ribu hektare pada Agustus 2026 saja. Sementara itu, Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) mengalami luasan terbakar sebesar 206,4 ribu hektare pada bulan Agustus saja, dari total kumulatif Januari-Agustus sebesar 230,2 ribu hektare.

Kerentanan gambut ini berbanding lurus dengan efektivitas kebijakan restorasi dan kelembagaan. Perubahan tata kelola serta dinamika kelembagaan, seperti isu pelemahan dan pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dan ketiadaan lembaga lain yang fokus untuk mengurusi ekosistem gambut berdampak langsung pada menurunnya intensitas pemeliharaan sekat kanal dan rewetting di tingkat tapak.

Dampak Strategis: Target Iklim yang Terbakar

Dampak dari peningkatan areal terbakar ini juga menghantam komitmen iklim Indonesia yang telah dicanangkan. Setidaknya, terdapat tiga serangan utama terhadap komitmen iklim Indonesia akibat kejadian karhutla:

• Ancaman Target FOLU Net Sink 2030: Seluas 511,3 ribu hektare (38,70%) area terbakar berada tepat di dalam wilayah Rencana Operasional (RO) FOLU Net Sink 2030. Terbakarnya area ini mengancam kredibilitas target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

  
  

• Risiko Ketahanan Pangan dan Energi: Sebanyak 241,0 ribu hektare (18,24%) AIT tumpang tindih dengan wilayah pencadangan pangan dan energi nasional. Kebakaran terbanyak di area ini berasal dari koridor PBPH (111 ribu ha) dan koridor Non-Izin (78 ribu ha).

  
  

• Ancaman Hutan Alam & Rehabilitasi: Kebakaran turut melahap 183,8 ribu hektare tutupan Hutan Alam primer/sekunder (13,91%) serta 122,8 ribu hektare area Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RURHL).

Periode Pengamatan: 1 Januari hingga 31 Agustus 2026

Episentrum Krisis: Kalimantan Barat dan Ketapang

Secara geografis, Pulau Kalimantan menjadi wilayah yang paling parah terdampak. Provinsi Kalimantan Barat menjadi episentrum krisis dengan akumulasi luasan terbakar mencapai 388,7 ribu hektare. Disertai oleh Kalimantan Tengah di posisi kedua dengan 245,1 ribu hektare dan Papua Selatan di posisi ketiga dengan 149,0 ribu hektare.

Provinsi Terparah (AIT Jan-Agt 2026)

Kabupaten Terparah (AIT Jan-Agt 2026)

Di tingkat kabupaten, Kabupaten Ketapang (Kalbar) menjadi "Titik Nol" krisis nasional dengan luasan AIT menembus 163,6 ribu hektare. Ketapang menjadi contoh nyata kegagalan pencegahan awal dan penanganan cepat di tingkat tapak, di mana api dibiarkan membesar hingga menghanguskan ratusan ribu hektare bentang alam. Meski kabupaten berada di garis depan api, perlu dicatat bahwa kontrol atas proses panjang yang menciptakan kerentanan lahan terhadap karhutla, yaitu pemberian izin pembukaan hutan dan lahan skala besar, kerap berada di tangan pemerintah pusat, terutama setelah sentralisasi perizinan di era UU Cipta Kerja.

Penutup & Rekomendasi

Sudah tidak ada lagi waktu untuk menunda tindakan. Lonjakan ekstrem pada Agustus 2026 bukan sekadar dampak kemarau panjang, melainkan alarm keras bagi kegagalan tata kelola lahan yang sistemik. Jika dibiarkan, target iklim Indonesia (FOLU Net Sink 2030) dan janji perlindungan biodiversitas hanya akan menjadi dokumen formalitas di atas kertas yang terbakar habis. Pemerintah harus segera beralih dari pendekatan reaktif menuju langkah transformatif. Untuk merespons krisis ini, berikut adalah rekomendasi prioritas bagi Pemerintah:

A. Langkah Jangka Pendek (Respons Segera & Penegakan Hukum)

• Penguatan Keputusan Berbasis Sains: Melibatkan BMKG dan komunitas ilmiah secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan strategis harian. Kebijakan pemadaman dan mitigasi tidak boleh lagi didasarkan pada asumsi, melainkan pada data iklim dan pemodelan spasial yang presisi.

  
  

• Integrasi Data Kolaboratif: Mengintegrasikan seluruh basis data pemantauan, termasuk data dari masyarakat sipil (seperti pemodelan AIT MADANI), ke dalam sistem komando nasional (SIPONGI). Menutup kesenjangan data antara pemerintah dan publik adalah kunci akurasi respons di lapangan.

  
  

• Penegakan Hukum Tanpa Terkecuali bagi Korporasi: Menerapkan instrumen hukum perdata, pidana, dan administrasi secara tegas terhadap perusahaan yang konsesinya teridentifikasi terbakar. Mengembalikan dan memperkuat penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) sesuai Pasal 88 UU PPLH tanpa kompromi, guna memastikan korporasi memikul tanggung jawab penuh atas area kelolanya.

B. Langkah Jangka Menengah (Restrukturisasi & Pencegahan Permanen)

• Sistem Pengelolaan Ekosistem Gambut: Membangun kembali sistem tata kelola gambut yang komprehensif, termasuk penguatan kelembagaan khusus yang fokus pada restorasi gambut, pemeliharaan sekat kanal, dan rewetting. Area FLEG (Fungsi Lindung Ekosistem Gambut) harus diperlakukan sebagai zona merah yang dilarang keras dari segala bentuk aktivitas pengeringan.

  
  

• Reformasi Tata Kelola Moratorium: Mengevaluasi efektivitas PIPPIB (Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru). Moratorium harus dilengkapi dengan audit kepatuhan dan pengawasan lapangan yang ketat di seluruh area PIPPIB.

  
  

• Kebijakan Inklusif dan Berkeadilan: Memastikan penanganan karhutla mengadopsi perspektif keadilan sosial bagi kelompok rentan. Pemerintah harus merancang sistem deteksi dini dan evakuasi yang aksesibel bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat, yang selama ini menanggung beban kesehatan dan ekonomi paling berat namun luput dari ruang perlindungan.

  
  

• Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Mempercepat akses Perhutanan Sosial (PS) bagi masyarakat di sekitar konsesi. Bukti lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lokal yang memiliki akses legal terhadap lahan cenderung lebih proaktif dalam menjaga ekosistem dan mencegah api masuk ke wilayah kelola mereka.

Karhutla 2026 adalah ujian integritas bagi komitmen iklim Indonesia. Tanpa keberanian politik untuk menindak pelaku di wilayah konsesi dan kemauan untuk membuka diri terhadap data publik serta pengetahuan lokal, siklus karhutla akan terus berulang, menghanguskan masa depan ekologi dan ekonomi kita secara berkelanjutan.