Energi Terbarukan Bukan Cuma Panel Surya Raksasa

Bicara transisi energi, kita terbiasa membayangkan panel surya raksasa, mobil listrik, atau kesepakatan iklim yang ditandatangani di Glasgow.

Padahal, di banyak desa di Indonesia, energi terbarukan sudah lama tumbuh dengan cara yang jauh lebih sederhana: dari biji yang dipungut kakek-nenek,  dari ampas kopi yang biasanya dibuang, bahkan dari gulma yang menyumbat danau.

Ini kisah energi yang lahir dari bawah. Dan di dalamnya tersembunyi jawaban atas satu pertanyaan besar yang sering luput:

"bagaimana transisi energi Indonesia bisa adil, bukan cuma bersih?"

Di Artikel #1 kita membahas konsep transisi energi berbasis komunitas, dan di Artikel #2 kita membongkar data ketimpangan listrik. Kali ini kita keliling Nusantara, dari Aceh sampai Papua, untuk bertemu orang-orang yang sudah mempraktikkan keadilan energi jauh sebelum istilah itu jadi tren.

Aceh: Ada “Bahan Bakar” yang Terbuang di Tiap Cangkir Kopi

Dataran tinggi Gayo adalah salah satu jantung kopi Indonesia. Arabika dan robusta tumbuh subur di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Luas arabika Gayo saja mencapai 103.495 hektare, menghidupi sekitar 80.003 keluarga petani, dan kualitasnya sanggup bersaing dengan Brasil dan Vietnam.

Aceh memiliki potensi kopi yang dibudidayakan di dataran tinggi Gayo, yaitu jenis arabika dan robusta. Foto: Ariel Kahhari

Tapi ada satu hal yang nyaris selalu berakhir di tempat sampah: ampasnya.

Padahal, dari 10 kilogram ampas kopi bisa dihasilkan sekitar 2 liter biodiesel, karena ampas itu menyimpan 11–20% minyak nabati, setara bahan baku biosolar biasa. Yusya’ Abubakar, akademisi Universitas Syiah Kuala dan Sekretaris Tim Pakar Dewan Kopi Aceh, menyebut kulit tanduk dan ampas kopi bisa diolah jadi briket maupun biodiesel.

Karena minimnya penelitian dan pasar, kulit dan ampas kopi banyak yang dibuang begitu saja.

— Yusya’ Abubakar, Sekretaris Tim Pakar Dewan Kopi Aceh

Inilah potret pertama keadilan energi yang tertunda: nilai sudah ada di tangan rakyat, tapi tanpa riset dan pasar, ia menguap begitu saja.

Purworejo: Nenek 70 Tahun yang Memanen Energi dari Hutan

Setiap pagi, Rubiah (70) mengayuh sepeda tuanya lima kilometer menuju hutan nyamplung di pesisir Pantai Jetis, Purworejo. Dari pagi sampai sore, ia memunguti biji yang rontok, setengah sampai satu karung, lalu menjualnya Rp2.500 per kilogram.

Rubiah (70) pengumpul biji nyamplung di Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jateng. Foto : Farida Indriastuti

Wis tuo yo arep ngopo, daripada nganggur cari biji nyamplung.

— Rubiah, pemungut biji nyamplung, Grabag, Purworejo

Tak jauh dari situ, Warijo (79), buruh tani tanpa sawah, juga memungut dan bahkan membibitkan nyamplung untuk dijual seharga Rp5.000–Rp15.000 per batang. “Orang kecil seperti saya, kebutuhannya ya kecil, asal cukup buat makan,” katanya. Sementara Sabar (65) menjaga hutan itu hampir 12 tahun, tanpa dibayar.

Biji-biji itu bermuara ke gudang bambu milik Barino (49). Dari sana, ia mengolah nyamplung jadi minyak mentah, sampai 1.000 liter per hari, dengan omzet bisa Rp7 juta sehari.

Yang membuat Barino istimewa bukan angka produksinya, melainkan cara berbagi. Karena petani memungut di lahan Perhutani, ia menyisihkan Rp500 per kilogram untuk disetor balik ke Perhutani, dan tak pernah tega memotong upah pemungut lansia. Nilai tambahnya kembali berputar ke warga, bukan tersedot ke atas. Sayangnya, ia mengaku ditinggalkan: tak ada lagi dukungan modal atau pendampingan setelah hibah mesin pertama dari pemerintah.

Pendamping ilmiah mereka, Prof. Budi Leksono dari Badan Litbang KLHK, sudah meneliti nyamplung selama lebih dari 20 tahun. Datanya bikin penasaran: produktivitas nyamplung 20 ton per hektare per tahun, jauh di atas jarak (5 ton) dan sawit (6 ton); rendemen minyaknya 40–73%; dan ia tumbuh di lahan kritis tanpa menyaingi pangan. Toh, katanya, nyamplung tetap “dianaktirikan” dalam kebijakan energi nasional.

Tidak heran bila sebagian pejuangnya menyerah. Samino, pionir biofuel nyamplung asal Kroya, Cilacap, akhirnya pensiun. “Mesin-mesin saya nganggur,” ujarnya pelan.

Gorontalo: Saat Gulma Pengganggu Jadi Bahan Bakar

Gorontalo dikenal sebagai provinsi jagung. Yang jarang disadari, limbah tongkol jagung bisa diubah menjadi briket bioarang, bioetanol, dan gas. Energi dari sisa panen, bukan dari membuka lahan baru.

Tapi kisah paling menarik justru datang dari sebuah masalah. Di Danau Limboto, eceng gondok tumbuh begitu cepat hingga menutup 70% perairan, menjadikannya danau berstatus kritis. Selama ini, gulma dianggap sebagai musuh.

Penelitian Universitas Negeri Gorontalo membalikkan cerita: eceng gondok bisa disulap menjadi bioetanol dan biogas. Bersihkan danau, dapatkan energinya, satu pekerjaan dua manfaat. Inilah wajah keadilan ekologis yang konkret, walau pengembangannya di Gorontalo memang belum benar-benar jalan.

Yuzda Salimi, Dosen Kimia Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo [UNG] menunjukan hasil penelitiannya berupa bioetanol dari pengolahan eceng gondok. Foto: Jurusan Kimia FMIPA UNG

Sumatera Selatan: Pabrik Desa yang Pernah Ekspor ke Jerman

Tidak semua kisah berakhir manis, dan justru dari kegagalan kita belajar paling banyak.

Pada 14 Desember 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan pabrik biodiesel jarak pertama di Sumatera Selatan, di Desa Kota Batu Selatan, OKU Timur. Programnya ambisius dan serba dari atas: warga di 20 kecamatan diwajibkan menanam jarak, dibentuk koperasi, dan digelontorkan subsidi. Di puncaknya, pabrik ini bahkan mengekspor biodiesel ke Jerman.

Lalu pada 2012, mesin berhenti. Kenapa?

Pertama, ekonominya tak masuk akal bagi warga. Memproduksi 1 liter biodiesel jarak membutuhkan sekitar Rp9.000, sementara solar saat itu hanya Rp4.500. Petani pun memilih komoditas lain. Kedua, programnya bergantung pada subsidi, dan begitu subsidi berhenti, seluruh rantai ikut runtuh. Dari belasan teknisi, kini tinggal segelintir, seperti Brory, yang menjaga kenangan pabrik itu.

OKU Timur pernah mampu membuat energi solar mandiri. Tapi sayang, pangsa pasar sulit.

— Herman Deru, mantan Bupati OKU Timur (kini Gubernur Sumatera Selatan)

Bandingkan dengan Barino di Purworejo yang justru bertahan, karena tumbuh dari bawah, dengan pasar dan kelembagaan yang ia bangun sendiri. Pelajarannya tajam: keberlanjutan tidak lahir dari peresmian megah, melainkan dari rasa memiliki.

Papua: Sagu, Penjaga Pangan yang Juga Bisa Jadi Energi

Pangan Indonesia tidak melulu beras. Di Papua dan Maluku, ada sagu, dan Indonesia memegang 85% lahan sagu dunia, sebagian besar di Papua.

Mochamad Hasjim Bintoro, Guru Besar IPB University yang dikenal sebagai pakar sagu nasional, menyebut sagu sebagai “simbol kedaulatan pangan Indonesia.” Hebatnya, sagu tumbuh sendiri di rawa dan gambut, tahan tanah masam, bisa dipanen kapan saja setelah usia 8–10 tahun, nyaris tanpa perawatan, dan, tidak seperti perkebunan sawit, hutan sagu justru menjaga habitat satwa liar.

Yang relevan bagi energi: limbah sagu bisa diolah menjadi biomassa, selain menjadi pakan dan pupuk. Taufik Hidayat dari BRIN menempatkan sagu sebagai komoditas lokal berpotensi besar untuk pangan sekaligus bahan baku industri, asalkan hilirisasi didukung riset dan kemitraan.

Sagu menutup pola yang berulang di seluruh kisah ini: energi terbaik Indonesia justru yang tumbuh di lahan basah, lahan kritis, atau dari limbah, bukan yang menuntut hutan ditebang.

Peta sebaran energi rakyat dari berbagai penjuru:

Sumber: Menggapai Asa (MADANI & Mongabay, 2022); Mongabay Indonesia (2026); Studi Kapuas Hulu MADANI.

Dan ini baru sebagian. Kisah-kisah di atas hanyalah puncak gunung es. Lewat analisis spasialnya sendiri, MADANI menemukan sekitar 2,27 juta hektare lahan “bersih dan jelas” yang bisa ditanami bahan baku BBN selain sawit, sementara studi CIFOR mencatat Indonesia memiliki 16,8 juta hektare lahan terdegradasi yang sebagian besar bisa disulap menjadi penyangga energi, bukan dibiarkan kritis.

Begitu daftarnya dibuka, ragamnya mengejutkan, dari biji-bijian hutan, limbah pabrik, sampai limbah dapur dan pasar ikan:

Sumber: Studi Pengembangan Bioenergi Berbasis Komunitas & Seri Diversifikasi BBN MADANI; ICCT (2021); CIFOR. Rendemen = persentase minyak yang dihasilkan.

Potensi Lahan Tersisa Menurut Jenis Tanaman Bahan Bakar Nabati

Kalau Energi Lokal Lebih Adil, Kenapa Kita Masih Mengejar Sawit?

Ini pertanyaan yang wajar. Kalau ampas kopi, nyamplung, dan sagu lebih adil dan ramah lingkungan, kenapa kebijakan biodiesel nasional justru semakin bertumpu pada sawit?

Indonesia kini adalah produsen biodiesel terbesar di dunia, dan nyaris semuanya berasal dari sawit. Pemerintah mewajibkan campuran biodiesel minimal 30% (B30), lalu menaikkannya menjadi 50% (B50) pada 2025. Dengan meningkatnya kebutuhan kendaraan, produksi biofuel harus melonjak. Masalahnya, lonjakan itu diperkirakan menuntut pembukaan lahan sekitar 1,2 juta hektare, hampir seperempat dari luas kebun sawit Indonesia saat ini.

Di sinilah matematikanya berbalik. Secara teori biofuel menekan emisi, karena tanaman menyerap karbon saat tumbuh. Tapi begitu hutan ditebang untuk membuka kebun, ceritanya berubah total.

Mengacu pada analisis Royal Academy of Engineering, biodiesel sawit yang melibatkan alih fungsi lahan bisa melepas sekitar 125 gram CO2 per megajoule, lebih kotor daripada solar fosil yang sekitar 84 gram. Tanpa alih fungsi lahan, angkanya turun jauh hingga kisaran 30 gram.

Artinya: yang menentukan bukan “sawit atau bukan”, melainkan “hutan ditebang atau tidak”.

Sumber: Royal Academy of Engineering (2017), via BBC. Rata-rata dari 20+ studi per jenis bahan bakar.

Dunia sudah bergerak untuk menyikapi ini. Jerman berhenti memproduksi biodiesel dari sawit sejak 2023 karena kekhawatiran deforestasi, Uni Eropa memperketat aturannya, sementara Brasil dan Thailand menahan laju produksi biofuel mereka. Global Forest Watch bahkan mencatat ada 50–60 tanaman yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sawit, termasuk kemiri dan kelapa yang melimpah di Indonesia.

Pemerintah punya argumen tandingan yang tidak salah: sawit memang paling efisien dalam penggunaan lahan, butuh tanah lebih sempit untuk minyak dalam jumlah yang sama dibandingkan dengan kedelai atau bunga matahari. Tapi efisiensi lahan bukan jawaban atas deforestasi. Dan di situlah bahan baku desa, dari nyamplung, kopi, jagung, hingga sagu yang tumbuh di lahan basah dan kritis, menawarkan jalan keluar yang selama ini diabaikan.

Lalu, Apa yang Membuat Energi Benar-Benar Adil?

Dari Aceh sampai Papua, kisah-kisah tadi sebenarnya menunjuk pada empat prinsip yang sama, bukan teori, melainkan pelajaran dari lapangan.

1. Pakai limbah dan lahan terdegradasi, bukan hutan. Ampas kopi, tongkol jagung, eceng gondok, nyamplung di gambut, sagu di rawa, semuanya menghasilkan energi tanpa menebang pohon, bahkan memulihkan lingkungan.

2. Pastikan nilainya berputar di tangan warga. Cara Barino berbagi upah dengan adil adalah keadilan ekonomi versi desa. Selama hilir dikuasai segelintir pihak, yang menanam tetap miskin.

3. Tumbuh dari bawah, bukan sekadar diturunkan dari atas. Nyamplung Purworejo bertahan karena lahir dari warga; pabrik jarak OKU Timur kandas karena top-down dan bergantung pada subsidi.

4. Beri pendampingan riset, pasar, dan aspek kelembagaan. Ampas kopi terbuang “karena minimnya penelitian dan pasar”, mesin Samino menganggur, pabrik runtuh tanpa pembeli. Tanpa pendampingan, potensi sebesar apa pun akan mati.

Empat prinsip ini sejalan dengan lima nilai transisi energi adil koalisi #BersihkanIndonesia, akuntabel-transparan-partisipatif, penghormatan HAM, keadilan ekologis, keadilan ekonomi, dan perubahan transformatif, serta dengan dorongan MADANI agar diversifikasi #BukanHanyaSawit dikunci dalam RUU Energi Baru Terbarukan.

Dari Desa untuk Dunia: Pekerjaan yang Belum Selesai

Judul tulisan ini bukan kiasan. Energi yang lahir dari desa-desa di Indonesia benar-benar menyentuh dunia.

Minyak nyamplung diburu Jepang sebagai bahan bakar pesawat, dan Arab Saudi sampai meminta ribuan bibitnya dikirim. Kopi Gayo bersaing dengan Brasil. Pabrik jarak OKU Timur pernah mengekspor ke Jerman. Potensinya jelas. Tapi pertanyaan keadilan energi yang sesungguhnya bukan “bisakah?”, melainkan “siapa yang menikmati hasilnya?”

Selama nilai tambah global itu belum kembali ke Rubiah, Warijo, Barino, dan petani kopi Gayo, transisi energi kita belum bisa disebut adil.

Semangat itulah yang kini dilanjutkan MADANI Berkelanjutan lewat program Bioenergi Berbasis Komunitas di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dengan memetakan belasan bahan baku lokal, dari biji karet sampai minyak jelantah, serta menyiapkan pengolahan berbasis komunitas dengan pola agroforestri, bukan monokultur, supaya hasilnya dinikmati bersama.

Esok pagi, Rubiah masih akan mengayuh sepedanya. Barino masih akan menyalakan mesinnya. Mereka bukan angka, bukan pula penerima belas kasihan proyek. Mereka penjaga pelita kecil yang sudah lebih dulu menunjukkan jalan, asal kita berhenti memandang sebelah mata pada hal-hal kecil.

Pertanyaan yang Sering Muncul

• Apa itu keadilan energi?

Keadilan energi (energy justice) bukan sekadar soal listrik atau bahan bakar tersedia, tapi soal siapa yang membayar, siapa yang ikut memutuskan, dan siapa yang menikmati nilainya. Sebuah desa bisa punya energi tetapi tetap dirugikan kalau warganya membayar mahal, tak punya suara, dan tak menikmati manfaat ekonominya.

• Benarkah biodiesel sawit bisa lebih kotor dari solar?

Bisa, jika produksinya menuntut pembukaan hutan. Tanpa alih fungsi lahan, biodiesel sawit jauh lebih rendah emisi daripada solar. Tapi ketika hutan ditebang untuk kebun baru, emisinya bisa melonjak hingga sekitar 125 gram CO2 per megajoule, lebih tinggi dari solar fosil (~84 gram). Karena itu Jerman menghentikan biodiesel sawit sejak 2023 dan Uni Eropa memperketat aturannya.

• Bahan baku energi rakyat apa saja yang potensial selain sawit?

Banyak, sesuai potensi tiap daerah: ampas kopi (Aceh), nyamplung (Purworejo, Selayar), tongkol jagung dan eceng gondok (Gorontalo), sagu (Papua dan Maluku), biji karet dan minyak jelantah (Kalimantan), serta sekam padi. Sebagian besar berbasis limbah atau lahan kritis sehingga tak menuntut deforestasi maupun bersaing dengan pangan.

• Kenapa banyak program energi nabati desa gagal?

Umumnya karena terlalu top-down dan ekonominya tak berkelanjutan, seperti pabrik jarak OKU Timur yang biaya produksinya jauh di atas harga solar dan runtuh begitu subsidi berhenti. Sebaliknya, inisiatif yang tumbuh dari bawah dan punya pasar sendiri, seperti nyamplung Purworejo, justru bertahan. Kuncinya: pendampingan riset, pasar, dan kelembagaan jangka panjang.

Mulai dari sini: kenali potensi energi nabati di daerahmu, dukung diversifikasi bahan baku lokal, dan suarakan keadilan energi sebagai agenda nasional. Jelajahi program Transisi Energi Berbasis Komunitas MADANI atau berlangganan Newsletter MADANI untuk mengikuti perkembangan data dan kebijakan energi Indonesia.

Daftar Referensi

• MADANI Berkelanjutan & Mongabay Indonesia (2022). Menggapai Asa Bahan Bakar Nabati Indonesia: Kumpulan Essay Narasi Jurnalistik (kisah Aceh, Purworejo, Gorontalo, Sumsel).

• Mongabay Indonesia (2026). Sagu, Simbol Kedaulatan Pangan Indonesia.

• BBC Indonesia. Biodiesel Indonesia: Harapan Mengurangi Emisi yang Justru Mendorong Deforestasi.

• Royal Academy of Engineering (2017). Sustainability of Liquid Biofuels (jejak karbon biofuel).

• MADANI Berkelanjutan (2022). Dinamika Diskursus Bahan Bakar Nabati di Indonesia (Sintesis Report).

• MADANI Berkelanjutan (2023). Seri Policy Brief Diversifikasi BBN, Seri 1–3.

• MADANI Berkelanjutan. Pengembangan Bioenergi Berbasis Komunitas (Studi Kapuas Hulu, Kalimantan Barat).

• ICCT – Zhou, Y., Searle, S., & Kristiana, T. (2021). Opportunities for Waste Fats and Oils as Feedstocks for Biodiesel and Renewable Diesel in Indonesia.

• CIFOR. Kajian Potensi Nyamplung pada Lahan Terdegradasi di Indonesia.

• Yanti, R. N., dkk. (2022). Karakteristik Limbah Biomassa Kulit Batang Sagu sebagai Bahan Baku Energi Alternatif. Jurnal Hutan Lestari.

• #BersihkanIndonesia. Lima Nilai dan Prinsip Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan.