[Jakarta, 18 Februari 2019] Dua kandidat presiden yang berkompetisi dalam debat capres kedua yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada malam sebelumnya gagal menjadikan komitmen iklim nasional sebagai benang merah sekaligus faktor penentu dalam lima tema debat, yaitu infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
Temuan ini disampaikan dalam diskusi “Rekap Debat Capres Kedua dan Apa yang Perlu Diperkuat terkait Komitmen Iklim Nasional”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan pada Senin, 18 Februari 2019 di Kemang, Jakarta Selatan.
Secara umum, Pasangan Calon Presiden Nomor 1, Joko Widodo, menekankan berbagai kebijakan, program, dan proyek yang berkaitan dengan tema debat, namun tidak cukup menguraikan tantangan tata kelola yang lebih mendasar maupun solusi strukturalnya. Jawaban yang disampaikan masih bersifat parsial dan terfragmentasi, tanpa kerangka penghubung yang jelas.
Sementara itu, Pasangan Calon Presiden Nomor 2, Prabowo Subianto, cenderung menggunakan konsep-konsep umum seperti kemandirian, kedaulatan pangan dan energi, serta kepemilikan nasional dibandingkan penguasaan asing, namun memberikan penjelasan yang terbatas mengenai langkah konkret atau program kerja untuk mencapai tujuan tersebut.
Infrastruktur dan Kerentanan Iklim Terabaikan
Dalam isu infrastruktur, Jokowi menyoroti berbagai capaian selama masa pemerintahannya, seperti pembangunan jalan desa, unit irigasi, konektivitas antarwilayah melalui jalan tol, tol laut, bandara, serta infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung Revolusi Industri 4.0. Sementara itu, Prabowo menekankan hal-hal normatif seperti partisipasi publik dalam perencanaan, dampak sosial dan lingkungan, serta konsep “infrastruktur untuk rakyat.”
Namun, kedua kandidat tidak mengakui keterkaitan erat antara pembangunan infrastruktur dan perubahan iklim.
Keduanya juga gagal menyampaikan desain pembangunan infrastruktur yang komprehensif dengan mempertimbangkan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim maupun implikasinya terhadap penurunan emisi. Selain itu, fokus keduanya pada mekanisme kompensasi dinilai kurang tepat. Hal yang seharusnya diprioritaskan adalah penerapan Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dari masyarakat terdampak sebelum proyek infrastruktur dimulai, untuk memastikan manfaat sekaligus mencegah pelanggaran hak asasi manusia.
Pangan, Energi, dan Titik Buta Kelapa Sawit
Dalam isu energi dan pangan, Jokowi menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pangan, cadangan pangan, dan stabilitas harga, yang kemudian dikritik oleh Prabowo karena ketergantungan pada impor pangan. Namun sekali lagi, kedua kandidat tidak membahas dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan, maupun kerusakan lingkungan akibat peningkatan produksi melalui ekspansi monokultur, seperti kelapa sawit, yang mengancam keberagaman pangan lokal.
“Kedua kandidat menekankan kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif untuk mencapai kemandirian energi. Namun tidak ada solusi yang ditawarkan terhadap berbagai persoalan sosial dan lingkungan serius yang ditimbulkan oleh praktik kelapa sawit yang tidak berkelanjutan, termasuk perusakan hutan alam dan lahan gambut yang kaya karbon,” ujar Anggalia Putri, Knowledge Management Manager Yayasan Madani Berkelanjutan.
“Kebijakan tata kelola di tingkat hulu seperti moratorium sawit dan penguatan standar keberlanjutan harus dijalankan oleh Presiden terpilih, karena hal tersebut penting untuk mencapai target penurunan emisi Indonesia dalam NDC pada sektor hutan dan lahan.”
Komitmen Energi Terbarukan Masih Tidak Jelas
“Pernyataan Jokowi mengenai pengurangan penggunaan energi fosil melalui program biodiesel dari B20 hingga B100 bertentangan dengan upaya meningkatkan eksplorasi minyak lepas pantai,” ujar Nuly Nazlia, Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Koaksi Indonesia.
Ia mencatat bahwa Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, namun sektor ketenagalistrikan masih didominasi oleh batubara, yang menyumbang 31% dari pembangkitan listrik. Ketergantungan pada energi fosil ini terus membebani perekonomian, baik secara fiskal maupun lingkungan.
Walaupun kedua kandidat membahas pengembangan energi terbarukan, mekanisme percepatan transisi energi dan perbaikan tata kelola sektor energi masih belum jelas. Fokus keduanya masih sangat besar pada ekspansi biodiesel hingga B100, padahal Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang jauh lebih besar.
Nuly menambahkan bahwa Indonesia berisiko tertinggal secara global jika tetap memprioritaskan energi fosil dibandingkan melakukan transisi agresif menuju industri energi terbarukan—terutama mengingat potensi besar lapangan kerja hijau dan daya tariknya bagi pemilih muda.
Komitmen Iklim Tidak Menjadi Perhatian
Dalam isu sumber daya alam dan lingkungan hidup, kedua kandidat menekankan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, dan kebakaran hutan. Meskipun komitmen tersebut positif, pendekatannya masih sangat normatif tanpa strategi yang jelas untuk penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa 18 dari 22 regulasi perizinan rentan terhadap korupsi. Di sektor kehutanan saja, kerugian negara mencapai USD 6,5 miliar akibat pelaporan yang tidak akurat, sementara USD 60–80 miliar nilai kayu tidak tercatat. Biaya suap dalam proses perizinan diperkirakan mencapai Rp22 miliar per konsesi setiap tahun.
Perubahan iklim akan memengaruhi kualitas lingkungan, ketersediaan pangan, perikanan, kondisi hutan dan lahan, serta risiko kebakaran. Namun sekali lagi, kedua kandidat tidak menjelaskan bagaimana mereka akan berkontribusi dalam menurunkan emisi atau mencapai komitmen iklim nasional Indonesia.
“Berdasarkan debat capres kedua ini, komitmen iklim kedua kandidat patut dipertanyakan. Energi batubara yang kotor tetap tidak disentuh, sementara biofuel—yang berpotensi mendorong deforestasi—dipromosikan sebagai energi terbarukan,” ujar Khalisah Khalid, Desk Politik WALHI Nasional.
“Mereka gagal memahami konsep energi terbarukan. Biofuel justru akan mempercepat kerusakan hutan, meningkatkan emisi gas rumah kaca, serta memperkuat perampasan lahan, terutama wilayah masyarakat adat. Moratorium sawit bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali, padahal hal tersebut merupakan jalur penting reformasi tata kelola.”
Dalam debat tersebut, isu degradasi hutan, deforestasi, dan rehabilitasi lingkungan tidak disebutkan oleh kedua kandidat. Sementara itu, korupsi sumber daya alam dan isu masyarakat adat hanya disinggung satu kali, yaitu oleh Jokowi.
Perhutanan Sosial sebagai Strategi Iklim
“Pengelolaan hutan dan gambut secara berkelanjutan oleh masyarakat melalui perhutanan sosial dapat mendukung komitmen iklim nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan lokal,” ujar Emmy Primadona, Koordinator Program KKI-WARSI.
Karena itu, siapa pun yang terpilih harus memprioritaskan implementasi perhutanan sosial yang didukung oleh strategi pemberdayaan nasional yang kuat, sehingga pengelolaan hutan oleh masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Rekomendasi Madani
Yayasan Madani Berkelanjutan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis bagi kedua kandidat apabila terpilih menjadi Presiden:
Mengembangkan kebijakan terintegrasi pada sektor infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan rendah karbon yang selaras dengan penguatan komitmen NDC.
Mengadopsi reformasi tata kelola terintegrasi yang menghentikan deforestasi, menangguhkan serta mengevaluasi izin ekstraktif skala besar, dan mempercepat transisi menuju energi bersih.
Memperkuat kebijakan tata kelola hutan dan lahan yang telah ada, termasuk moratorium hutan, implementasi moratorium sawit, restorasi gambut, serta rehabilitasi lahan terdegradasi.
Menetapkan target menuju nol deforestasi (zero deforestation).
Memperkuat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam di seluruh sektor terkait.
Kontak Media
Anggalia Putri
Knowledge Manager, Yayasan Madani Berkelanjutan
+62 856-2118-997 | anggalia.putri@madaniberkelanjutan.idKhalisah Khalid
Desk Politik, WALHI Nasional
+62 813-1118-7498 | khalisah@walhi.or.idNuly Nazlia
Plt. Direktur Eksekutif, Koaksi Indonesia
+62 811-1012-853 | nulynazlia@gmail.comEmmy Primadona
Koordinator Program, KKI-WARSI
+62 811-7453-700 | emmy.than@gmail.comLuluk Uliyah
Senior Communication Officer, Yayasan Madani Berkelanjutan
+62 815-1986-8887 | luluk@madaniberkelanjutan.id
