[Jakarta, 23 April 2019] Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus tetap konsisten dalam memperluas akses masyarakat terhadap kawasan hutan guna memperkuat perlindungan hutan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memenuhi komitmen iklim Indonesia.
Perhutanan sosial dan komitmen iklim nasional Indonesia—Nationally Determined Contribution (NDC)—merupakan dua agenda penting yang harus dijaga oleh para pemimpin Indonesia ke depan, karena keduanya berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dalam Perjanjian Paris, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 hingga 41 persen pada tahun 2030, sekaligus memperkuat ketahanan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Dari target tersebut, sektor kehutanan menyumbang porsi terbesar dalam upaya penurunan emisi.
Di saat yang sama, pemerintah telah mengalokasikan 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial, dengan 2.613.408 hektare yang telah didistribusikan hingga 1 April 2019. Target distribusi yang tersisa hingga akhir 2019 masih cukup besar—sekitar 1,77 juta hektare—sementara kelanjutan program ini setelahnya akan sangat bergantung pada kepemimpinan politik Presiden dan pemerintahan yang akan datang.
“Perhutanan sosial yang dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat akan mendukung komitmen iklim Indonesia, baik dalam aspek mitigasi maupun adaptasi,” kata Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan.
“Oleh karena itu, di tengah dinamika politik saat ini, sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam memperkuat perhutanan sosial sekaligus mencapai komitmen iklim Indonesia.”
Janji Kampanye Harus Terhubung dengan Aksi Iklim
Kedua pasangan calon presiden dalam pemilu lalu sama-sama menekankan pentingnya memperluas akses masyarakat terhadap hutan dan lahan.
Joko Widodo–Ma’ruf Amin berjanji mempercepat implementasi reforma agraria dan perhutanan sosial, membuka peluang bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan atau aset untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, serta melanjutkan pendampingan masyarakat dalam mengelola lahan reforma agraria dan perhutanan sosial secara lebih produktif.
Sementara itu, Prabowo Subianto–Sandiaga Uno menjanjikan pelaksanaan reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Kedua kandidat juga memasukkan isu perubahan iklim dalam dokumen visi dan misi mereka, meskipun tanpa strategi yang rinci.
“Sayangnya, masih belum terlihat benang merah yang jelas yang menghubungkan kedua agenda tersebut,” ujar Anggalia Putri, Knowledge Management Manager di Yayasan Madani Berkelanjutan.
“Oleh karena itu, penting untuk memperjelas bagaimana—dan sejauh mana—perhutanan sosial dapat berkontribusi terhadap komitmen iklim Indonesia, sehingga masyarakat pengelola hutan juga dapat memperoleh manfaat dari skema insentif pendanaan iklim, seperti REDD+.”
Berbagai pengalaman pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebenarnya telah memberikan pelajaran penting yang dapat memperkuat kontribusi perhutanan sosial terhadap pencapaian target NDC Indonesia.
Membangun Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan
Melalui Strategic Stakeholder Meeting: Strengthening the Contribution of Social Forestry to Support Indonesia’s NDC Targets, yang mempertemukan para praktisi perhutanan sosial di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yayasan Madani Berkelanjutan memfasilitasi proses pembelajaran mengenai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lanskap perhutanan sosial.
Pertemuan tersebut juga menjadi awal komunikasi untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat antar para pemangku kepentingan.
Beberapa isu utama yang dibahas meliputi:
Perencanaan pembangunan rendah karbon
Program Kampung Iklim (ProKlim)
Mekanisme REDD+
Rehabilitasi hutan dan lahan
Restorasi gambut
Pendanaan iklim
Pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan
“Sudah saatnya kita berhenti memisahkan peningkatan kesejahteraan dari perlindungan lingkungan, atau adaptasi iklim dari mitigasi dalam perhutanan sosial. Di lapangan, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, semua hal tersebut saling terkait erat dan tidak bisa dipisahkan,” tutup Teguh.
Kontak Media
Muhammad Teguh Surya
Direktur Eksekutif, Yayasan Madani Berkelanjutan
+62 819-1519-1979 | teguh@madaniberkelanjutan.idAnggalia Putri
Knowledge Management Manager, Yayasan Madani Berkelanjutan
+62 856-211-8997 | anggi@madaniberkelanjutan.idLuluk Uliyah
Senior Strategic Communication Officer, Yayasan Madani Berkelanjutan
+62 815-1986-8887 | luluk@madaniberkelanjutan.id
