Dokumen Indonesia:
Meneguhkan Komunitas Ketergantungan Hutan dalam Implementasi Mekanisme Nilai Ekonomi Karbon
Peraturan Presiden No. 98/2021 tidak memberikan definisi yang jelas mengenai posisi masyarakat yang bergantung pada hutan dan pengelola hutan dalam pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kurangnya kejelasan ini berisiko menimbulkan masalah sosial dan dapat melemahkan prioritas hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
Percepatan pengakuan hukum formal untuk perhutanan sosial masih terbatas (hanya 4,9 juta hektar dari target 12,7 juta hektar per Maret 2022). Kurangnya status hukum ini membatasi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk mengelola hutan dan berpartisipasi secara aktif dalam skema NEK.
Peraturan Presiden No. 98/2021 juga gagal memberikan panduan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan NEK bagi masyarakat pengelola hutan, seperti perdagangan karbon, pembayaran berbasis hasil, atau pungutan karbon.
